RENJA

Rencana Kerja Perangkat Daerah
Filter Data

Sesuaikan tampilan data Renja berdasarkan kriteria di bawah ini

Tabel Renja
6995 data
Geser kanan/kiri untuk melihat semua kolom
No Perangkat Daerah Sasaran Strategis Indikator Target Program Kegiatan Sub Kegiatan Anggaran
1 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Rp 0
2 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Rp 0
3 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Rp 0
4 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Rp 478.077.000
5 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Rp 478.077.000
6 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Rp 478.077.000
7 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Rp 236.030.000
8 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Rp 236.030.000
9 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Rp 236.030.000
10 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Rp 70.000.000
11 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Rp 70.000.000
12 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Rp 70.000.000
13 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 1.011.837.438
14 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 1.011.837.438
15 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 1.011.837.438
16 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Rp 52.500.000
17 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Rp 52.500.000
18 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Rp 52.500.000
19 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rp 0
20 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rp 0
21 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rp 0
22 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Rp 0
23 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Rp 0
24 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Rp 0
25 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Rp 10.000.000
26 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Rp 10.000.000
27 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Rp 10.000.000
28 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Rp 0
29 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Rp 0
30 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Rp 0
31 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Rp 1.381.427.000
32 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Rp 1.381.427.000
33 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Rp 1.381.427.000
34 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Rp 4.154.997.000
35 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Rp 4.154.997.000
36 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Rp 4.154.997.000
37 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Rp 88.000.000
38 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Rp 88.000.000
39 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Rp 88.000.000
40 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Rp 1.400.000.000
41 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Rp 1.400.000.000
42 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah Rp 1.400.000.000
43 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Rp 5.000.000
44 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Rp 5.000.000
45 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Rp 5.000.000
46 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan BeracuN (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp 0
47 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan BeracuN (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp 0
48 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan BeracuN (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp 0
49 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan BeracuN (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) Penyimpanan sementara Limbah B3 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Rp 0
50 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan BeracuN (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) Penyimpanan sementara Limbah B3 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Rp 0
51 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan BeracuN (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3) Penyimpanan sementara Limbah B3 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Rp 0
52 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Air 53 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
53 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 94.71 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
54 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Iindeks Kualitas Lahan 50.99 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
55 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp 153.795.000
56 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 355.525.000
57 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Reviu Laporan Keuangan Rp 352.536.000
58 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Desa Rp 99.040.000
59 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Reviu Laporan Kinerja Rp 95.100.000
60 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp 615.180.000
61 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 1.422.100.000
62 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Reviu Laporan Keuangan Rp 1.410.144.000
63 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Desa Rp 297.120.000
64 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Reviu Laporan Kinerja Rp 285.300.000
65 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Rp 95.100.000
66 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Rp 38.355.000
67 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 121.813.800
68 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 13.590.000
69 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 5.312.500
70 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbahan RKA-SKPD Rp 5.312.500
71 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp 5.790.000
72 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Rp 5.790.000
73 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 17.670.000
74 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 11.135.000
75 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 8.077.237.802
76 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 31.500.000
77 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 66.300.000
78 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 66.300.000
79 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 521.020.306
80 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 78.013.400
81 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 15.860.000
82 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 89.402.500
83 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 31.104.500
84 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 24.770.000
85 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 0
86 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 274.624.000
87 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 1.980.000
88 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 32.300.000
89 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 60.500.000
90 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 107.400.000
91 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 263.640.000
92 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 32.300.000
93 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Mebel Rp 10.000.000
94 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 29.650.000
95 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 50.000.000
96 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
97 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Rp 94.500.000
98 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada Efektifitas Kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 22.5 PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp 263.245.500
99 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 8.710.000
100 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 3.500.000
101 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 9.550.000
102 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 6.525.000
103 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 8.250.000
104 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 29.875.000
105 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan Rp 10.710.000
106 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan fasilitasi Rp 143.384.000
107 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 14.940.000
108 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 10.240.000
109 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 10.120.000
110 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 11.190.000
111 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 6.235.000
112 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 35.600.000
113 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intarsuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 46.940.000
114 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 11.475.000
115 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 18.525.000
116 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 11.260.000
117 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 19.300.000
118 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.500.000
119 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 2.500.000
120 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah oordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.250.000
121 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.500.000
122 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.500.000
123 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah valuasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 2.500.000
124 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.169.531.035
125 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.250.000
126 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 14.700.000
127 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 21.682.500
128 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 11.765.900
129 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 12.000.000
130 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 20.000.000
131 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 45.000.000
132 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 51.400.000
133 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
134 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 8.400.000
135 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 15.222.600
136 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 3.992.000
137 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 2.800.000
138 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 12.491.000
139 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 29.150.000
140 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM enyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 35.975.000
141 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM enyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 26.400.000
142 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 304.100.000
143 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 48.250.000
144 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 4.705.000
145 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 3.550.000
146 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 8.850.000
147 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 EMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 3.725.000
148 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 EMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 3.725.000
149 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal Rp 5.950.000
150 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 7.200.000
151 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 3.250.000
152 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 10.575.000
153 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 2.925.000
154 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 85 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 2.957.100
155 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 21.795.000
156 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Rp 45.488.873.545
157 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan (Dinas Kesehatan) Rp 21.230.000
158 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 43.344.000
159 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, balita, penjaringan anak usia sekolah remaja dan pengelolaan pelayanan lansia Rp 264.599.274
160 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 71.465.600
161 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 1.055.200.000
162 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinana apotek,toko oba,toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) Rp 63.730.000
163 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan) Rp 18.925.755.660
164 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 2.373.524.900
165 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Rp 4.948.869.576
166 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Rp 5.024.491.076
167 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 309.400.000
168 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyaraka Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PengPengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalinelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp 0
169 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 17.600.000
170 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan AS Rp 123.073.910.266
171 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 216.300.000
172 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 140.000.000
173 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 30.000.000
174 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 204.000.000
175 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 10.000.000
176 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 198.000.000
177 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 15.000.000
178 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup (AHH) 72 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 350.000.000
179 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penurunan PPKS 100 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp 258.184.000
180 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penurunan PPKS 100 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Faslitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp 3.623.395.900
181 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penurunan PPKS 100 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rp 6.600.000
182 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penurunan PPKS 100 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rujukan Anak-Anak Terlantar Rp 5.000.000
183 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penurunan PPKS 100 Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Rp 17.703.000
184 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penurunan PPKS 100 Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Alat Bantu Rp 291.114.000
185 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penurunan PPKS 100 Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Rp 991.114.200
186 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penurunan PPKS 100 Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 317.700.000
187 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penurunan PPKS 100 Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 375.000.000
188 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penurunan PPKS 100 Penanganan Bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosal Kabupaten/Kota Penyedian Makanan Rp 217.364.000
189 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penurunan PPKS 100 Penanganan Bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosal Kabupaten/Kota Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Rp 55.000.000
190 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase penurunan PPKS 100 Penanganan Bencana Penyelengaraan Pemberdayaan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Rp 840.000.000
191 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Rp 104.070.000
192 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Rp 104.070.000
193 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Rp 76.886.000
194 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Rp 76.886.000
195 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK Rp 1.163.181.000
196 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK Rp 1.163.181.000
197 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 374.577.000
198 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 374.577.000
199 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Imformasi Kepegawaian Rp 209.997.500
200 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Imformasi Kepegawaian Rp 209.997.500
201 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pengelolaan data kepegawaian Rp 58.875.000
202 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pengelolaan data kepegawaian Rp 58.875.000
203 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Rp 375.500.000
204 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Rp 375.500.000
205 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp 187.750.000
206 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp 187.750.000
207 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Rp 177.272.800
208 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Rp 177.272.800
209 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pembinaan disiplin ASN Rp 527.615.000
210 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pembinaan disiplin ASN Rp 527.615.000
211 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pengelolaan penyelesaian pelangaran disiplin ASN Rp 12.624.800
212 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pengelolaan penyelesaian pelangaran disiplin ASN Rp 12.624.800
213 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur - Rp 0
214 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur - Rp 0
215 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Pengembangan kompetensi ASN Fasilitasi pengembangan karier Jabatan fungsional Rp 460.058.400
216 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Pengembangan kompetensi ASN Fasilitasi pengembangan karier Jabatan fungsional Rp 460.058.400
217 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Pengembangan kompetensi ASN Pengelolaan Asessment Center Rp 150.000.000
218 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Pengembangan kompetensi ASN Pengelolaan Asessment Center Rp 1.111.625.000
219 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Rp 312.375.000
220 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Rp 567.077.500
221 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan mutasi ASN Rp 344.900.000
222 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan mutasi ASN Rp 344.900.000
223 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Kepegawaian Daerah Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Promosi ASN Rp 400.000.000
224 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Kepegawaian Daerah Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Promosi ASN Rp 883.225.000
225 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan kompetensi teknis Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum Rp 590.192.000
226 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan kompetensi teknis Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum Rp 590.192.000
227 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan kompetensi teknis - Rp 0
228 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan kompetensi teknis - Rp 0
229 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sertifikasi kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan Rp 749.825.000
230 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sertifikasi kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan Rp 749.825.000
231 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia - - Rp 0
232 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia - - Rp 0
233 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 15.000.000
234 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 15.000.000
235 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 12.000.000
236 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 12.000.000
237 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 6.000.000
238 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 6.000.000
239 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 6.000.000
240 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 6.000.000
241 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 6.000.000
242 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 6.000.000
243 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 20.000.000
244 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 20.000.000
245 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 15.000.000
246 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 15.000.000
247 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 12.769.648.563
248 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 12.769.648.563
249 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
250 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
251 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
252 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
253 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Rp 850.560.300
254 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Rp 850.560.300
255 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Rp 283.520.100
256 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Rp 283.520.100
257 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 383.870.000
258 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 383.870.000
259 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 383.870.000
260 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 383.870.000
261 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Indeks Profesionalitas ASN 62.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
262 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 310 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
263 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI Rp 34.997.300
264 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Rp 21.752.500
265 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI Rp 30.770.000
266 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 123.999.900
267 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 41.757.800
268 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 15.860.000
269 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 10.229.900
270 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 25.579.900
271 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 171.472.040
272 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 10.051.800
273 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 15.461.000
274 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 8.948.920
275 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 27.272.500
276 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 20.421.100
277 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan Rp 15.660.000
278 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 6.560.000
279 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan Rp 16.290.000
280 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 9.410.000
281 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 14.005.000
282 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 15.824.500
283 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 13.610.000
284 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 13.610.000
285 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Rp 10.715.480
286 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 15.332.960
287 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 9.515.000
288 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 13.420.000
289 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Bantuan Hukum Rp 1.942.392.200
290 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Bumd Dan Blud Rp 1.800.466.400
291 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Pengendalian dan DistribusiPerekonomian Rp 1.923.000.000
292 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi danEvaluasi Kebijakan Pertanian,Kehutanan, Kelautan, danPerikanan Rp 613.972.195
293 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Administrasi Tata Pemerintahan Penataan Administrasi Pemerintahan Rp 2.867.448.000
294 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Administrasi Tata Pemerintahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp 3.699.181.200
295 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp 1.479.363.600
296 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Rp 719.800.500
297 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Kerjasama Daerah Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Rp 29.559.800
298 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Administrasi Tata Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Rp 540.444.300
299 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Administrasi Tata Pemerintahan Pengelolan administrasi kewilayahan Rp 164.224.800
300 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp 130.072.553.260
301 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Rp 2.297.709.000
302 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 65 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp 11.927.388.500
303 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah - - Rp 0
304 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Rp 156.413.700
305 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penyediaan sarana dan prasarana pajak daerah Rp 0
306 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah - Rp 0
307 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Rp 229.999.800
308 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah - Rp 0
309 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah Rp 1.031.756.600
310 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah Rp 542.688.700
311 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Rp 93.750.000
312 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengolahan, Pemeliharaandan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Rp 410.000.000
313 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pelayanan dan konsultasi pajak daerah Rp 725.497.500
314 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rp 252.180.000
315 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Rp 1.270.473.778
316 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Rp 0
317 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengendalian, Pemeriksaandan Pengawasan Pajak Rp 464.443.000
318 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penagihan Pajak Daerah Rp 2.470.866.900
319 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 4.000.000
320 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 2.050.000
321 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 2.200.000
322 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp 4.000.000
323 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Rp 4.000.000
324 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 7.750.000
325 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
326 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 2.840.000
327 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 5.000.000
328 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
329 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp 8.709.898.177
330 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Alat Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 37.457.500
331 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 163.750.000
332 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 43.930.000
333 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 83.110.000
334 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 209.881.000
335 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 11.640.000
336 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 50.000.000
337 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
338 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 93.425.000
339 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Rp 0
340 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 410.000.000
341 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 105.700.000
342 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 163.750.000
343 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 265.010.000
344 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 11.640.000
345 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Rp 0
346 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 6.000.000
347 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 362.140.000
348 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp 41.400.000
349 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 190.000.000
350 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Rp 245.341.800
351 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase peningkatan pendapatan daerah 6 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana pajak daerah Rp 530.277.900
352 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 89.896.700
353 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 31.089.000
354 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 31.088.900
355 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 32.089.100
356 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD Rp 47.899.600
357 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 80.920.400
358 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 67.477.400
359 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 12.864.312.248
360 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD Rp 45.395.800
361 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 5.559.900
362 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 41.625.000
363 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Rp 500.000.000
364 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Rp 4.055.397.500
365 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Rp 108.692.202.664
366 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Rp 301.100.000
367 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 165.125.000
368 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 3.484.800.000
369 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 220.580.200
370 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 1.301.577.460
371 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 436.396.060
372 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 770.125.000
373 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 892.337.000
374 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 345.000.000
375 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 1.106.129.081
376 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 5.865.033.328
377 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 790.950.000
378 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 8.747.000.000
379 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 665.104.926
380 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Layanan Administrasi DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD Rp 558.267.940
381 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Layanan Administrasi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Rp 2.020.377.500
382 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyelengaraan Kajian Perundang-Undangan Rp 2.049.048.700
383 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik Rp 1.827.600.000
384 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 8.994.121.800
385 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Rp 2.259.049.000
386 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD Penyusunan Progran Kerja DPRD Rp 1.504.749.800
387 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD Publikasi dan Dokumentasi Dewan Rp 2.193.859.800
388 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Fasilitasi Tugas DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Rp 39.738.180.110
389 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Fasilitasi Tugas DPRD Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp 150.000.000
390 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Fasilitasi Tugas DPRD Pembahasan APBD Rp 459.999.900
391 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Fasilitasi Tugas DPRD Pembahasan APBD Perubahan Rp 450.000.000
392 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Fasilitasi Tugas DPRD Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Rp 150.000.000
393 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Pelaksanaan Reses Rp 4.651.504.100
394 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Kunjungan Kerja dalam Daerah Rp 160.718.500
395 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Penyusunan Kode Etik DPRD Rp 1.058.380.000
396 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Rp 10.000.000
397 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Rp 50.300.000
398 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Rp 2.873.676.000
399 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp 68.440.000
400 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp 425.423.000
401 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penanggulangan Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Rp 91.293.000
402 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 18.098.000
403 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 8.520.000
404 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Rp 5.150.000
405 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 10.260.500
406 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 9.280.000
407 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 10.010.000
408 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 14.916.500
409 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 9.382.041.889
410 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 16.801.223
411 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.73 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 151.300.000
412 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD Pengadaan perlengkapan peserta didik Rp 198.400.000
413 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD Pengadaan perlengkapan peserta didik Rp 198.400.000
414 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD Pengadaan perlengkapan peserta didik Rp 198.400.000
415 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Nonformal/Kesetaraan 86.73 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD Pengadaan perlengkapan peserta didik Rp 198.400.000
416 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 228.397.500
417 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 228.397.500
418 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 228.397.500
419 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Nonformal/Kesetaraan 86.73 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 228.397.500
420 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp 116.499.900
421 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp 116.499.900
422 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp 116.499.900
423 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Nonformal/Kesetaraan 86.73 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Rp 116.499.900
424 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pedidikan SMP Pengadaan perlengkapan peserta didik Rp 250.325.000
425 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pedidikan SMP Pengadaan perlengkapan peserta didik Rp 250.325.000
426 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pedidikan SMP Pengadaan perlengkapan peserta didik Rp 250.325.000
427 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Nonformal/Kesetaraan 86.73 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pedidikan SMP Pengadaan perlengkapan peserta didik Rp 250.325.000
428 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Rp 100.000.000
429 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Survey Kondisi Jalan/Jembatan Rp 150.000.000
430 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Berkala Jalan Rp 29.400.000.000
431 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin Jalan Rp 10.230.233.000
432 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jembatan Rp 10.300.000.000
433 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya gedung dan lingkungannya yang laik fungsi Persentase gedung yang memiliki SLF 1.85 Program Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Rp 515.000.000
434 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tertatanya ruang Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang 93.23 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Rp 100.000.000
435 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya ketersediaan air irigasi Debit air termanfaatkan 45294 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya Rp 800.000.000
436 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya ketersediaan air irigasi Debit air termanfaatkan 45294 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rp 56.681.564.000
437 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya ketersediaan air irigasi Debit air termanfaatkan 45294 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan Rp 10.922.765.000
438 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya ketersediaan air irigasi Debit air termanfaatkan 45294 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku Rp 600.000.000
439 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA Fasilitasi Kerja sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten Rp 2.791.453.315
440 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp 16.205.760.000
441 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Rp 155.250.000
442 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 148.200.000
443 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 100.000.000
444 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp 182.649.600
445 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 2.400.000
446 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 556.800.000
447 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp 369.096.000
448 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 19.999.900
449 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan Rp 25.000.000
450 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 25.000.000
451 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp 225.270.000
452 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp 297.200.000
453 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Rp 150.000.000
454 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sera Pemberdayaan Masyarakat HUkum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dałam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Rp 420.726.657
455 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sera Pemberdayaan Masyarakat HUkum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dałam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp 600.000.000
456 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sera Pemberdayaan Masyarakat HUkum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dałam Daerah Kabupaten/Kota Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Rp 100.000.000
457 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sera Pemberdayaan Masyarakat HUkum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dałam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Gun Rp 100.000.000
458 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sera Pemberdayaan Masyarakat HUkum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dałam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Rp 100.000.000
459 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Desa Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sera Pemberdayaan Masyarakat HUkum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dałam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp 125.000.000
460 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 104.999.300
461 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 12.000.000
462 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 6.000.000
463 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 30.000.000
464 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 40.000.000
465 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 9.370.905.878
466 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 3.300.000
467 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 79.39 Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 23.499.000
468 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Rp 337.350.000
469 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp 562.074.900
470 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Rp 261.275.300
471 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Rp 244.792.500
472 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Rp 242.649.900
473 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Pengampu: Kasubid Perencanaan dan Pengelolaan Dana Transfer Rp 205.224.800
474 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp 204.959.600
475 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rp 7.724.550.000
476 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp 454.693.967.978
477 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Rp 131.840.000
478 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Rp 105.740.000
479 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Rp 168.040.000
480 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Rp 21.110.256.448
481 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Rp 0
482 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Rp 253.427.300
483 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Rp 66.809.000
484 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Rp 70.249.800
485 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Rp 319.981.500
486 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - Rp 0
487 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp 133.454.000
488 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 127.592.500
489 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rp 175.937.500
490 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp 16.850.000
491 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Rp 56.345.000
492 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Rp 45.000.000
493 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah - Rp 0
494 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Rp 41.000.000
495 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp 401.000.000
496 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 175.000.000
497 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rp 730.000.000
498 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Rp 900.000.000
499 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 15.000.000
500 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
501 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 20.000.000
502 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 6.000.000
503 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 6.000.000
504 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 6.000.000
505 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 12.000.000
506 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 15.000.000
507 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 8.840.780.010
508 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Rp 31.995.000
509 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 24.999.800
510 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
511 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
512 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 469.800.000
513 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 30.000.000
514 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 8.999.000
515 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 28.090.000
516 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 194.997.500
517 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 100.063.200
518 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 42.000.000
519 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 250.000.000
520 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 345.226.190
521 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 63.000.000
522 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 16.800.000
523 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 50.000.000
524 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 369.096.000
525 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Rp 0
526 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota - Rp 0
527 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Program Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Rp 0
528 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Program Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Rp 25.000.000
529 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Program Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Rp 25.000.000
530 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penanaman Modal Rp 175.544.000
531 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Kepada pelaku Usaha Rp 321.832.000
532 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Rp 87.771.000
533 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Rp 0
534 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Rp 5.200.000
535 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
536 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Rp 7.150.000
537 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 0
538 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Rp 4.075.000
539 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 4.100.000
540 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.130.012.000
541 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - - Rp 0
542 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 171.721.010
543 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung Kantor dan Bangunnan Lainnya Rp 300.000.000
544 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 13.000.000
545 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 202.459.546
546 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
547 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
548 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah - Rp 0
549 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 1.555.000
550 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3450000000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp 1.450.000
551 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan perencanaan dan pendanaan Analisis Kondisi daerah, Permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah Rp 214.665.000
552 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan perencanaan dan pendanaan Penyiapan bahan koordinasi musrenbang kecamatan Rp 64.575.000
553 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan perencanaan dan pendanaan Pelaksanaan Konsultasi publik Rp 65.550.000
554 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan perencanaan dan pendanaan Koordinasi pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD Rp 20.825.000
555 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan perencanaan dan pendanaan Pelaksanaan Musrenbang kabupaten Rp 207.800.000
556 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan perencanaan dan pendanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen perencanaan pembangunan daerah Rp 563.574.600
557 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan perencanaan dan pendanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Rp 233.374.900
558 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan perencanaan dan pendanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 224.999.800
559 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan perencanaan dan pendanaan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan daerah dengan dokumen kebijakan lainnya Rp 100.300.000
560 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan perencanaan dan pendanaan Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rp 563.574.600
561 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Analisis data dan informasi pemerintah daerah Bidang perencanaan pembangunan daerah Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Rp 50.437.500
562 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Analisis data dan informasi pemerintah daerah Bidang perencanaan pembangunan daerah Pembinaan dan pemanfaataan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah Rp 78.175.000
563 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Analisis data dan informasi pemerintah daerah Bidang perencanaan pembangunan daerah Penyusunan Profil pembangunan daerah Rp 54.312.500
564 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kot Rp 49.100.000
565 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencaan Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan daerah Rp 124.225.000
566 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia Rp 57.625.000
567 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan Rp 57.286.900
568 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaaan pembangunan daerah bidang pemerintahan Rp 57.286.900
569 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah - Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia Rp 43.049.900
570 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah - Asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan Rp 37.299.800
571 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daera Rp 449.999.600
572 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 674.999.400
573 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 224.999.800
574 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan Perangkat Daera Rp 224.999.800
575 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD Rp 11.999.900
576 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD Rp 5.998.900
577 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 14.999.800
578 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 10.000.000
579 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja iktisar realisasi kinerja SKPD Rp 10.000.000
580 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 6.000.000
581 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp 18.290.816.565
582 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 6.096.938.855
583 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Rp 2.800.000
584 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD Rp 44.499.800
585 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Rp 22.249.900
586 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 22.249.900
587 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut Kelangkapannya Rp 12.000.000
588 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
589 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 209.981.500
590 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp 308.165.000
591 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 Rp 0
592 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp 364.368.000
593 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia) Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian Rp 92.809.500
594 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia) koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD] Rp 51.425.000
595 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasiperencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian Rp 90.990.000
596 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia) Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang SDA Rp 36.675.000
597 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia) Asistensi dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA Rp 57.300.000
598 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 : Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD} Rp 85.242.600
599 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 : Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaha Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayaha Rp 233.374.000
600 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 : Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaha Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Rp 233.374.900
601 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan majalengka yag berdampak untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 24 : Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang infrastruktur Rp 90.131.500
602 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 186.645.250
603 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu daerah Kabupaten/Kota Penetepan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 35.000.000
604 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam Satu daerah Kabupaten/Kota Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 0
605 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Atau Kota Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp 0
606 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Atau Kota Sub Kegiatan pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 ( satu) daerah kabupaten/kota Rp 166.645.250
607 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Rp 163.000.000
608 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan - Rp 0
609 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 1.252.000.000
610 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto Rp 0
611 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 125.000.000
612 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 516.820.000
613 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyadian Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota Rp 508.000.000
614 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota Rp 389.129.750
615 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Rp 0
616 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Rp 1.621.091.500
617 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rp 59.992.500
618 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Rp 155.750.000
619 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rp 77.000.000
620 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Terverifikasinya Usulan Mendirikan Pelatihan Mengemudi dan Mobil Derek Rp 0
621 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian hasil Amdalalin Rp 74.999.900
622 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota Rp 1.621.091.500
623 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Untuk Jalan Kabupaten Majalengka Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Rp 0
624 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp 380.000.000
625 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Rp 6.292.078.500
626 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 0
627 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penerbitan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan fasilitas Parkir Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 259.956.000
628 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Rp 0
629 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Rp 410.432.200
630 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C Rp 150.000.000
631 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 3.000.000
632 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 2.000.000
633 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 2.000.000
634 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 3.000.000
635 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 3.000.000
636 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.000.000
637 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 2.068.000
638 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gajih dan Tunjangan ASN Rp 10.667.069.176
639 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya Rp 100.000.000
640 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 31.087.300
641 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 356.900.000
642 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyedia Peralatan Rumah Tangga Rp 20.835.000
643 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 234.000.000
644 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan Rp 80.000.000
645 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan Rp 20.000.000
646 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 226.900.000
647 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Rp 200.000.000
648 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyedia Jasa Kebersihan Umum Kantor Rp 0
649 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 372.696.000
650 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainya Rp 25.000.000
651 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainya Rp 300.000.000
652 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya Rp 50.000.000
653 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp 63.400.000
654 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp 341.917.500
655 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyedia Jasa Keamanan Umum Kantor Rp 0
656 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Rp 231.000.000
657 Dinas Perhubungan Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran Transportasi dan Pengguna Jalan Tingkat Pelayanan Jalan 33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyedia Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan Rp 356.717.500
658 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 15.000.000
659 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 12.000.000
660 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya RKA Perubahan OPD Rp 6.000.000
661 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 6.000.000
662 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 6.000.000
663 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD Rp 20.000.000
664 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 15.000.000
665 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.884.651.847
666 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 29.500.000
667 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 3.950.000
668 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 98.917.000
669 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 12.913.500
670 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 80.150.000
671 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 33.868.000
672 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 16.050.000
673 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 120.000.000
674 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 63.011.667
675 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 158.184.000
676 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan gangguaan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak asasi Manusia Rp 691.249.800
677 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 11.763.900
678 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 8.745.000
679 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencana Perangkat Daerah Rp 6.398.000
680 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 7.525.000
681 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp 7.525.000
682 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 14.760.000
683 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN Rp 5.635.343.789
684 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 3.330.000
685 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Kepegawaian Perangkat daeraeh Penyedian jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan LIstrik yang disediakan Rp 158.200.000
686 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Kepegawaian Perangkat daeraeh Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 227.000.000
687 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Kepegawaian Perangkat daeraeh Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya Rp 43.000.000
688 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Kepegawaian Perangkat daeraeh Penyediian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 250.000.000
689 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Kepegawaian Perangkat daeraeh Penyedian Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
690 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembiaan Kesatua Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 100 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp 1.211.900.000
691 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembiaan Kesatua Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 100 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Rp 132.100.000
692 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembiaan Kesatua Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 100 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di DaerahPenghayat Kepercayaan di Daerah Rp 115.000.000
693 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Rp 18.750.505.650
694 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Rp 18.750.505.650
695 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Rp 20.000.000
696 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Rp 20.000.000
697 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penempatan Tenaga Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Rp 624.552.000
698 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penempatan Tenaga Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Rp 624.552.000
699 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penempatan Tenaga Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair / Bursa Kerja Rp 104.187.948
700 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penempatan Tenaga Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair / Bursa Kerja Rp 104.187.948
701 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penempatan Tenaga Kerja Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Rp 20.000.000
702 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penempatan Tenaga Kerja Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Rp 20.000.000
703 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Hubungan Industrial Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Rp 212.584.800
704 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Hubungan Industrial Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Rp 212.584.800
705 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Hubungan Industrial Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan Rp 0
706 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Hubungan Industrial Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan Rp 0
707 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Hubungan Industrial Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Rp 0
708 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Hubungan Industrial Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Rp 0
709 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Hubungan Industrial Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Rp 44.810.000
710 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Hubungan Industrial Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Rp 44.810.000
711 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Hubungan Industrial Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan, yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 0
712 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Hubungan Industrial Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan, yang berakibat/berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 0
713 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Hubungan Industrial Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Rp 937.103.600
714 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Hubungan Industrial Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Rp 937.103.600
715 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Hubungan Industrial Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jamian Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Rp 0
716 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Hubungan Industrial Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Pelaksanaan Jamian Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitasi Kesejahteraan Pekerja Rp 0
717 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 7.500.000
718 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 7.500.000
719 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 7.500.000
720 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 7.500.000
721 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 7.500.000
722 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 7.500.000
723 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp 7.500.000
724 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp 7.500.000
725 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 7.500.000
726 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 7.500.000
727 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 7.500.000
728 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 7.500.000
729 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 7.500.000
730 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 7.500.000
731 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 16.995.517.704
732 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 16.995.517.704
733 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 10.500.000
734 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 10.500.000
735 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 133.961.000
736 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 133.961.000
737 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 266.000.000
738 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 266.000.000
739 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 6.500.000
740 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 6.500.000
741 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 78.500.000
742 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 78.500.000
743 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 50.000.000
744 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 50.000.000
745 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Pengadaan Mebel Rp 20.439.000
746 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Pengadaan Mebel Rp 20.439.000
747 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 133.000.000
748 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 133.000.000
749 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 10.000.000
750 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 10.000.000
751 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 210.912.000
752 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 210.912.000
753 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 10.000.000
754 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 10.000.000
755 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 470.184.856
756 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 470.184.856
757 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase Koperasi yang Berkualitas 45 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalamDaerah Kabupaten/Kota Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukrisasi Usaha Koperasi, Kewenangan Kabupaten / Kota Rp 55.675.900
758 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase Koperasi yang Berkualitas 45 Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unti simpan pinjam yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Rp 0
759 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase Koperasi yang Berkualitas 45 Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Rp 0
760 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase Koperasi yang Berkualitas 45 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya Rp 0
761 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase Koperasi yang Berkualitas 45 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Rp 0
762 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM Indeks Sistem Merit 310 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Rp 20.000.000
763 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 40 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Rp 46.364.000
764 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM Indeks Sistem Merit 310 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp 37.500.000
765 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 40 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp 37.500.000
766 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM Indeks Sistem Merit 310 Pengembangan UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro Rp 1.713.668.400
767 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 40 Pengembangan UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Pengembangan Usaha Mikro Rp 1.713.668.400
768 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 5.100.000
769 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 3.400.000
770 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 1.700.000
771 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 3.024.700
772 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 1.700.000
773 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.700.000
774 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 1.700.000
775 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 1.700.000
776 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
777 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.640.000
778 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.470.737.749
779 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.384.700
780 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 1.420.000
781 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 14.850.000
782 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 4.080.000
783 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 47.790.000
784 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 28.000.000
785 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 8.200.000
786 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 3.900.000
787 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 26.000.000
788 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 25.200.000
789 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
790 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 15.000.000
791 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 7.750.000
792 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENUNJANG URUSAN DAERAH/ KABUPATEN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 8.200.000
793 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 174.682.338
794 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 57.625.000
795 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 23.350.000
796 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 91.925.000
797 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 446.644.240
798 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 175.149.500
799 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 31.980.900
800 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 17.045.000
801 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 11.507.500
802 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 5.045.000
803 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan n Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 4.197.500
804 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan n Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.925.000
805 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahka Rp 6.794.600
806 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 10.870.026
807 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 18.272.500
808 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat n Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 4.537.500
809 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat n Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 14.023.000
810 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat n Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 6.817.500
811 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 79.165.000
812 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 20.145.000
813 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa n Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.925.000
814 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 29.710.000
815 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 26.689.800
816 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 5.600.000
817 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum n Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyaraka Rp 9.725.000
818 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 35.473.520
819 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 35 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa n Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 1.775.000
820 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan 88.12 Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rp 52.728.000
821 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 77 Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rp 52.728.000
822 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan 88.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp 1.646.725.000
823 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 77 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp 1.646.725.000
824 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 200.490.200
825 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 192.696.200
826 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 36.000.000
827 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 12.460.000
828 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 34.850.000
829 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 11.300.000
830 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 12.832.000
831 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 10.100.000
832 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 18.020.000
833 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 12.300.000
834 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 11.740.000
835 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 19.950.000
836 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 6.350.000
837 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 11.700.000
838 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 15.997.880
839 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 9.080.000
840 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 8.500.000
841 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 13.749.764
842 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 7.650.000
843 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 6.270.000
844 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 9.199.534
845 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 5.948.456.558
846 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 3.000.000
847 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 7.830.000
848 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 38.750.000
849 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 10.000.000
850 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 72.952.000
851 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 12.000.000
852 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 28.000.000
853 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 23.480.000
854 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 26.000.000
855 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 15.000.000
856 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Mebel Rp 6.000.000
857 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 7.000.000
858 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 51.000.000
859 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 158.184.000
860 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 10.000.000
861 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 4.000.000
862 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 30.100.000
863 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 0 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Mebel Rp 8.000.000
864 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN IK : Indeks KAMI 500 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 121.813.800
865 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN IK: Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 121.813.800
866 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Indeks Kematangan SPBE 3.65 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 121.813.800
867 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Indeks Pembangunan Statistik 3.1 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 121.813.800
868 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 80 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 121.813.800
869 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN IK : Indeks KAMI 500 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp 330.379.700
870 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN IK: Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp 330.379.700
871 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Indeks Kematangan SPBE 3.65 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp 330.379.700
872 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Indeks Pembangunan Statistik 3.1 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp 330.379.700
873 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 80 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp 330.379.700
874 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN IK : Indeks KAMI 500 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp 17.600.000
875 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN IK: Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp 17.600.000
876 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Indeks Kematangan SPBE 3.65 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp 17.600.000
877 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Indeks Pembangunan Statistik 3.1 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp 17.600.000
878 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 80 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp 17.600.000
879 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang Rp 50.000.000
880 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang Rp 50.000.000
881 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang Rp 50.000.000
882 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang Rp 50.000.000
883 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyulihan Metrologi Legal Rp 46.600.000
884 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyulihan Metrologi Legal Rp 46.600.000
885 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyulihan Metrologi Legal Rp 46.600.000
886 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyulihan Metrologi Legal Rp 46.600.000
887 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Rp 8.400.000
888 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Rp 8.400.000
889 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Rp 8.400.000
890 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Rp 8.400.000
891 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN Rp 0
892 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN Rp 0
893 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN Rp 0
894 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN Rp 0
895 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 Program Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan citra produk ekspor Rp 35.000.000
896 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 Program Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan citra produk ekspor Rp 35.000.000
897 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Program Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan citra produk ekspor Rp 35.000.000
898 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 Program Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan citra produk ekspor Rp 35.000.000
899 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 Program Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pameran Dagang Lokal Rp 753.271.400
900 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 Program Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pameran Dagang Lokal Rp 753.271.400
901 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Program Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pameran Dagang Lokal Rp 753.271.400
902 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 Program Pengembangan Ekspor Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pameran Dagang Lokal Rp 753.271.400
903 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distibusi Perdagangan Rp 15.000.000
904 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distibusi Perdagangan Rp 15.000.000
905 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distibusi Perdagangan Rp 15.000.000
906 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distibusi Perdagangan Rp 15.000.000
907 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp 1.478.208.000
908 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp 1.478.208.000
909 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp 1.478.208.000
910 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp 1.578.208.000
911 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan Rp 561.552.500
912 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan Rp 561.552.500
913 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan Rp 561.552.500
914 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya Pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan Rp 561.552.500
915 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp 20.000.000
916 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp 20.000.000
917 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp 20.000.000
918 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp 20.000.000
919 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp 50.000.000
920 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp 50.000.000
921 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp 50.000.000
922 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Menjamin ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Rp 50.000.000
923 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp 151.820.000
924 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp 151.820.000
925 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp 151.820.000
926 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp 283.640.000
927 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp 75.000.000
928 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp 75.000.000
929 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp 75.000.000
930 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Rp 175.000.000
931 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengawasan pupuk dan Pestisida di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemeriksaan kelenkapan legalitas dokumen perizinan Rp 15.000.000
932 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengawasan pupuk dan Pestisida di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemeriksaan kelenkapan legalitas dokumen perizinan Rp 15.000.000
933 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengawasan pupuk dan Pestisida di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemeriksaan kelenkapan legalitas dokumen perizinan Rp 15.000.000
934 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengawasan pupuk dan Pestisida di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemeriksaan kelenkapan legalitas dokumen perizinan Rp 15.000.000
935 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp 52.728.000
936 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp 52.728.000
937 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp 52.728.000
938 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp 105.456.000
939 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/kota Rp 53.636.000
940 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/kota Rp 53.636.000
941 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/kota Rp 53.636.000
942 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/kota Rp 53.636.000
943 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 6.103.411.816
944 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 6.103.411.816
945 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 6.103.411.816
946 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 19.213.098.161
947 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
948 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
949 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
950 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
951 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 10.000.000
952 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 10.000.000
953 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 10.000.000
954 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 10.000.000
955 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 5.500.000
956 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 5.500.000
957 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 5.500.000
958 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 15.152.900
959 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 8.000.000
960 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 8.000.000
961 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 8.000.000
962 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 21.300.000
963 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp 0
964 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp 0
965 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp 0
966 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp 0
967 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 4.000.000
968 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 4.000.000
969 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 4.000.000
970 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 4.000.000
971 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 4.050.000
972 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 4.050.000
973 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 4.050.000
974 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 4.050.000
975 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 4.000.000
976 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 4.000.000
977 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 4.000.000
978 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 4.000.000
979 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Rp 0
980 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Rp 0
981 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Rp 0
982 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Rp 0
983 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 233.415.151
984 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 233.415.151
985 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 233.415.151
986 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 233.415.151
987 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 50.000.000
988 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 50.000.000
989 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 50.000.000
990 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 50.000.000
991 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 15.000.000
992 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 15.000.000
993 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 15.000.000
994 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 15.000.000
995 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 290.000.000
996 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 290.000.000
997 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 290.000.000
998 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 290.000.000
999 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB sektor perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 131.820.000
1000 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 131.820.000
1001 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 131.820.000
1002 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 2.44 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 131.820.000
1003 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi kecil dan Menengah Indeks Pembangungan Gender 87.78 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri Rp 105.000.000
1004 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi kecil dan Menengah Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri Rp 105.000.000
1005 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi kecil dan Menengah Indeks Pembangungan Gender 87.78 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pemberdayaan industri dan Peran serta Masyarakat Rp 200.000.000
1006 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi kecil dan Menengah Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan pemberdayaan industri dan Peran serta Masyarakat Rp 200.000.000
1007 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi kecil dan Menengah Indeks Pembangungan Gender 87.78 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Rp 60.000.000
1008 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi kecil dan Menengah Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Rp 60.000.000
1009 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi kecil dan Menengah Indeks Pembangungan Gender 87.78 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas Rp 52.728.000
1010 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi kecil dan Menengah Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas Rp 52.728.000
1011 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi kecil dan Menengah Indeks Pembangungan Gender 87.78 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Diseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas Rp 111.636.000
1012 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi kecil dan Menengah Persentase Penambahan Industri Kecil dan Menengah 2.1 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Diseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINas Rp 111.636.000
1013 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 525.45 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp 351.122.000
1014 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3.15 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp 351.122.000
1015 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 525.45 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp 351.122.000
1016 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3.15 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp 351.122.000
1017 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PROGRAMPENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEGIATAN PENYUSUNAN PETA KERENTANAN DAN KETAHANAN PANGAN KECAMATAN SUB KEGIATAN PENYUSUNAN, PEMUTAKHIRAN DAN ANALISIS PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN Rp 7.500.000
1018 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PROGRAMPENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEGIATAN PENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PADA KERAWANAN PANGAN YANG MENCAKUP DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp 50.000.000
1019 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PROGRAMPENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Rp 15.000.000
1020 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PROGRAMPENANGANAN KERAWANAN PANGAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAN KESEIMBANGAN CADANGAN PANGAN KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Rp 65.000.000
1021 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN STOK, PASOKAN DAN HARGA PANGAN POKOK STRATEGIS Rp 5.000.000
1022 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT KEGIATAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL Rp 100.000.000
1023 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp 18.880.000
1024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN SUB KEGIATAN PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp 75.520.000
1025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA KEGIATAN PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN SUB KEGIATAN PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp 18.880.000
1026 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp 20.000.000
1027 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN KEGIATAN PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL SUB KEGIATAN PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL Rp 70.000.000
1028 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI Rp 27.510.000.000
1029 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDG HEWAN/TANAMAN Rp 50.000.000
1030 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Rp 50.000.000
1031 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN KEGIATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN DI KECAMATAN DAN DESA Rp 2.857.952.000
1032 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN SUB KEGIATAN PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI Rp 1.200.000.000
1033 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN SUB KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI Rp 650.000.000
1034 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENJAMINAN KEMURNIAN DAN KELESTARIAN SDG HEWAN/TANAMAN Rp 450.000.000
1035 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA GENETIK (SDG) HEWAN, TUMBUHAN, DAN MIKRO ORGANISME KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B Rp 25.000.000
1036 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN SUB KEGIATAN PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B Rp 50.000.000
1037 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN Rp 50.000.000
1038 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PEREDARAN BENIH/BIBIT TERNAK, DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENGENDALIAN PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK Rp 75.000.000
1039 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT (VETERINER) KEGIATAN PENJAMINAN KESEHATAN HEWAN, PENUTUPAN DAN PEMBUKAAN DAERAH WABAH PENYAKIT HEWAN MENULAR DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN MENULAR DAN ZOONOSIS DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp 50.000.000
1040 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT (VETERINER) KEGIATAN PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER Rp 381.150.000
1041 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT (VETERINER) KEGIATAN PENERAPAN DAN PENGAWASAN PERSYARATAN TEKNIS KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER SUB KEGIATAN PENGAWASAN PEREDARAN HEWAN DAN PRODUK HEWAN Rp 24.999.800
1042 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan 88.12 Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rp 0
1043 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan 88.12 Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Rp 4.900.000
1044 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan perizinan dan non perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan perizinan dan non perizinan 88.12 Program Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Rp 492.732.000
1045 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 25.750.000
1046 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 28.690.000
1047 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI Rp 25.750.000
1048 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 276.202.500
1049 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 51.939.000
1050 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 4.812.500
1051 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 6.966.100
1052 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 2.910.000
1053 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 2.680.500
1054 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 3.500.000
1055 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 5.222.600
1056 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 3.450.000
1057 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 3.390.000
1058 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 8.450.000
1059 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 3.700.000
1060 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 3.650.000
1061 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.625.000
1062 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 1.625.000
1063 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 1.655.000
1064 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.775.000
1065 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 1.625.000
1066 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.325.000
1067 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.235.000
1068 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.844.229.552
1069 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.165.000
1070 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 1.915.000
1071 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 6.930.000
1072 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 7.825.000
1073 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 10.625.000
1074 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 27.937.000
1075 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 31.800.000
1076 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 15.000.000
1077 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 8.000.000
1078 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 19.766.000
1079 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp 29.500.000
1080 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 28.800.000
1081 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
1082 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 3.350.000
1083 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 3.600.000
1084 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 30.400.000
1085 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah Masyarakat yang Terbina terkait Pembayaran PBB Rp 1.175.000
1086 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan 35 Program Perencanaan Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Rp 79.618.000
1087 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000 Program Perencanaan Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Rp 79.618.000
1088 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 11.86 Program Perencanaan Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Rp 79.618.000
1089 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Persentase Pencari Kerja Terdaptar yg Ditempatkan 35 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 848.524.800
1090 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 848.524.800
1091 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 11.86 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 3.600.849.800
1092 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Seleksi Atlet Daerah Rp 150.000.000
1093 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Seleksi Atlet Daerah Rp 150.000.000
1094 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kmpetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Rp 605.000.000
1095 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kmpetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Rp 605.000.000
1096 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaran kejuaraan Rp 1.557.358.200
1097 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Partisipasi dan keikutsertaan dalam penyelenggaran kejuaraan Rp 1.557.358.200
1098 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Rp 632.736.000
1099 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota Rp 632.736.000
1100 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Rp 200.000.000
1101 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Rp 200.000.000
1102 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahra Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Rp 544.661.900
1103 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahra Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota Rp 544.661.900
1104 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi,sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Rp 5.547.258.800
1105 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi,sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Rp 5.547.258.800
1106 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Rp 131.025.000
1107 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Rp 131.025.000
1108 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase peningkatan organisasi keolahragaan aktif yang terbina Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rp 4.100.000.000
1109 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Persentase peningkatan organisasi keolahragaan aktif yang terbina Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rp 4.100.000.000
1110 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Rp 18.000.000
1111 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya Rp 18.000.000
1112 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah - Rp 0
1113 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah - Rp 0
1114 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Rp 465.223.148
1115 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Rp 465.223.148
1116 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Lainnya, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 288.000.000
1117 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Lainnya, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 288.000.000
1118 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 330.000.000
1119 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 330.000.000
1120 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 395.460.000
1121 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 395.460.000
1122 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian dinas beserta atributnya Rp 18.000.000
1123 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian dinas beserta atributnya Rp 18.000.000
1124 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Rp 0
1125 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya Rp 0
1126 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah penyediaan jasa sumber daya air dan listrik Rp 42.000.000
1127 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah penyediaan jasa sumber daya air dan listrik Rp 42.000.000
1128 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah penyediaan jasa sumber daya air dan listik Rp 30.000.000
1129 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah penyediaan jasa sumber daya air dan listik Rp 30.000.000
1130 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau pendukung lainnya, dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 288.000.000
1131 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau pendukung lainnya, dan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 288.000.000
1132 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Rp 330.000.000
1133 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Rp 330.000.000
1134 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Rp 0
1135 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Rp 0
1136 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp 263.640.000
1137 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp 263.640.000
1138 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah - Rp 0
1139 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah - Rp 0
1140 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 428.000.000
1141 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 428.000.000
1142 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 65.000.000
1143 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota administrasi kepegawaian perangkat daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 65.000.000
1144 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah Rp 11.065.400
1145 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah Rp 11.065.400
1146 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 10.000.000
1147 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 10.000.000
1148 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 5.999.800
1149 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 5.999.800
1150 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 5.999.900
1151 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 5.999.900
1152 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 5.999.800
1153 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 5.999.800
1154 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah evaluasi kinerja perangkat daerah Rp 14.999.800
1155 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah evaluasi kinerja perangkat daerah Rp 14.999.800
1156 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 19.999.800
1157 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 19.999.800
1158 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp 0
1159 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp 0
1160 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp 0
1161 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp 0
1162 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
1163 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
1164 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase Koperasi yang berkualitas 45 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.830.700.018
1165 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 45.05 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.830.700.018
1166 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 40 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaa Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Rp 173.975.000
1167 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 36.51 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaa Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Rp 173.975.000
1168 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 40 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyelenggaraan,Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi Rp 679.740.000
1169 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 36.51 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Penyelenggaraan,Pengembangan dan Pemassalan Festival dan Olahraga Rekreasi Rp 679.740.000
1170 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Analis Kebijakan Ahli MKoordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Rp 72.500.000
1171 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Analis Kebijakan Ahli MKoordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Rp 72.500.000
1172 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Rp 6.000.000
1173 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Rp 6.000.000
1174 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Rp 50.000.000
1175 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Rp 50.000.000
1176 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - Rp 0
1177 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - Rp 0
1178 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Program Kapasitas Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Rp 51.999.800
1179 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Program Kapasitas Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi,Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota Rp 51.999.800
1180 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Program Kapasitas Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Rp 450.000.000
1181 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Program Kapasitas Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota Rp 450.000.000
1182 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Program Kapasitas Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Rp 350.000.000
1183 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Program Kapasitas Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Rp 350.000.000
1184 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Program Kapasitas Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - Rp 0
1185 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Program Kapasitas Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan KepemudaanTerhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - Rp 0
1186 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Rp 650.000.000
1187 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Rp 650.000.000
1188 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan - Rp 0
1189 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan - Rp 0
1190 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 280.000.000
1191 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten Kota Rp 60.000.000
1192 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata Kabuapetn/Kota Rp 15.000.000
1193 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Rp 73.279.956
1194 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota Rp 30.000.000
1195 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota Pengelolaan Investasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 70.000.000
1196 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 40.000.000
1197 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Rp 626.712.626
1198 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 70.000.000
1199 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 35.000.000
1200 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Rp 15.000.000
1201 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Rp 15.000.000
1202 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Sub Kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Rp 50.000.000
1203 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 3.01 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Rp 360.000.000
1204 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Rp 29.991.500
1205 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Adat Rp 430.000.000
1206 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya Rp 31.687.500
1207 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Rp 15.000.000
1208 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya Rp 50.000.000
1209 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 150.000.000
1210 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen RKA -SKPD Rp 2.000.000
1211 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen DPA -SKPD Rp 2.000.000
1212 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 24.000.000
1213 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Rp 4.767.804.272
1214 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 159.867.336
1215 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 1.014.740.400
1216 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 27.920.000
1217 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.490.000
1218 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Dokumen RKA-SKPD Rp 2.490.000
1219 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 2.490.000
1220 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp 2.440.000
1221 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Rp 2.440.000
1222 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.460.000
1223 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.120.000
1224 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya Rp 16.800.000
1225 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor Rp 9.000.000
1226 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan Rp 14.990.000
1227 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang- undangan Rp 13.000.000
1228 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Rp 47.636.000
1229 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 11.400.000
1230 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 15.600.000
1231 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya Rp 9.000.000
1232 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
1233 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 15.000.000
1234 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang milik daerah Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 23.485.000
1235 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 34.100.000
1236 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.345.035.308
1237 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 3.464.000
1238 Kecamatan ligung Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 3.270.000
1239 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time 100 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, danPenanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Daerah Kabupaten / Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota Rp 946.955.000
1240 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time 100 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat Rp 0
1241 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time 100 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Rp 13.907.700
1242 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 52.125.000
1243 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 20.900.000
1244 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 20.190.000
1245 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 4.700.000
1246 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 5.850.000
1247 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 4.700.000
1248 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 5.850.000
1249 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Rp 6.650.000
1250 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 5.850.000
1251 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 6.500.000
1252 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 4.400.000
1253 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 6.500.000
1254 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 15.210.000
1255 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 6.500.000
1256 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 3.250.000
1257 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 6.177.000
1258 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 5.581.400
1259 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 4.464.800
1260 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.592.200
1261 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 4.515.400
1262 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 4.189.800
1263 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 720.820.126
1264 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.002.475.939
1265 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.775.000
1266 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 2.960.000
1267 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 11.750.000
1268 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 3.255.000
1269 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 33.035.250
1270 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 37.800.000
1271 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 9.440.300
1272 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 9.360.000
1273 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 60.042.602
1274 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 79.092.000
1275 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 9.230.000
1276 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian SDA (Sumber Daya Alam) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rp 33.800.000
1277 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian SDA (Sumber Daya Alam) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SD Rp 37.000.000
1278 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp 29.415.000
1279 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pemerintahan Rp 22.164.950
1280 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaha Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Rp 191.250.000
1281 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja Pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaha Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang kewilayahan Rp 191.250.000
1282 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Nilai Indeks Inovasi Daerah 80 Penelitian dan Pengembangan Daerah Pengembangan Inovasi Teknologi Desiminasi Jenis dan Prosedur yang bersifat Inovatif Rp 205.400.000
1283 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Nilai Indeks Inovasi Daerah 80 Penelitian dan Pengembangan Daerah Pengembangan Inovasi Teknologi Desiminasi Jenis dan Prosedur yang bersifat Inovati Rp 205.400.000
1284 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Nilai Indeks Inovasi Daerah 80 Penelitian dan Pengembangan Daerah Pengembangan Inovasi Teknologi Desininasi jenis dan prosudur yang bersifat inovatif Rp 205.400.000
1285 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Nilai Indeks Inovasi Daerah 80 Penelitian dan Pengembangan Daerah enelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Pengelolaan Data Kelitbangan Rp 465.329.200
1286 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Nilai Indeks Inovasi Daerah 80 Penelitian dan Pengembangan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan Rp 118.612.800
1287 Kecamatan Jatitujuh (Intermediate Outcome) Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 155.064.600
1288 Kecamatan Jatitujuh (Intermediate Outcome) Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat "Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa " Rp 1.585.800
1289 Kecamatan Jatitujuh (Intermediate Outcome) Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan" Rp 678.800
1290 Kecamatan Jatitujuh (Intermediate Outcome) Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 10.628.700
1291 Kecamatan Jatitujuh (Intermediate Outcome) Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat "Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan" Rp 630.000
1292 Kecamatan Jatitujuh (Intermediate Outcome) Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 597.500
1293 Kecamatan Jatitujuh (Intermediate Outcome) Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa "Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan" Rp 697.400
1294 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umun Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 36.900.000
1295 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umun Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasiona Rp 37.805.000
1296 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Pemberdayaan Mastyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 5.500.000
1297 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Pemberdayaan Mastyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 6.120.000
1298 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi VertikaLn Rp 6.660.000
1299 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 6.005.000
1300 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.121.381.770
1301 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.320.000
1302 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 1.920.000
1303 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 13.650.000
1304 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Mebel Rp 6.000.000
1305 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 20.000.000
1306 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 6.358.000
1307 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 6.500.000
1308 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 2.400.000
1309 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 18.702.000
1310 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 29.100.000
1311 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp 7.940.000
1312 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 45.000.000
1313 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 79.092.000
1314 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Rp 9.648.000
1315 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau bangunan lainnya Rp 10.000.000
1316 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor Rp 16.400.000
1317 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.320.000
1318 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 1.320.000
1319 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 1.620.000
1320 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.700.000
1321 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.000.000
1322 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.560.000
1323 Kecamatan Sukahaji Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Nilai IKM 83 Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.620.000
1324 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK egiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 125.000.000
1325 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 5.000.000
1326 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 4.000.000
1327 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 7.150.000
1328 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 6.638.718.940
1329 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 4.000.000
1330 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 5.593.000
1331 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 62.100.000
1332 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 20.678.500
1333 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 79.896.268
1334 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 31.961.560
1335 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 92.365.000
1336 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 28.447.900
1337 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 42.460.000
1338 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Mebel Rp 5.000.000
1339 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 4.500.000
1340 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 82.402.640
1341 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 226.975.000
1342 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 498.888.000
1343 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 5.000.000
1344 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 17.550.000
1345 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Mebel Rp 14.000.000
1346 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 50.979.500
1347 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 11.280.000
1348 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 35.224.800
1349 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 24.110.000
1350 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender 8778 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Rp 0
1351 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender 8778 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Rp 0
1352 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender 8778 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Rp 0
1353 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender 8778 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 50.000.000
1354 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender 8778 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 0
1355 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender 8778 - Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 0
1356 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender 8778 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 10.000.000
1357 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender 8778 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Rp 7.500.000
1358 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender 8778 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 77.500.000
1359 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender 8778 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.949.045.416
1360 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 52545 Program Perlindungan Khsusu Anak Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 0
1361 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 52545 Program Perlindungan Khsusu Anak Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 61.411.500
1362 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 52545 Program Perlindungan Khsusu Anak Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 75.000.000
1363 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 52545 Program Perlindungan Khsusu Anak Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rp 44.075.000
1364 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 52545 Program Perlindungan Khsusu Anak Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 25.000.000
1365 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 52545 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, NON Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / kota Rp 74.250.000
1366 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Rp 100.000.000
1367 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Rp 319.800.000
1368 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Rp 312.000.000
1369 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp 2.766.987.500
1370 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Rp 3.750.000
1371 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Rp 1.275.500.000
1372 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp 0
1373 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp 47.500.000
1374 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Rp 2.892.968.000
1375 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Rp 0
1376 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pendayagunaan TenagaPenyuluh KB/Petugas LapanganKB (PKB/PLKB) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan Rp 1.029.000.000
1377 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pendayagunaan TenagaPenyuluh KB/Petugas LapanganKB (PKB/PLKB) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 158.184.000
1378 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Rp 400.000.000
1379 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengendalian Program KKBPK Rp 80.000.000
1380 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengelolaan Operasional Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluhan KB Rp 520.000.000
1381 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) Rp 390.000.000
1382 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 Program Pembinaan Keluarga Berencana Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang Rp 100.000.000
1383 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS Rp 0
1384 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Rp 0
1385 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Rp 19.200.000
1386 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Rp 300.000.000
1387 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Rp 3.018.000.000
1388 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate 2.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita) Rp 3.319.800.000
1389 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Keamanan Informasi Indeks KAMI 500 Program Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penyediaan Layanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 81.000.000
1390 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Keamanan Informasi Indeks KAMI 500 Program Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penyediaan Layanan kemanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 81.000.000
1391 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Keamanan Informasi Indeks KAMI 500 Program Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 109.999.000
1392 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Keamanan Informasi Indeks KAMI 500 Program Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 109.999.000
1393 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Rp 561.715.500
1394 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp 187.238.500
1395 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 6 Pelayanan Informasi Publik Rp 458.306.000
1396 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan Rp 300.000.000
1397 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Penyelenggaraan Layanan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas Rp 699.962.500
1398 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas Rp 699.962.500
1399 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Terbangunnya Kerjasama dengan Insan Media Rp 1.629.962.500
1400 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Terbangunnya kerjasama dengan insan Media Rp 1.629.962.500
1401 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan E Goverment Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Governtment dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Rp 270.456.000
1402 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan E Goverment Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Pelakasanaan dan Pengawasan E-Government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota Rp 270.456.000
1403 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan E Goverment Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 620.456.000
1404 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan E Goverment Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Penatalaksanaan dan Pengawasan E- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rp 620.456.000
1405 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemereintah Daerah Rp 295.451.000
1406 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Penyelengaraan sistem jaringan Intra Pemerintahan Daerah Rp 295.451.000
1407 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Penyelenggaraan Sistem jaringan Intra Pemerintah Daerah Rp 245.451.000
1408 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp 24.336.000
1409 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Rp 245.451.000
1410 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Rp 24.336.000
1411 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah Rp 48.672.000
1412 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Rp 48.672.000
1413 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Rp 48.672.000
1414 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Rp 97.344.000
1415 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Rp 24.336.000
1416 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 3.65 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah berbasis Elektronik Rp 24.336.000
1417 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Koordinasi dan Singkronisasi pengumpulan, pengolahan analisi dan desiminasi data statisik sektoral Rp 49.500.000
1418 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Membangun Meta Data Statistik Sektoral Rp 45.000.000
1419 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Pembangunan Infrastruktur Rp 20.000.000
1420 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Pengembangan Infrastruktur Rp 20.000.000
1421 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan analisi dan desiminasi data Statistik Sektoral Rp 49.500.000
1422 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi data Statistik Sektoral Rp 49.500.000
1423 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral Rp 49.500.000
1424 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Pengembangan Infrastruktur Rp 48.000.000
1425 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Membangun Metadata Statistik Sektoral Rp 22.500.000
1426 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Membangun Metadata Statistik Sektoral Rp 22.500.000
1427 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi Rp 44.999.900
1428 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Peningkatan kapasitas SDM Pemerintahan Daerah peningkatan mutu statistik daerah Kabupaten/Kota Rp 44.999.900
1429 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Rp 20.000.000
1430 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 3.1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi Rp 20.000.000
1431 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 1.825.000
1432 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Rp 2.500.000
1433 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Rp 2.370.000
1434 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 1.160.000
1435 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Rp 24.000.000
1436 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp 7.500.000
1437 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan Rp 19.250.000
1438 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 8.500.000
1439 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Rp 33.000.000
1440 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pelayanan jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
1441 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 5.474.528
1442 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 5.474.528
1443 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 3.599.764
1444 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.099.634
1445 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal Rp 6.000.000
1446 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 5.000.000
1447 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal Rp 0
1448 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 2.300.000
1449 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Rp 4.030.000
1450 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Rp 0
1451 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 4.999.800
1452 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat diwilayah Kecamatan Rp 5.000.000
1453 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait dengan Kewenangan Lain Yang diLimpahkan Rp 6.000.000
1454 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 24.762.300
1455 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 17.700.000
1456 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 13.875.000
1457 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyrakatan Rp 5.259.800
1458 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 89.950.000
1459 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 13.625.000
1460 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 8.845.000
1461 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 143.600.000
1462 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 121.437.500
1463 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 106.066.800
1464 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
1465 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 97.565.000
1466 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 31.000.000
1467 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 184.300.000
1468 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 28.000.000
1469 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 15.000.000
1470 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.699.027.293
1471 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Rp 1.500.000
1472 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 2.000.000
1473 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 6.395.000
1474 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor / bangunan lainnya Rp 7.500.000
1475 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 7.800.000
1476 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Rp 66.000.000
1477 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor Rp 105.456.000
1478 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 0
1479 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 108.254.935
1480 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 69.500.000
1481 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 16.853.354
1482 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 29.695.000
1483 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan Listrik, Air, telpon dan internet Rp 64.193.802
1484 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 210.912.000
1485 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 28.000.000
1486 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 45.280.000
1487 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 43.650.000
1488 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 11.500.000
1489 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 4.700.000
1490 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.250.000
1491 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 4.250.000
1492 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 4.250.000
1493 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 4.475.000
1494 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 14.025.000
1495 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Rp 4.750.000
1496 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat desa Rp 4.500.000
1497 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan Rp 8.500.000
1498 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.013.552.213
1499 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.320.000
1500 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 1.980.000
1501 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 7.600.000
1502 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.775.000
1503 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 19.801.500
1504 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 1.715.000
1505 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 30.000.000
1506 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 7.785.000
1507 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 10.100.000
1508 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 21.000.000
1509 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
1510 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nama Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.200.000
1511 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nama Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 1.480.000
1512 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nama Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 1.500.000
1513 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nama Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.500.000
1514 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nama Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 1.200.000
1515 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Nama Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.500.000
1516 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
1517 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 5.704.000
1518 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 5.000.000
1519 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 5.000.000
1520 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 5.000.000
1521 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 5.000.000
1522 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 5.000.000
1523 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Rp 5.240.000
1524 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 9.973.646.563
1525 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 2.840.000
1526 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 6.200.000
1527 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 35.000.000
1528 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 30.538.000
1529 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 244.054.000
1530 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 84.835.000
1531 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 34.598.800
1532 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 52.110.000
1533 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 30.000.000
1534 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 100.000.000
1535 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 235.753.037
1536 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 527.280.000
1537 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 20.000.000
1538 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Mebel Rp 15.000.000
1539 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 45.000.000
1540 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 83.550.000
1541 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 126.583.900
1542 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 281.600.000
1543 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 228.274.920
1544 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 16.350.000
1545 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 11.025.000
1546 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 22.620.000
1547 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 11.400.000
1548 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 11.610.000
1549 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 28.000.000
1550 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 61.262.500
1551 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 7.650.000
1552 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rp 71.000.000
1553 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 11.570.000.000
1554 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 4.025.000.000
1555 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 20.380.900
1556 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 45.000.000
1557 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.500.000
1558 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 2.500.000
1559 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 48.000.000
1560 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 1.250.000
1561 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 369.096.000
1562 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 9.100.000
1563 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah n Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.222.000
1564 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 3.427.000
1565 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 3.427.000
1566 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 3.427.000
1567 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Rp 70.000.000
1568 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Rp 266.504.000
1569 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 1.027.536.900
1570 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rp 25.000.000
1571 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Rp 0
1572 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Rp 1.437.302.100
1573 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui Pengumpulan Sampah Rp 4.339.383.576
1574 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Rp 2.607.650.076
1575 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Rp 55.510.000
1576 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Rp 850.000.000
1577 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 19.687.500
1578 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 3.050.000
1579 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 3.050.000
1580 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 2.000.000
1581 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 4.000.000
1582 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 12.730.000
1583 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 6.477.500
1584 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 6.846.368.334
1585 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
1586 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
1587 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 2.517.500
1588 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
1589 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 0
1590 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
1591 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
1592 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 5.024.000
1593 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
1594 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 99.000.000
1595 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 106.601.500
1596 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 29.000.000
1597 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 70.000.000
1598 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
1599 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
1600 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemulangan Pegawai yang Pensiun Rp 0
1601 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
1602 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
1603 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
1604 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 21.000.000
1605 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 64.602.240
1606 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 10.668.000
1607 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 95.745.000
1608 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 22.079.400
1609 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 13.720.000
1610 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 0
1611 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 41.571.269
1612 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
1613 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
1614 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
1615 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 174.247.033
1616 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 158.172.000
1617 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
1618 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Rp 0
1619 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp 0
1620 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Penyimpanan sementara Limbah B3 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Rp 0
1621 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Rp 0
1622 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 62.16 Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota - Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Rp 0
1623 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 19.040.000
1624 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.139.055.096
1625 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Rp 1.500.000
1626 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 3.500.000
1627 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Rp 74.000.000
1628 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor Rp 105.456.000
1629 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 14.990.970
1630 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 16.534.000
1631 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 19.050.000
1632 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 15.000.000
1633 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 13.000.000
1634 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
1635 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
1636 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.000.000
1637 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.500.000
1638 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.500.000
1639 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.500.000
1640 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 100.550.000
1641 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 60.000.000
1642 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 19.200.000
1643 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 16.545.000
1644 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 8.345.000
1645 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 13.670.000
1646 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 8.300.000
1647 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum armonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 9.836.900
1648 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam PHBI dan PHBN Rp 0
1649 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 158.200.000
1650 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Meningkatnya kualitas pembinaan masyarakat tentang kesos Rp 0
1651 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 8.200.000
1652 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 8.200.000
1653 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 8.200.000
1654 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 8.200.000
1655 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 8.200.000
1656 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 14.455.500
1657 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 8.200.000
1658 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 8.200.000
1659 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Meningkatnya kualitas pembinaan Kelurahan/Desa Rp 0
1660 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal Rp 8.200.000
1661 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 8.200.000
1662 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berkurangnya Konflik Sosial Presentase Konflik yang tertangani 0.4 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp 294.850.000
1663 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berkurangnya Konflik Sosial Presentase Konflik yang tertangani 0.4 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp 169.000.000
1664 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 57.000.000
1665 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 30.000.000
1666 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 33.450.000
1667 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 35.000.000
1668 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 3.000.000
1669 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 5.000.000
1670 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 3.000.000
1671 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 5.000.000
1672 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 189.868.500
1673 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 43.227.500
1674 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 10.000.000
1675 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rp 15.000.000
1676 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 664.691.800
1677 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Sub Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 231.000.000
1678 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 5.000.000
1679 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 5.000.000
1680 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 3.580.000
1681 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 3.950.000
1682 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 2.500.000
1683 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 3.950.000
1684 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 6.550.000
1685 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 3.403.600
1686 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Rp 1.500.000
1687 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 6.403.530.592
1688 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.500.000
1689 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 3.500.000
1690 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 20.000.000
1691 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 15.000.000
1692 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 60.000.000
1693 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 15.000.000
1694 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 50.000.000
1695 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 25.000.000
1696 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 60.000.000
1697 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 45.000.000
1698 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 121.817.200
1699 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 134.700.000
1700 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 15.000.000
1701 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Pemeliharaan Mebel Rp 15.000.000
1702 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 25.000.000
1703 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 65.000.000
1704 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 56.900.000
1705 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 39.000.000
1706 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 110.000.000
1707 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 45.000.000
1708 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 0
1709 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 0
1710 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 0
1711 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 154.000.000
1712 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 4.750.000
1713 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 0
1714 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 0
1715 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 0
1716 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 0
1717 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal Rp 0
1718 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 0
1719 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 3.000.000
1720 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 0
1721 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 0
1722 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 15.358.600
1723 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 14.500.000
1724 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 0
1725 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.000.000
1726 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.500.000
1727 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 2.500.000
1728 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.500.000
1729 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.500.000
1730 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.500.000
1731 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.500.000
1732 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
1733 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
1734 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Rp 0
1735 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 87.738.693
1736 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 131.820.000
1737 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 0
1738 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
1739 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 0
1740 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.977.677.803
1741 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.500.000
1742 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 3.500.000
1743 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.000.000
1744 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.500.000
1745 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 2.500.000
1746 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.500.000
1747 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.500.000
1748 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.500.000
1749 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.500.000
1750 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 0
1751 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.100.000
1752 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 131.820.000
1753 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 19.369.750
1754 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 19.000.000
1755 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 11.650.000
1756 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 8.000.000
1757 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Mebel Rp 0
1758 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 15.000.000
1759 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 6.000.000
1760 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 18.000.000
1761 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan EvaluasiKinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 270.057.900
1762 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD Rp 12.000.000
1763 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD Rp 18.000.000
1764 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 577.425.700.557
1765 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 54.610.000
1766 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan PenyusunanLaporan Barang Milik Daerahpada SKPD Rp 112.051.893
1767 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya Rp 75.000.000
1768 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan Rp 39.900.000
1769 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 1.018.648.240
1770 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 282.460.000
1771 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 369.990.000
1772 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 233.188.660
1773 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 70.000.000
1774 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengadaan Aset Tak Berwujud Rp 25.000.000
1775 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 70.000.000
1776 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Rp 25.000.000
1777 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 400.000.000
1778 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 500.000.000
1779 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik Rp 642.000.000
1780 Dinas Pendidikan Meningkatnya Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Nilai Ombudsman 92.35 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.177.104.000
1781 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 10.000.000
1782 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 105.415.612
1783 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 10.000.000
1784 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 10.742.000
1785 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Rp 37.425.000
1786 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 10.907.000
1787 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 20.063.000
1788 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 1.540.000
1789 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
1790 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 10.500.000
1791 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.610.816.922
1792 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Rp 560.000
1793 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 1.000.000
1794 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.999.800
1795 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.499.800
1796 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 2.499.800
1797 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.499.800
1798 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA Rp 2.499.800
1799 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.074.800
1800 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.206.900
1801 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.588.265.852
1802 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 599.800
1803 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 1.000.000
1804 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisain Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 2.975.000
1805 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 3.730.300
1806 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat desa Rp 2.975.000
1807 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 2.500.000
1808 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 28.092.500
1809 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 3.165.000
1810 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 10.725.400
1811 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 27.650.000
1812 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.975.000
1813 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 2.975.000
1814 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.975.000
1815 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 9.440.000
1816 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 2.975.000
1817 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 2.975.000
1818 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 2.975.000
1819 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 4.125.000
1820 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 2.500.000
1821 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 8.705.000
1822 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 489.174.800
1823 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 4.061.200
1824 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 4.060.900
1825 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 7.402.500
1826 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 10.962.500
1827 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 69.619.000
1828 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 48.600.000
1829 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerntahan Desa Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 7.750.000
1830 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerntahan Desa Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 4.201.700
1831 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 31.000.000
1832 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 21.065.000
1833 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 26.345.600
1834 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.795.000
1835 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 2.795.000
1836 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.795.000
1837 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 2.795.000
1838 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 3.701.700
1839 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 6.324.900
1840 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 2.795.000
1841 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 56.145.600
1842 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 7.826.700
1843 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 2.795.000
1844 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.000.000
1845 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.500.000
1846 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 2.500.000
1847 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.500.000
1848 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.500.000
1849 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Rp 1.500.000
1850 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.029.145.671
1851 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.500.000
1852 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 3.500.000
1853 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 16.800.000
1854 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 9.000.000
1855 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 16.000.000
1856 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 39.000.000
1857 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 15.000.000
1858 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 13.000.000
1859 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 7.488.100
1860 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 131.820.000
1861 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 38.400.000
1862 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 3.300.000
1863 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 4.000.000
1864 Kecamatan Maja Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 77.450.000
1865 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 2.480.000
1866 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 9.830.000
1867 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 2.925.000
1868 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 7.547.000
1869 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.000.000
1870 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.000.000
1871 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 2.350.000
1872 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.000.000
1873 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.000.000
1874 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.500.000
1875 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.500.000
1876 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.615.858.266
1877 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 2.645.000
1878 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 3.500.000
1879 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 6.500.000
1880 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.000.000
1881 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 25.822.500
1882 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 3.010.000
1883 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 10.740.000
1884 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 10.378.000
1885 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 16.200.000
1886 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 15.500.000
1887 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 19.000.000
1888 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 48.987.500
1889 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 79.092.000
1890 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 5.800.000
1891 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 9.000.000
1892 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Persentase kebutuhan sarana dan prasarana dalam kondisi baik Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 40.100.000
1893 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Rp 26.675.000
1894 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 24.825.000
1895 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 15.000.000
1896 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 16.550.000
1897 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 45.882.500
1898 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 6.642.500
1899 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 6.640.000
1900 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 5.642.500
1901 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 10.297.000
1902 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 9.942.500
1903 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 6.640.000
1904 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 11.955.000
1905 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 12.740.000
1906 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 10.200.000
1907 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 9.870.000
1908 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.269.900
1909 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.800.000
1910 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.800.000
1911 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.680.000
1912 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 2.800.000
1913 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 1.680.000
1914 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.800.000
1915 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.956.404.496
1916 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah AdministrasiKoordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Perangkat Daerah Rp 1.680.000
1917 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 16.800.000
1918 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 9.000.000
1919 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 24.820.000
1920 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 20.000.000
1921 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 77.000.000
1922 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 7.750.000
1923 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 30.251.000
1924 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 14.999.800
1925 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
1926 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 20.200.000
1927 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 29.400.000
1928 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan M asyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp 9.000.000
1929 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 52.700.000
1930 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM "Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah" Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 25.700.000
1931 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 17.850.000
1932 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.500.000
1933 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 11.800.000
1934 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 7.500.000
1935 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan "Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan" Rp 5.820.000
1936 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK "Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan" Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 153.080.000
1937 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.325.119.446
1938 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan ""Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD"Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD" Rp 1.830.000
1939 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 12.407.500
1940 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 7.500.000
1941 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 3.310.000
1942 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecaatan Rp 7.810.000
1943 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 15.252.000
1944 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM "Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum" Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 5.100.000
1945 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM "Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum" Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 12.750.000
1946 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 3.884.000
1947 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa "Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa" Rp 4.360.000
1948 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa "Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan" Rp 8.415.000
1949 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.580.000
1950 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 1.450.000
1951 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.903.600
1952 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.830.000
1953 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jumlah ASN yang tertangani layanan kepegawaian Rp 12.760.000
1954 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.300.800
1955 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 13.053.000
1956 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 11.353.000
1957 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 24.300.000
1958 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 3.490.000
1959 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 26.280.000
1960 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 8.500.000
1961 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 15.000.000
1962 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA egiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 83.000.000
1963 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA egiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
1964 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 6.100.000
1965 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 7.950.000
1966 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Tersusunnya Dokumen RKA SKPD Rp 1.580.000
1967 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " "Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD" Rp 1.450.000
1968 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " "Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD" Rp 1.450.000
1969 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.450.000
1970 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 4.350.000
1971 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Jum"Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"lah Dokumen DPA Perubahan yang tersusun Rp 1.903.600
1972 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA Rp 1.450.000
1973 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.830.000
1974 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 1.450.000
1975 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.903.600
1976 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 1.027.000
1977 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 9.100.000
1978 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah" Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
1979 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA "Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD" Rp 1.380.000
1980 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah "Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya" Rp 12.760.000
1981 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah "Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya" Rp 15.000.000
1982 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.300.800
1983 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 13.053.000
1984 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 5.448.000
1985 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 8.555.000
1986 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 26.280.000
1987 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 60.000.000
1988 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah "Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya" Rp 7.950.000
1989 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 62.100.000
1990 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan"Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa" Rp 10.700.000
1991 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan; Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 10.700.000
1992 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 13.000.000
1993 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 11.275.000
1994 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 5.750.000
1995 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 5.400.000
1996 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 8.000.000
1997 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 8.000.000
1998 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 13.610.000
1999 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp 7.875.000
2000 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 21.706.000
2001 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 2.200.000
2002 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 600.000
2003 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.225.859.254
2004 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal Rp 1.800.000
2005 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 720.000
2006 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 27.575.000
2007 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 10.245.200
2008 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 11.999.750
2009 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 9.999.850
2010 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 11.999.750
2011 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 6.000.000
2012 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 6.000.000
2013 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 6.000.000
2014 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 33.616.468.054
2015 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
2016 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
2017 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 2.500.000
2018 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 2.500.000
2019 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 0
2020 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
2021 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
2022 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
2023 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
2024 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
2026 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
2027 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
2028 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 0
2029 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
2030 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Alat Besar Rp 0
2031 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp 0
2032 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Rp 0
2033 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
2034 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Rp 0
2035 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Aset Tak Berwujud Rp 0
2036 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
2037 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
2038 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
2039 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 99.987.000
2040 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 99.987.000
2041 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Alat Besar yang terpelihara (termasuk didalamnya maintanance surat-surat) Rp 0
2042 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp 0
2043 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Mebel Rp 0
2044 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
2045 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp 0
2046 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Rp 0
2047 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 7.242.500
2048 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
2049 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 32.750.000
2050 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Rp 0
2051 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
2052 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
2053 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemindahan Tugas ASN Rp 0
2054 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemulangan Pegawai yang Pensiun Rp 0
2055 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Rp 0
2056 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 0
2057 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
2058 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
2059 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Rp 0
2060 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 0
2061 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
2062 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tersosialisasikannya Kamus Kompetensi Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK Rp 0
2063 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
2064 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 19.999.687
2065 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 73.999.570
2066 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 13.420.000
2067 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 42.750.000
2068 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 49.999.664
2069 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 25.000.000
2070 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan/Material Rp 0
2071 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 0
2072 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 960.000.000
2073 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp 0
2074 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
2075 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 301.403.940
2076 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 527.280.000
2077 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 0
2078 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 60.000.000
2079 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Konten media untuk komunikasi publik yang sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Rp 0
2080 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
2081 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Rp 4.914.000
2082 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 16.381.000
2083 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Rp 153.276.000
2084 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 21.082.200
2085 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Rp 3.276.000
2086 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 93.5 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp 2.549.142.000
2087 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 32.761.000
2088 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rp 388.800.000
2089 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis Untuk Pemasukan Dan/Atau Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan Rp 0
2090 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Peredaran Produk Hewan Rp 49.142.000
2091 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan Dan Produk Hewan Rp 0
2092 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp 2.616.453.000
2093 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Rp 0
2094 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi, Dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rp 0
2095 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya Rp 0
2096 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Rp 65.522.000
2097 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Rp 49.142.000
2098 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain Pengadaan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp 0
2099 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 18.880.000
2100 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 12.500.000
2101 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Rp 39.962.000
2102 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 129.939.400
2103 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Rp 230.356.000
2104 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan Rp 57.589.000
2105 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Rp 32.450.000
2106 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp 33.000.000
2107 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Rp 3.288.197.500
2108 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Rp 147.425.954
2109 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Rp 32.760.260
2110 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Rp 425.898.000
2111 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Rp 294.790.000
2112 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Rp 16.941.360.000
2113 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Rp 0
2114 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pengembangan Prasarana Pertanian Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Rp 4.435.333.000
2115 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta dan Pemeliharaah Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rp 44.926.500
2116 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 58.825.000
2117 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 166.495.000
2118 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.193.000
2119 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 2.302.000
2120 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.600.000
2121 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 4.387.500
2122 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 3.770.000
2123 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.550.000
2124 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 3.385.000
2125 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.647.500
2126 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 1.297.500
2127 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 1.297.500
2128 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.297.500
2129 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Rp 1.297.500
2130 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.272.500
2131 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.272.500
2132 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.946.252.414
2133 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.272.500
2134 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Rp 2.545.000
2135 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 14.000.000
2136 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 4.330.000
2137 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 12.483.608
2138 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 7.753.720
2139 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 4.490.000
2140 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 4.194.000
2141 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 9.000.000
2142 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 22.000.000
2143 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 50.700.000
2144 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 5.200.000
2145 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 5.200.000
2146 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 5.989.000
2147 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.385.000
2148 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 1.400.000
2149 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 28.000.920
2150 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 23.624.376
2151 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
2152 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 21.026.000
2153 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 0
2154 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
2155 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 3.502.500
2156 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 39.567.500
2157 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 23.800.565
2158 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 39.547.500
2159 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 51.281.500
2160 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 38.999.900
2161 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 32.647.300
2162 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 29.501.300
2163 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 122.288.700
2164 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 155.064.600
2165 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 20.157.500
2166 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 2.360.000
2167 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan "Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan" Rp 577.500
2168 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan" Rp 542.500
2169 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 11.778.700
2170 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 2.150.000
2171 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 10.628.700
2172 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat "Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan" Rp 630.000
2173 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 2.150.000
2174 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.150.000
2175 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 597.500
2176 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa "Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan" Rp 697.400
2177 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 2.447.500
2178 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 2.240.000
2179 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 577.500
2180 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 13.053.100
2181 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 2.183.900
2182 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 2.859.000
2183 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 3.814.000
2184 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 637.400
2185 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 3.453.900
2186 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 1.561.400
2187 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " "Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD" Rp 1.662.300
2188 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD" Rp 1.262.300
2189 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah " Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.895.000
2190 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 3.089.400
2191 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.262.300
2192 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.895.000
2193 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 1.286.400
2194 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.891.111.525
2195 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD" Rp 1.422.200
2196 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD" Rp 1.519.800
2197 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 5.457.230
2198 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 13.411.960
2199 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan" Rp 13.000.000
2200 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah "Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor" Rp 4.296.760
2201 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 15.800.000
2202 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 23.800.565
2203 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 8.925.000
2204 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 20.020.000
2205 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 44.292.602
2206 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 131.820
2207 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 15.800.000
2208 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya" Rp 15.409.000
2209 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 5.457.230
2210 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan "Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan" Rp 577.500
2211 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan "Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan" Rp 542.500
2212 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas (Intermediate Outcome) Indeks Kepuasan Masyarakat 84.35 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 642.400
2213 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.100.000
2214 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 788.000
2215 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 800.000
2216 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.295.400
2217 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 1.140.000
2218 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 689.500
2219 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 0
2220 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Rp 0
2221 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.198.897.804
2222 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 0
2223 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 740.000
2224 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 5.603.056
2225 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 14.742.956
2226 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 11.320.000
2227 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 5.328.000
2228 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 9.000.000
2229 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 0
2230 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 14.742.956
2231 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Rp 58.200.000
2232 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 79.092.000
2233 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Rp 3.300.000
2234 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Rp 12.325.792
2235 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Rp 8.000.000
2236 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Rp 162.864.700
2237 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 0
2238 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan Rp 3.360.000
2239 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Di Wilayah Kecamatan Rp 2.766.000
2240 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Rp 4.664.000
2241 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Rp 3.030.000
2242 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 6.872.400
2243 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 4.825.000
2244 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Rp 6.670.000
2245 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan Rp 9.318.000
2246 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat Rp 5.450.000
2247 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 36.640.000
2248 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, Dan Nasional Rp 21.610.000
2249 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dan Perangkat Desa Rp 12.104.000
2250 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa Rp 15.650.000
2251 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Nilai IKM 97.2 Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 4.525.000
2252 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Keamanan Informasi Indeks KAMI 510 Program Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 305.500.000
2253 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Keamanan Informasi Indeks KAMI 510 Program Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 0
2254 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Keamanan Informasi Indeks KAMI 510 Program Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Rp 0
2255 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Keamanan Informasi Indeks KAMI 510 Program Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pelaksanaan Ananlisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 0
2256 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 8.004.800
2257 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 3.500.000
2258 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKP Rp 3.200.000
2259 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 4.000.000
2260 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 8.500.000
2261 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 3.500.000
2262 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 0
2263 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.114.035.593
2264 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
2265 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
2266 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 5.000.000
2267 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Rp 0
2268 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 0
2269 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
2270 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
2271 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
2272 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp 0
2273 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
2274 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 5.000.000
2275 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
2276 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 15.131.216
2277 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Rp 0
2278 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 1.285.000
2279 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 10.000.000
2280 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 0
2281 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 0
2282 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
2283 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
2284 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
2285 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
2286 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 14.000.000
2287 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 112.467.150
2288 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 5.000.000
2289 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 31.500.000
2290 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 70.000.000
2291 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 6.000.000
2292 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Nama SuPenyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
2293 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 40.000.000
2294 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
2295 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
2296 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 4.538.678.780
2297 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 738.192.000
2298 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
2299 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Rp 401.393.509
2300 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi Publik Rp 0
2301 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pelayanan Informasi Publik Rp 181.500.000
2302 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Relasi Media Rp 435.500.000
2303 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat Rp 0
2304 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Diseminasi Informasi Rp 0
2305 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
2306 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 80.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Administrasi Umum Perangkat Daerah Nama Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
2307 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Rp 0
2308 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Rp 0
2309 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Rp 30.000.000
2310 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Rp 0
2311 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Rp 0
2312 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Koordinasi penyusunan proses bisnis Rp 24.000.000
2313 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Rp 48.000.000
2314 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan nama Domain Pemerintah Desa Rp 0
2315 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Rp 30.000.000
2316 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan e Goverment Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Rp 0
2317 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan e Goverment Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo Rp 0
2318 Dinas Komunikasi dan Informatika Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik lebih Cepat dan Efisien Indeks Kematangan SPBE 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan e Goverment Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda Rp 0
2319 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 2.8 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Peningkatan Kualitas Data Statistik Rp 24.000.000
2320 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 2.8 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Pelaksanakan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar Rp 24.000.000
2321 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 2.8 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral Rp 24.000.000
2322 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 2.8 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Rp 2.700.000
2323 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Rp 0
2324 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK Rp 641.390.000
2325 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Rp 30.000.000
2326 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 458.000.000
2327 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian Rp 35.340.000
2328 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Rp 64.050.000
2329 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pelaksanaan Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Rp 19.890.000
2330 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp 40.000.000
2331 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pembinaan Disiplin ASN Rp 184.940.000
2332 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Rp 133.277.000
2333 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Rp 232.907.100
2334 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah Pengembangan kompetensi ASN Fasilitasi pengembangan karier Jabatan fungsional Rp 74.880.000
2335 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Kepegawaian Daerah Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Mutasi ASN Rp 213.150.000
2336 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengembangan kompetensi teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Rp 423.700.000
2337 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sertifikasi kelembagaan pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Rp 8.792.850.000
2338 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 10.000.000
2339 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 5.000.000
2340 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 5.000.000
2341 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 5.000.000
2342 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 5.000.000
2343 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 5.000.000
2344 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 5.000.000
2345 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 14.837.126.752
2346 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
2347 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - - Rp 1.000.000
2348 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 37.300.000
2349 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 72.300.000
2350 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik Rp 475.290.000
2351 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 90.315.519
2352 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 5.000.000
2353 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 70.152.500
2354 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 50.250.000
2355 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 75.000.000
2356 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
2357 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 373.150.000
2358 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 0
2359 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai Sistem Merit 330 - - - Rp 0
2360 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Rp 600.000.000
2361 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program pengembangan perumahan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana Rp 260.000.000
2362 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/Kota PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DI LUAR KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA Rp 1.488.382.500
2363 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penyelenggaraan jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jalan Rp 7.064.896.000
2364 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp 11.477.443.000
2365 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Spald) Terpusat Skala Permukiman Rp 200.000.000
2366 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota Penysunan Rencana, Kebijakn, Strategis Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Rp 100.000.000
2367 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Perencanaan penyediaan PSU Perumahan Rp 223.358.900
2368 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian Rp 700.000.000
2369 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 329.931.365
2370 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 8.984.700
2371 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 7.199.700
2372 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 3.584.700
2373 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 3.854.700
2374 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 3.584.700
2375 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 11.939.700
2376 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 8.999.700
2377 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 5.002.955.028
2378 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 80.000.000
2379 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Rp 0
2380 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 80.147.000
2381 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 197.813.000
2382 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 32.500.000
2383 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
2384 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 40.535.000
2385 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 253.248.900
2386 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 105.732.500
2387 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 62.437.100
2388 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 137.508.000
2389 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 357.700.000
2390 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 60.290.000
2391 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 219.279.356
2392 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 321.588.000
2393 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
2394 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 Program Pengembangan Perumahan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Rp 0
2395 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Persentase Rumah Tangga Hunian Layak. 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
2396 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Rp 408.655.600
2397 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Konsultasi Publik Rp 200.000.000
2398 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Rp 29.992.500
2399 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Rp 3.274.500
2400 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota Rp 207.800.000.000
2401 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Rp 207.800.000
2402 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp 522.985.300
2403 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perecanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Rp 93.850.000
2404 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Penyusunan Perencanaan Pendanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp 1.045.970.600
2405 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanan Pembangunan Daerah Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 63.632.000
2406 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanan Pembangunan Daerah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp 99.250.400
2407 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanan Pembangunan Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp 22.734.320
2408 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 3.440.000
2409 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 57.475.500
2410 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp 61.984.800
2411 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp 114.223.800
2412 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia Rp 61.984.800
2413 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp 25.669.700
2414 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah Lingkup Bidang PPM Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Rp 24.812.500
2415 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Rp 191.021.200
2416 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 148.295.000
2417 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Rp 92.500.000
2418 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Rp 54.269.500
2419 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Program Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Rp 46.450.000
2420 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 58.610.000
2421 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Rp 62.327.500
2422 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Rp 24.750.000
2423 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Rp 24.750.000
2424 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
2425 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 14.999.700
2426 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan RKA SKPD Rp 7.199.400
2427 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 5.998.800
2428 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 5.999.700
2429 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 3.600.000
2430 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 3.599.700
2431 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 8.999.700
2432 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 18.983.462.427
2433 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 3.359.400
2434 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 26.700.000
2435 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Rp 26.700.000
2436 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
2437 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
2438 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 0
2439 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 200.000.000
2440 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialiasi Peraturan Perundang-undangan Rp 0
2441 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp 0
2442 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
2443 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
2444 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
2445 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah PD Tercatat Rp 0
2446 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Dimanfaatkannya Barang Milik Daerah (Tidak Digunakan) PD Rp 0
2447 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah PD Terawasi Rp 0
2448 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD Rp 0
2449 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Terpasangnya Identitas Barang Milik Daerah Rp 0
2450 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Tersedianya Jasa Pengamanan Milik Daerah Rp 0
2451 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah BMD Memiliki Bukti Kepemilikan Rp 0
2452 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Ditetapkannya Peruntukan Penggunaan BMD Rp 0
2453 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah PD Terhapus Rp 0
2454 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 21.801.720
2455 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 18.790.647
2456 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Rp 58.692.500
2457 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 51.471.000
2458 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 15.300.000
2459 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 479.398.760
2460 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan/Material Rp 0
2461 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitisai Kunjungan Tamu Rp 0
2462 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp 0
2463 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
2464 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 370.368.000
2465 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 185.184.000
2466 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
2467 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 0
2468 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Rp 0
2469 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
2470 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsltasi SKPD Rp 0
2471 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 37.700.000
2472 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 0
2473 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
2474 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Alat Besar Rp 0
2475 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp 0
2476 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
2477 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Aset Tetap Lainnya Rp 0
2478 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Aset Tak Berwujud Rp 0
2479 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Rp 0
2480 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
2481 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
2482 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 78.900.000
2483 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 165.000.000
2484 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
2485 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
2486 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Mebel Rp 0
2487 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
2488 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Rp 0
2489 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp 0
2490 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp 0
2491 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan aset tak berwujud Rp 0
2492 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
2493 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Rp 0
2494 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Rp 0
2495 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 18.000.000
2496 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
2497 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
2498 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemindahan Tugas ASN Rp 0
2499 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemulangan Pegawai yang Pensiun Rp 0
2500 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Layanan Pemulangan Pegawai Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Rp 0
2501 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 0
2502 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp 0
2503 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
2504 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Rp 0
2505 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialiasasi Peraturan Perundang-undangan Rp 0
2506 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Rp 0
2507 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
2508 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
2509 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pengendalian Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota Rp 54.100.000
2510 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pengendalian Evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Rp 102.941.300
2511 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp 24.480.000
2512 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Rp 7.500.000
2513 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Koordinasi Perencanaan Bidang Pereonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Rp 33.056.000
2514 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Koordinasi Perencanaan Bidang Pereonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Rp 33.506.000
2515 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan Majalengka yang dimanfaatkan dalam perbaikan perencanaan pembangunan daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp 124.915.000
2516 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Indeks Inovasi Daerah 55.45 Penelitian dan Pengembangan Daerah Pegembangan Inovasi dan Teknologi Desiminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif Rp 251.650.000
2517 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Indeks Inovasi Daerah 55.45 Penelitian dan Pengembangan Daerah Pegembangan Inovasi dan Teknologi Desiminasi Jenis dan Prosedur yang bersifat Inovatif Rp 0
2518 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Indeks Inovasi Daerah 55.45 Penelitian dan Pengembangan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Rp 238.499.400
2519 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Indeks Inovasi Daerah 55.45 Penelitian dan Pengembangan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Rp 61.000.000
2520 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Indeks Inovasi Daerah 55.45 Penelitian dan Pengembangan Daerah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Rp 0
2521 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Rp 1.900.547.362
2522 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Rp 1.900.547.362
2523 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan kerja Rp 38.000.000
2524 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Pengadaan sarana dan prasarana pelatihan kerja Rp 38.000.000
2525 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Rp 0
2526 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Rp 0
2527 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Rp 234.408.000
2528 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Rp 234.408.000
2529 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair / Bursa Kerja Rp 45.180.000
2530 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair / Bursa Kerja Rp 45.180.000
2531 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Rp 0
2532 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penempatan Tenaga Kerja Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan Rp 0
2533 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota Perluasan Kesempatan Kerja Rp 0
2534 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penempatan Tenaga Kerja Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota Perluasan Kesempatan Kerja Rp 0
2535 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Hubungan Industrial Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataandan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjaserta Pengupahan Rp 307.853.600
2536 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Hubungan Industrial Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataandan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjaserta Pengupahan Rp 307.853.600
2537 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Hubungan Industrial Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Rp 173.671.000
2538 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Hubungan Industrial Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Rp 173.671.000
2539 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.900.000
2540 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.900.000
2541 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 950.000
2542 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 950.000
2543 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 2.850.000
2544 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 2.850.000
2545 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 1.900.000
2546 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 1.900.000
2547 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 4.750.000
2548 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 4.750.000
2549 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.560.000
2550 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.560.000
2551 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.600.000
2552 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.600.000
2553 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 6.089.900
2554 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 6.089.900
2555 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 132.727.323
2556 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 132.727.323
2557 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 1.570.000
2558 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 1.570.000
2559 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 41.130.000
2560 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 41.130.000
2561 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 12.600.000
2562 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 12.600.000
2563 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 2.000.000
2564 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 2.000.000
2565 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD Rp 32.851.295
2566 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD Rp 32.851.295
2567 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 231.330.905
2568 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 231.330.905
2569 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 197.316.000
2570 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 197.316.000
2571 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 13.250.000
2572 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 13.250.000
2573 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 25.665.000
2574 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 25.665.000
2575 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan 35 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.404.039.950
2576 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 340000000 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.404.039.950
2577 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase koperasi yang berkualitas 45 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukrisasi Usaha Koperasi, Kewenangan Kabupaten / Kota Rp 153.250.000
2578 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya Kualitas Koperasi Persentase koperasi yang berkualitas 45 Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Rp 419.874.400
2579 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha 40 Program Pengembangan UMKM Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi Rp 698.947.700
2580 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 3.300.000
2581 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 2.395.000
2582 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 3.000.000
2583 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.027.988.223
2584 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.500.000
2585 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 1.500.000
2586 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 0
2587 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
2588 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 25.204.000
2589 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 49.857.500
2590 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 1.625.000
2591 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 4.388.000
2592 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 6.130.000
2593 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Rp 1.625.000
2594 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 13.767.500
2595 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 1.625.000
2596 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 1.625.000
2597 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 1.625.000
2598 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.775.000
2599 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 1.500.000
2600 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.495.000
2601 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.940.000
2602 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 2.115.000
2603 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 2.272.500
2604 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 2.030.000
2605 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.456.112.344
2606 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.500.000
2607 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 1.500.000
2608 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 14.983.640
2609 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Rp 18.953.695
2610 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor Rp 105.456.000
2611 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 7.500.000
2612 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.495.530
2613 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 1.697.985
2614 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 14.250.000
2615 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 6.850.000
2616 Kecamatan Banjaran Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 10.100.000
2617 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 1.847.500
2618 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 1.002.200
2619 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 9.987.500
2620 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 875.000
2621 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 1.175.000
2622 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.625.000
2623 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 1.625.000
2624 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 1.655.000
2625 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.775.000
2626 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 1.625.000
2627 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.325.000
2628 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.235.000
2629 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.890.441.699
2630 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.165.000
2631 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 1.915.000
2632 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 7.600.000
2633 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 7.650.000
2634 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 13.820.000
2635 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 6.472.500
2636 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 18.866.000
2637 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 10.234.600
2638 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 5.000.000
2639 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 26.092.135
2640 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
2641 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 2.500.000
2642 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin Rp 6.000.000
2643 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.3 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 72.370.000
2644 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.250.000
2645 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.250.000
2646 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.250.000
2647 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.278.096.874
2648 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.250.000
2649 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 5.000.000
2650 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 19.930.923
2651 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 5.172.600
2652 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 12.395.000
2653 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 6.000.000
2654 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 3.980.000
2655 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 15.000.000
2656 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Rp 10.949.760
2657 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 54.812.417
2658 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
2659 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 7.799.400
2660 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 5.200.000
2661 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 27.283.000
2662 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 14.125.000
2663 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 3.050.000
2664 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 3.050.000
2665 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.904.800
2666 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 2.300.000
2667 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.425.000
2668 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan Rp 5.900.000
2669 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 1.445.000
2670 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 10.562.500
2671 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.420.000
2672 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas IKM 96.66 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 2.575.000
2673 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 18.149.200
2674 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 1.634.200.000
2675 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 267.580.000
2676 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Layanan Administrasi DPRD Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Rp 80.999.948
2677 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD Pendalaman Tugas DPRD Rp 5.385.499.800
2678 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Rp 328.000.000
2679 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD Penyelengaraan Hubungan Masyarakat Rp 10.842.309.000
2680 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan KUA dan PPAS Rp 159.625.000
2681 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp 159.625.000
2682 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan APBD Rp 775.625.000
2683 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan APDB Perubahan Rp 759.624.800
2684 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87.04 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Rp 759.624.800
2685 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 3.000.250
2686 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 5.000.026
2687 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 5.000.026
2688 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 5.000.026
2689 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Rp 0
2690 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Rp 0
2691 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 16.939.000
2692 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - Rp 0
2693 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Rp 0
2694 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rp 15.000.066
2695 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 2.769.000.000
2696 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 231.000.000
2697 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - Rp 0
2698 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Rp 0
2699 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 3.000.000
2700 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 10.000.000
2701 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 10.000.000
2702 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 33.469.000
2703 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 28.291.000
2704 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Rp 0
2705 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
2706 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.374.566.608
2707 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 2.999.268
2708 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 3.499.748
2709 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Rp 0
2710 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 24.999.860
2711 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 24.984.332
2712 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
2713 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 128.300.000
2714 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 74.424.640
2715 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Mebel Rp 23.700.600
2716 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
2717 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 135.000.000
2718 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 263.640.000
2719 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Rp 0
2720 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 15.500.000
2721 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Mebel Rp 4.000.000
2722 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 25.000.000
2723 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 125.000.000
2724 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Rp 0
2725 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 10.671.038.264
2726 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
2727 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 30.363.920
2728 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 201.544.280
2729 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 94.732.500
2730 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 41.029.788
2731 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 52.110.000
2732 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 21.000.000
2733 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 233.434.030
2734 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 20.000.000
2735 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 35.550.000
2736 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 240.610.000
2737 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Rp 0
2738 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Mebel Rp 80.000.000
2739 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 527.280.000
2740 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 60.000.000
2741 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 9.885.000
2742 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - Rp 0
2743 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Rp 0
2744 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, UUDNRI, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Rp 0
2745 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - Sub Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, UUDNRI, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Rp 0
2746 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - Sub KegiatanPembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Rp 0
2747 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 13.500.000
2748 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 4.840.000
2749 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Rp 0
2750 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 0
2751 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan Rp 0
2752 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 0
2753 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 8.000.000
2754 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 0
2755 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 0
2756 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 5.010.000
2757 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan Rp 0
2758 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - Rp 0
2759 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 - - Sub Bagian Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 0
2760 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 - - - Rp 0
2761 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 - - Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 0
2762 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan Rp 0
2763 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - evaluasi kinerja perangkat daerah Rp 0
2764 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - - Rp 0
2765 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK - Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 0
2766 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK - - Rp 0
2767 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas IKM 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK - Sub Bagian Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 0
2768 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 3.000.000
2769 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata Rp 3.000.000
2770 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - Rp 0
2771 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 10.174.800
2772 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 4.200.000
2773 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.940.000
2774 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 1.780.000
2775 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Rp 1.400.000
2776 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 1.400.000
2777 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 3.120.000
2778 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 3.310.000
2779 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.445.647.324
2780 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.500.000
2781 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 4.000.000
2782 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
2783 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Rp 0
2784 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Rp 0
2785 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya pengelolaan administrasi kepegawaian Rp 1
2786 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi kerjasama dalam negeri Rp 39.699.700
2787 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp 1.901.372.250
2788 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, danCapaian Kinerja Terkait KesejahteraanSosial Rp 963.311.200
2789 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Rp 259.200.000
2790 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum Rp 249.916.990
2791 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Rp 221.295.000
2792 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi dan Koordinasi Hukum fasilitasi dan Koordinasi Bantuan Hukum Rp 0
2793 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Rp 216.650.300
2794 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Rp 50.416.250
2795 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan administrasi pembangunan Pengelolaan Evaluasi danPelaporan PelaksanaanPembangunan Rp 32.639.750
2796 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan administrasi pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Rp 205.464.900
2797 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Perekonomian dan Pembangunan Pelaksanaan administrasi pembangunan Pengelolaan evaluasi dan pelporan pelaksanaan pembangunan Rp 40.259.500
2798 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Perekonomian dan Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Rp 321.880.000
2799 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Perekonomian dan Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Rp 243.109.900
2800 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Perekonomian dan Pembangunan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp 313.097.620
2801 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penataan Organisasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Rp 334.753.500
2802 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan danAnalisis Jabatan Rp 233.860.000
2803 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penataan Organisasi Fasilitasi Pelayanan Publik danTata Laksana Rp 135.925.000
2804 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penataan Organisasi Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Rp 331.690.000
2805 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penataan Organisasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Rp 190.331.000
2806 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 607.995.000
2807 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 1.276.070.000
2808 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 2.414.500.000
2809 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 417.652.700
2810 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 150.000.000
2811 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 130.000.000
2812 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 550.000.000
2813 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 781.695.000
2814 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 420.000.000
2815 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 29.750.000
2816 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp 2.422.046.637
2817 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp 150.000.000
2818 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp 850.000.000
2819 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp 193.000.000
2820 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Rp 870.040.000
2821 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya Rp 3.927.500.000
2822 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 208.000.000
2823 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 580.937.300
2824 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan RumahTangga Kepala Daerah Rp 1.224.771.184
2825 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Rp 728.237.800
2826 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan Rp 423.477.600
2827 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi keprotokolan Rp 0
2828 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Rp 1.098.902.454
2829 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Rp 262.000.000
2830 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 88.232.527
2831 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 23.570.000
2832 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 162.568.500
2833 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 8.920.000
2834 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 10.120.000
2835 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 11.680.000
2836 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 10.560.000
2837 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi KeuanganSKPD Rp 299.432.923
2838 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 19.086.222.030
2839 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 11.550.000
2840 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 11.550.000
2841 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 1.470.000.000
2842 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 2.003.455.000
2843 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 4.022.452.000
2844 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Rp 1.939.460.000
2845 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 283.300.000
2846 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 25.400.000
2847 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp 0
2848 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinsi kegiatan pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Rp 3.575.000
2849 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman danketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Rp 4.480.000
2850 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan Rp 2.999.900
2851 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan evauasi kinerjaPerangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.500.000
2852 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan evauasi kinerjaPerangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.500.000
2853 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan evauasi kinerjaPerangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.500.000
2854 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan evauasi kinerjaPerangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.000.000
2855 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.500.000
2856 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 2.500.000
2857 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi keuangan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 2.000.000
2858 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.059.622.994
2859 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 2.997.500
2860 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi kepegawaian perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 10.504.940
2861 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi kepegawaian perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 5.000.000
2862 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi kepegawaian perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 6.000.000
2863 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi kepegawaian perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 2.500.000
2864 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 1.800.000
2865 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 9.966.480
2866 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 6.152.800
2867 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 15.000.000
2868 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 8.843.500
2869 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 26.355.299
2870 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
2871 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas indeks kepuasan masyarakat 88.2 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan jasa penunjang urusanpemerintahan daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 4.000.000
2872 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana Rp 6.145.000
2873 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Rp 7.600.000
2874 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Rp 24.605.000
2875 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Rp 50.000.000
2876 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Rp 9.960.000
2877 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penanggulan Bencana Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Rp 56.530.000
2878 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 2.630.000
2879 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp 2.325.000
2880 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaiaan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 0
2881 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 12.849.000
2882 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 87.543.184
2883 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 283.742.500
2884 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 39.204.300
2885 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 7.500.000
2886 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 122.000.000
2887 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 95.000.000
2888 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 212.521.314
2889 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.462.432.000
2890 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 195.135.000
2891 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 98.150.000
2892 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp 0
2893 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
2894 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDKoordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 0
2895 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 0
2896 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 0
2897 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp 0
2898 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp 0
2899 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp 0
2900 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
2901 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Meningkatnya Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 70.5 Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Rp 235.228.800
2902 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Meningkatnya Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 70.5 Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Rp 726.084.750
2903 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Meningkatnya Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 70.5 Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Rp 117.614.400
2904 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Meningkatnya Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 70.5 Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka Rp 54.595.250
2905 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 3.999.300
2906 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 3.000.000
2907 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 3.000.000
2908 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 3.999.300
2909 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 3.999.300
2910 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 3.000.000
2911 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 6.000.000
2912 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.865.850.713
2913 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Rp 3.000.000
2914 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 3.499.800
2915 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp 0
2916 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 28.760.000
2917 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 7.000.000
2918 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 22.100.000
2919 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 8.008.000
2920 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Rp 172.180.000
2921 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp 5.100.000
2922 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 18.000.000
2923 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 24.698.500
2924 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Rp 60.000.000
2925 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
2926 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 24.150.000
2927 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 50.021.000
2928 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 3.000.000
2929 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 5.724.600
2930 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 21.468.200
2931 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 15.150.000
2932 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 0
2933 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum dan Kepegawaian Rp 0
2934 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 5.000.000
2935 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Rp 60.000.000
2936 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.54 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
2937 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Rp 961.750.000
2938 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Rp 1.222.200.000
2939 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Rp 777.351.800
2940 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD Rp 162.600.000
2941 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Rp 376.205.000
2942 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Rp 409.209.000
2943 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Rp 409.059.200
2944 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Rp 5.535.689.380
2945 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Rp 743.602.308.300
2946 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Rp 139.320.000
2947 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Rp 131.025.000
2948 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Rp 149.100.000
2949 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Belanja Daerah Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota Rp 54.291.984.808
2950 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah -- Rp 0
2951 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya Rp 339.636.900
2952 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Rp 167.471.500
2953 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Rp 140.214.000
2954 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait Rp 504.528.000
2955 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - Rp 0
2956 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Rp 254.894.000
2957 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 205.590.000
2958 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Rp 297.957.500
2959 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp 0
2960 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - Rp 0
2961 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Rp 20.440.000
2962 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga Rp 206.990.000
2963 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp 0
2964 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Rp 0
2965 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah - Rp 0
2966 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp 183.410.000
2967 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah Rp 1.153.404.600
2968 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Rp 692.286.400
2969 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 0
2970 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 238.260.000
2971 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 25.537.900
2972 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 29.937.600
2973 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 10.251.800
2974 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 10.560.000
2975 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 12.000.000
2976 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 20.160.000
2977 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 45.380.000
2978 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 75.307.239.047
2979 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Rp 63.270.000
2980 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 53.640.400
2981 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
2982 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - Rp 0
2983 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Rp 0
2984 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 146.850.000
2985 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 50.200.000
2986 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 391.000.000
2987 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 60.000.000
2988 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Rp 0
2989 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
2990 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 14.999.300
2991 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 45.980.000
2992 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 440.487.500
2993 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 156.078.800
2994 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 244.000.000
2995 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 291.801.421
2996 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 781.561.020
2997 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 698.907.396
2998 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 603.644.000
2999 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Rp 0
3000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk Rp 17.285.000
3001 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp 0
3002 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Rp 5.975.000
3003 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Rp 0
3004 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota Rp 0
3005 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyusunan Profil Kependudukan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain Rp 14.403.300
3006 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp 17.345.000
3007 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Rp 0
3008 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Rp 17.285.000
3009 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Rp 0
3010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Rp 17.300.000
3011 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Rp 100.000.000
3012 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Rp 16.375.000
3013 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp 0
3014 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Jnventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Rp 0
3015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp 0
3016 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Rp 0
3017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.340.000
3018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.530.000
3019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 0
3020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.710.000
3021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 0
3022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.760.000
3023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 0
3024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan PD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.972.046.219
3025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan PD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Rp 5.007.500
3026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan PD Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
3027 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan PD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
3028 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan PD Koordinasi dan PenyusunanvLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 4.800.000
3029 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan PD Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 0
3030 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan PD Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
3031 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Rp 0
3032 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 6.050.000
3033 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3034 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3035 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3036 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 162.500.000
3037 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 10.000.000
3038 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
3039 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
3040 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 0
3041 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
3042 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3043 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Rp 0
3044 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapan Rp 22.800.000
3045 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
3046 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 5.000.000
3047 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 743.906.570
3048 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 4.120.280
3049 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 10.700.000
3050 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 3.382.100
3051 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
3052 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 8.840.000
3053 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa surat menyurat Rp 1.000.000
3054 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 327.000.000
3055 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 442.104.000
3056 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 144.600.000
3057 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
3058 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp 0
3059 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 99.66 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
3060 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Peningkatan Kerja Sama Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Rp 5.813.700.000
3061 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Peningkatan Kerja Sama Desa Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Rp 0
3062 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp 500.000.000
3063 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp 155.700.000
3064 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Rp 0
3065 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Rp 52.500.000
3066 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp 950.000.000
3067 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Rp 223.479.000
3068 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp 4.576.098.488
3069 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Rp 0
3070 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa Rp 79.629.634
3071 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp 151.799.008
3072 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp 151.799.008
3073 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Rp 0
3074 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Rp 0
3075 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Rp 0
3076 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp 72.250.000
3077 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Rp 0
3078 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Penyelenggaaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Rp 0
3079 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Rp 0
3080 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Rp 0
3081 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Penataan Desa Penyelenggaraan Penataan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Rp 0
3082 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 15.000.000
3083 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 6.000.000
3084 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 20.000.000
3085 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 15.000.000
3086 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 12.000.000
3087 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 6.000.000
3088 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 6.000.000
3089 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 5.580.000
3090 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
3091 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 0
3092 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.409.139.535
3093 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
3094 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 4.500.000
3095 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
3096 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3097 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3098 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3099 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3100 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanga Rp 1.200.000
3101 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
3102 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 0
3103 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 209.100.000
3104 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian Rp 0
3105 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
3106 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3107 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
3108 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 16.714.160
3109 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 117.551.095
3110 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 10.000.000
3111 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 74.875.000
3112 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 40.352.145
3113 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 25.000.000
3114 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 75.000.000
3115 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
3116 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 140.825.000
3117 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 182.520.000
3118 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
3119 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 66.77 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 75.000.000
3120 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.500.000
3121 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.500.000
3122 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 2.500.000
3123 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.500.000
3124 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.500.000
3125 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.500.000
3126 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.500.000
3127 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.988.185.385
3128 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.500.000
3129 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 3.500.000
3130 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 4.050.000
3131 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 11.000.000
3132 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 27.100.000
3133 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 14.696.000
3134 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 6.500.000
3135 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 13.000.000
3136 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Mebel Rp 6.000.000
3137 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 74.229.145
3138 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 15.000.000
3139 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
3140 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 7.800.000
3141 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 5.200.000
3142 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 10.450.000
3143 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan mebel Rp 4.000.000
3144 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
3145 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Rutin Jalan Rp 15.744.384.316
3146 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemeliharaan Berkala Jalan Rp 143.174.760.646
3147 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jalan Rp 32.099.733.000
3148 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Rp 2.443.424.400
3149 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Survey Kondisi Jalan/Jembatan Rp 200.300.000
3150 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Rp 0
3151 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp 200.000.000
3152 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Rp 40.000.000
3153 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Pengembangan Jasa Kontruksi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Rp 40.000.000
3154 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Pengembangan Jasa Kontruksi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Rp 50.000.000
3155 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Pengembangan Jasa Kontruksi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Rp 20.000.000
3156 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Pengembangan Jasa Kontruksi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Rp 20.000.000
3157 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Pengembangan Jasa Kontruksi Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Rp 30.000.000
3158 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 70.000.000
3159 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 12.000.000
3160 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 12.000.000
3161 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 12.000.000
3162 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 12.000.000
3163 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 12.000.000
3164 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 15.000.000
3165 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 24.928.913.998
3166 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
3167 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
3168 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
3169 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3170 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3171 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3172 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3173 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
3174 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 35.000.000
3175 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 225.768.500
3176 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 320.000.000
3177 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 249.965.200
3178 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 120.000.000
3179 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 262.244.733
3180 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
3181 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 471.791.057
3182 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 88.412.388
3183 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Rp 0
3184 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
3185 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 14.200.000
3186 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 147.720.000
3187 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 0
3188 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
3189 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
3190 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3191 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan/Material Rp 199.998.000
3192 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 0
3193 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 0
3194 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 0
3195 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Rp 0
3196 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
3197 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Rp 0
3198 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
3199 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
3200 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
3201 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Rp 302.389.000
3202 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Rp 0
3203 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
3204 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Rp 0
3205 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
3206 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
3207 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
3208 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
3209 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Rp 0
3210 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
3211 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 0
3212 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 91.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 0
3213 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 34.600.000
3214 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 16.650.000
3215 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 167.100.000
3216 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.240.000
3217 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 2.240.000
3218 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.700.000
3219 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 2.100.000
3220 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 2.525.000
3221 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.150.000
3222 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 2.840.000
3223 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 1.675.000
3224 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 4.900.000
3225 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.200.000
3226 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 10.000.000
3227 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 5.425.000
3228 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.750.000
3229 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPDKoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 800.000
3230 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 800.000
3231 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.150.000
3232 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 1.150.000
3233 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.050.000
3234 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Rp 800.000
3235 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.330.289.145
3236 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 700.000
3237 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 980.000
3238 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 10.000.000
3239 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 7.600.000
3240 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 22.729.980
3241 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 6.500.000
3242 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 3.217.500
3243 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 9.012.000
3244 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 10.000.000
3245 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 5.000.000
3246 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 44.981.958
3247 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
3248 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 7.000.000
3249 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 7.200.000
3250 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 81 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 9.000.000
3251 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 46.400.000
3252 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 42.200.000
3253 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 302.299.300
3254 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 10.875.000
3255 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan Rp 7.925.000
3256 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 9.900.000
3257 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 13.000.000
3258 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 12.350.000
3259 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 21.948.300
3260 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 19.950.000
3261 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 8.197.500
3262 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 8.650.000
3263 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 7.462.500
3264 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 6.395.000
3265 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 6.395.000
3266 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.310.000
3267 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 3.050.000
3268 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.970.000
3269 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 2.890.000
3270 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 2.490.000
3271 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 3.350.000
3272 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.201.601.008
3273 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.500.000
3274 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 2.800.000
3275 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 2.200.000
3276 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 8.000.000
3277 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp 4.995.500
3278 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 16.701.810
3279 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 22.800.000
3280 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 5.148.600
3281 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 20.540.413
3282 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
3283 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 7.238.906
3284 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 4.500.000
3285 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 13.357.000
3286 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 9.000.000
3287 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 38.825.000
3288 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 14.800.000
3289 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 163.150.000
3290 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.940.000
3291 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 2.935.000
3292 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.935.000
3293 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 2.935.000
3294 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 2.800.000
3295 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 1.952.500
3296 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 2.875.000
3297 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.487.500
3298 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 2.427.500
3299 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 1.952.500
3300 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 15.210.000
3301 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 2.427.500
3302 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.184.500
3303 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 1.180.000
3304 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 1.180.000
3305 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Rp 1.180.000
3306 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 1.180.000
3307 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.040.000
3308 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.110.000
3309 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 2.590.000
3310 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 8.023.610
3311 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kanto Rp 20.537.500
3312 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 4.230.000
3313 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 7.420.000
3314 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 79.092.000
3315 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 21.253.220
3316 Kecamatan Cikijing Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 30.962.879
3317 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 30 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Rp 759.010.000
3318 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 30 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Rp 527.280.000
3319 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 30 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Rp 207.000.000
3320 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 30 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Rp 193.000.000
3321 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 30 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Rp 3.975.174.000
3322 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 30 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Rp 50.000.000
3323 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase peningkatan prestasi olahraga 30 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Rp 3.047.999.600
3324 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 9.996.900
3325 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 10.299.900
3326 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 11.712.100
3327 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 10.339.400
3328 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 12.239.600
3329 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.803.249.908
3330 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
3331 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 24.640.000
3332 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 519.707.000
3333 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 57.133.000
3334 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 210.912.000
3335 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 149.000.000
3336 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 0
3337 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Rp 171.049.800
3338 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Rp 256.550.000
3339 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Seleksi Atlet Daerah, Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Rp 104.950.000
3340 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Rp 1.346.220.100
3341 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 50 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Rp 353.850.000
3342 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 57 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Rp 0
3343 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 57 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Rp 77.405.000
3344 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 57 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Rp 102.600.000
3345 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 57 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Rp 0
3346 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 57 Program Kapasitas Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Rp 425.537.500
3347 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 57 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Rp 650.000.000
3348 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 57 Program Kapasitas Pengembangan Daya Saing Kepemudaan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota Rp 150.000.000
3349 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 38.208.710
3350 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 8.437.500
3351 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 2.955.000
3352 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 8.665.000
3353 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 4.475.000
3354 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 17.770.000
3355 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 6.232.500
3356 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 6.232.500
3357 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 9.995.000
3358 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 5.995.000
3359 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 4.000.000
3360 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Rp 2.092.500
3361 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.998.427.526
3362 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.972.500
3363 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 1.480.000
3364 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.966.430
3365 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 18.327.115
3366 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 8.736.068
3367 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 21.075.000
3368 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 11.409.300
3369 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 15.000.000
3370 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 12.000.000
3371 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 48.473.310
3372 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 79.092.000
3373 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Dana BOSP PAUD Rp 16.999.470.000
3374 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Dana BOSP PAUD Rp 16.999.470.000
3375 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Dana BOSP PAUD Rp 16.999.470.000
3376 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Dana BOSP PAUD Rp 16.999.470.000
3377 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 220.000.000
3378 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 220.000.000
3379 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 220.000.000
3380 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 220.000.000
3381 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini - Rp 0
3382 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini - Rp 0
3383 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini - Rp 0
3384 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini - Rp 0
3385 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 453.850.000
3386 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 453.850.000
3387 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 453.850.000
3388 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 453.850.000
3389 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOSP Sekolah Dasar Rp 106.424.210.000
3390 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOSP Sekolah Dasar Rp 106.424.210.000
3391 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOSP Sekolah Dasar Rp 106.424.210.000
3392 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOSP Sekolah Dasar Rp 106.424.210.000
3393 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Rp 0
3394 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Rp 0
3395 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Rp 0
3396 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Rp 0
3397 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 313.600.000
3398 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 313.600.000
3399 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 313.600.000
3400 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 313.600.000
3401 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 47.114.480.000
3402 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 47.114.480.000
3403 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 47.114.480.000
3404 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 47.114.480.000
3405 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP - Rp 0
3406 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP - Rp 0
3407 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP - Rp 0
3408 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP - Rp 0
3409 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 11.426.510.000
3410 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 11.426.510.000
3411 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 11.426.510.000
3412 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 11.426.510.000
3413 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Rp 0
3414 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Rp 0
3415 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Rp 0
3416 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Rp 0
3417 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 32.796.400
3418 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 32.796.400
3419 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 32.796.400
3420 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 32.796.400
3421 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 6.650.000
3422 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 6.650.000
3423 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 6.650.000
3424 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 6.650.000
3425 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 20.250.000
3426 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 20.250.000
3427 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 20.250.000
3428 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 20.250.000
3429 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 638.566.700
3430 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 638.566.700
3431 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 638.566.700
3432 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 638.566.700
3433 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 13.650.000
3434 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 13.650.000
3435 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 13.650.000
3436 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 13.650.000
3437 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD Rp 20.475.000
3438 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD Rp 20.475.000
3439 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD Rp 20.475.000
3440 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD Rp 20.475.000
3441 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
3442 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
3443 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
3444 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
3445 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 541.311.268.028
3446 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 541.311.268.028
3447 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 541.311.268.028
3448 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 541.311.268.028
3449 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
3450 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
3451 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
3452 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
3453 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
3454 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
3455 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
3456 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
3457 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
3458 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
3459 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
3460 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
3461 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
3462 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
3463 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
3464 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
3465 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
3466 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
3467 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
3468 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
3469 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan" Rp 0
3470 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan" Rp 0
3471 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan" Rp 0
3472 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah "Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan" Rp 0
3473 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 139.173.550
3474 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 139.173.550
3475 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 139.173.550
3476 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 139.173.550
3477 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3478 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3479 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3480 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3481 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 82.000.000
3482 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 82.000.000
3483 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 82.000.000
3484 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 82.000.000
3485 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Rp 120.000.000
3486 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Rp 120.000.000
3487 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Rp 120.000.000
3488 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Rp 120.000.000
3489 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 150.000.000
3490 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 150.000.000
3491 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 150.000.000
3492 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 150.000.000
3493 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
3494 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
3495 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
3496 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
3497 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 90.000.000
3498 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 90.000.000
3499 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 90.000.000
3500 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 90.000.000
3501 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3502 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3503 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3504 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3505 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
3506 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
3507 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
3508 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
3509 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 72.800.000
3510 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 72.800.000
3511 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 72.800.000
3512 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 72.800.000
3513 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Rp 1.013.281.820
3514 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Rp 1.013.281.820
3515 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Rp 1.013.281.820
3516 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Rp 1.013.281.820
3517 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 82.793.964
3518 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 82.793.964
3519 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 82.793.964
3520 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 82.793.964
3521 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 280.130.100
3522 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 280.130.100
3523 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 280.130.100
3524 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 280.130.100
3525 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 96.000.000
3526 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 96.000.000
3527 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 96.000.000
3528 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 96.000.000
3529 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 305.615.000
3530 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 305.615.000
3531 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 305.615.000
3532 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 305.615.000
3533 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Rp 0
3534 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Rp 0
3535 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Rp 0
3536 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Rp 0
3537 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 772.000.000
3538 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 772.000.000
3539 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 772.000.000
3540 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 772.000.000
3541 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.152.768.000
3542 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.152.768.000
3543 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.152.768.000
3544 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.152.768.000
3545 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
3546 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
3547 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
3548 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
3549 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
3550 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
3551 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
3552 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
3553 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 200.000.422
3554 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 200.000.422
3555 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 200.000.422
3556 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 200.000.422
3557 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
3558 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
3559 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
3560 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
3561 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 72.800.000
3562 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 72.800.000
3563 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 72.800.000
3564 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 72.800.000
3565 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APM PAUD 95.78 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 Rp 0
3566 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SD/MI 91.3 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 Rp 0
3567 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS SMP/MTs 88.28 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 Rp 0
3568 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APK Anak Usia 7-18 Kesetaraan 38.86 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 Rp 0
3569 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp 497.574.600
3570 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Rp 497.574.600
3571 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp 16.988.680.000
3572 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp 16.988.680.000
3573 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp 17.613.600
3574 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp 17.613.600
3575 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 50.000.000
3576 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 50.000.000
3577 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 11.288.060.000
3578 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 11.288.060.000
3579 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 2.033.517.500
3580 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 2.033.517.500
3581 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp 450.300.000
3582 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp 450.300.000
3583 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp 5.400.000.000
3584 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp 5.400.000.000
3585 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa Rp 468.000.000
3586 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa Rp 468.000.000
3587 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Rp 6.878.722.000
3588 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD Rp 6.878.722.000
3589 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp 169.749.700
3590 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp 169.749.700
3591 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp 132.000.000
3592 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan PAUD DIKMAS Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp 132.000.000
3593 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp 3.521.425.000
3594 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp 3.521.425.000
3595 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp 1.098.990.000
3596 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Rp 1.098.990.000
3597 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp 2.824.943.000
3598 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp 2.824.943.000
3599 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 8.172.000.000
3600 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 8.172.000.000
3601 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 36.324.036.757
3602 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 36.324.036.757
3603 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp 1.654.964.000
3604 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp 1.654.964.000
3605 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp 229.806.250
3606 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp 229.806.250
3607 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rp 2.314.158.000
3608 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rp 2.314.158.000
3609 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 1.402.303.000
3610 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 1.402.303.000
3611 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pengadaan Mebel Sekolah Rp 7.487.650.000
3612 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pengadaan Mebel Sekolah Rp 7.487.650.000
3613 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rp 9.811.550.000
3614 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Rp 9.811.550.000
3615 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp 99.999.800
3616 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Rp 99.999.800
3617 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp 1.077.351.800
3618 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp 1.077.351.800
3619 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Rp 4.460.694.000
3620 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Rp 4.460.694.000
3621 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 229.091.536.410
3622 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 229.091.536.410
3623 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 350.000.000
3624 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 350.000.000
3625 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp 107.545.260.000
3626 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp 107.545.260.000
3627 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp 117.207.500
3628 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp 117.207.500
3629 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 974.735.900
3630 Dinas Pendidikan Meningkatkan Mutu Pendidikan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 974.735.900
3631 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 110.000.000
3632 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Rp 0
3633 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Rp 0
3634 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Rp 16.700.000
3635 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Peningkatan Kualitas Keluarga Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 131.750.500
3636 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 0
3637 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 60.000.000
3638 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Rp 319.612.800
3639 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 10.335.000
3640 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 5.675.000
3641 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD Rp 4.780.000
3642 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 5.537.500
3643 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 4.987.500
3644 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 8.175.000
3645 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 10.335.000
3646 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 4.780.000
3647 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp 3.607.415.148
3648 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 8.175.000
3649 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
3650 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
3651 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
3652 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progonis Realisasi Anggaran Rp 0
3653 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3654 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 70.725.050
3655 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 7.300.000
3656 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan rumah tangga Rp 6.615.450
3657 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 32.260.000
3658 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Rp 12.442.200
3659 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Rp 6.840.000
3660 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 0
3661 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
3662 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Rp 0
3663 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3664 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3665 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3666 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung gedung Kantor Atau Bangunan Lainya Rp 15.600.000
3667 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 41.317.000
3668 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 25.000.000
3669 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
3670 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 0
3671 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
3672 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Rp 0
3673 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3674 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Rp 0
3675 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
3676 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 98.640.450
3677 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 158.184.000
3678 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 90.000.000
3679 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPBE Rp 0
3680 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 90.000.000
3681 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Rp 316.368.000
3682 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Rp 5.011.200.000
3683 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Rp 2.800.000
3684 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Program Penanganan Bencana Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosal Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan Rp 308.864.000
3685 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Program Penanganan Bencana Penyelengaraan Pemberdayaan terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Rp 2.712.000.000
3686 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Program Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/kota Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan SosialKecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 936.000.000
3687 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Program Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 850.000.000
3688 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Program Pemberdayaan Sosial Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan SosialKelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 550.000.000
3689 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Alat Bantu Rp 866.268.000
3690 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Program Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Rp 475.600.000
3691 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 11.157.162.326
3692 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 150.000.294
3693 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 32.970.000
3694 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 133.814.940
3695 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 11.935.307.883
3696 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 133.814.940
3697 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 23.500.000
3698 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 59.450.000
3699 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 530.986.316
3700 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 210.912.000
3701 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 54.601.200
3702 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 230.184.000
3703 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 30.000.000
3704 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 22.000.000
3705 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 6.000.000
3706 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 10.000.000
3707 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 7.295.000
3708 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 6.000.000
3709 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 571.03 Perlindungan Khusus Anak Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 61.411.500
3710 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 571.03 Perlindungan Khusus Anak Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 57.576.500
3711 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 571.03 Perlindungan Khusus Anak Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 57.576.500
3712 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 571.03 Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, NON Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / kota Rp 69.623.400
3713 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 571.03 Program Perlindungan Perempuan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota Rp 54.800.000
3714 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 571.03 Program Perlindungan Perempuan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 0
3715 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pengendalian Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Rp 252.600.000
3716 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pengendalian Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Rp 312.000.000
3717 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pengendalian Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Rp 0
3718 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pengendalian Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga Rp 60.000.000
3719 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Rp 319.200.000
3720 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp 3.343.687.500
3721 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Rp 0
3722 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp 32.992.815
3723 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp 35.100.000
3724 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Rp 4.668.698.000
3725 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB Rp 2.216.526.000
3726 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pendayagunaan TenagaPenyuluh KB/Petugas LapanganKB (PKB/PLKB) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan Rp 0
3727 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengelolaan Operasional Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluhan KB Rp 1.274.000.000
3728 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Masa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang Rp 125.000.000
3729 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok) Rp 520.000.000
3730 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Rp 250.000.000
3731 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengendalian Program KKBPK Rp 0
3732 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Rp 319.200.000
3733 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS Rp 0
3734 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Rp 0
3735 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Rp 19.200.000
3736 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR, BKL,PPKS,PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) Rp 286.000.000
3737 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Rp 3.018.000.000
3738 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Ratio (TFR) 2.09 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) Rp 3.621.600.000
3739 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp 259.000.000
3740 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Rp 69.625.000
3741 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp 183.250.000
3742 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Rp 5.884.148.000
3743 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah Rp 20.000.000
3744 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan laksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp 10.000.000
3745 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp 10.000.000
3746 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 23.000.000
3747 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 18.000.000
3748 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 12.000.000
3749 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 17.000.000
3750 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 19.000.000
3751 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.927.227.415
3752 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 145.758.000
3753 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 88.957.010
3754 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 3.000.000
3755 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 13.000.000
3756 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 255.528.000
3757 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 53.110.000
3758 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp 125.000.000
3759 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 90 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp 10.000.000
3760 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 19.750.000
3761 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 3.216.632
3762 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 33.071.095
3763 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 10.997.660
3764 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 31.772.500
3765 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 14.176.000
3766 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 10.000.000
3767 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 144.873.424
3768 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 184.548.000
3769 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 15.950.000
3770 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Mebel Rp 4.000.000
3771 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 3.140.818
3772 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 3.309.000
3773 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 3.309.000
3774 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Rp 3.552.100
3775 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 3.639.600
3776 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.001.000
3777 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 2.085.200
3778 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 12.904.500
3779 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 3.624.500
3780 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 67.193.000
3781 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 28.022.000
3782 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3780000000000 Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanamn Modal Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota Rp 0
3783 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3780000000000 Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Rp 0
3784 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3780000000000 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penanaman Modal Rp 0
3785 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3780000000000 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis Kepada pelaku Usaha Rp 0
3786 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3780000000000 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Rp 0
3787 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Investasi Nilai Realisasi Investasi 3780000000000 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Rp 0
3788 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berkurangnya Potensi Konflik Sosial Persentase penurunan potensi konflik sosial 36 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp 226.535.000
3789 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berkurangnya Potensi Konflik Sosial Persentase penurunan potensi konflik sosial 36 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasiltasi Penanganan Konflik Sosial Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Rp 305.186.000
3790 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Rp 418.016.000
3791 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rp 16.224.000
3792 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah/Kota Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penggandaan Rp 18.000.000
3793 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Pelayanan Penanaman Modal Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Rp 419.666.000
3794 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah Rp 800.000
3795 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 720.000
3796 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 950.000
3797 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 950.000
3798 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 2.220.000
3799 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 950.000
3800 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Rp 1.100.000
3801 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.587.432.078
3802 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
3803 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
3804 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 475.000
3805 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp 475.000
3806 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
3807 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3808 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3809 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3810 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3811 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Daerah SKPD Rp 0
3812 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3813 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Milik Daerah SKPD Rp 0
3814 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 23.300.000
3815 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 31.500.000
3816 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 750.000.000
3817 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
3818 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Rp 0
3819 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemindahan Tugas ASN Rp 0
3820 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 0
3821 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3822 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Rp 0
3823 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 13.300.000
3824 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 21.674.290
3825 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 471.064.690
3826 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 23.435.380
3827 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tangga Rp 71.837.500
3828 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 66.629.850
3829 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan/Material Rp 0
3830 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 0
3831 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
3832 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp 95.000.000
3833 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
3834 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 400.837.342
3835 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 293.436.000
3836 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
3837 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
3838 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi Anti Korupsi Rp 0
3839 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
3840 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan non Perizinan 88.12 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD- Rp 0
3841 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.875.000
3842 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.265.802.304
3843 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 5.700.000
3844 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.100.000
3845 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 12.032.100
3846 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 7.276.000
3847 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 9.550.000
3848 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 10.000.000
3849 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultas SKPD Rp 3.850.000
3850 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 2.500.000
3851 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 5.000.000
3852 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listri Rp 36.970.164
3853 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Rp 253.591.800
3854 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Rp 430.592.000
3855 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Rp 72.625.000
3856 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Rp 202.663.700
3857 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah - Rp 0
3858 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Rp 1.156.392.000
3859 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Rp 230.663.700
3860 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penilaian PBB-P2 serta BPHTB Rp 252.180.000
3861 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah Rp 589.752.700
3862 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Rp 350.000.000
3863 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Rp 344.342.000
3864 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Rp 100.000.000
3865 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Rp 495.143.200
3866 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penagihan Pajak Daerah Rp 2.242.456.200
3867 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp 592.638.235
3868 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 53.100.000
3869 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 4.000.000
3870 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 4.000.000
3871 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 4.000.000
3872 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 4.999.800
3873 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 4.000.000
3874 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 4.999.800
3875 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Pearangkat Daerah - Rp 0
3876 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Pearangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 8.377.482.923
3877 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Pearangkat Daerah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
3878 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Pearangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan AKuntansi SKPD Rp 0
3879 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Pearangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 5.000.000
3880 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Pearangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Rp 0
3881 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Pearangkat Daerah Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 0
3882 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 41.454.770
3883 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 520.062.795
3884 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 49.998.090
3885 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 126.710.000
3886 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan Rp 91.110.000
3887 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 30.000.000
3888 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 228.682.555
3889 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
3890 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Rp 0
3891 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Daerah Milik Daerah SKPD Rp 0
3892 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 73.000.000
3893 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp 223.000.000
3894 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 242.850.000
3895 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sisitem Informasi Kepegawaian Rp 0
3896 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp 0
3897 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3898 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
3899 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
3900 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3901 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 53.475.000
3902 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip DInasmis pada SKPD Rp 0
3903 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 409.184.650
3904 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
3905 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 380.260.380
3906 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah - Rp 0
3907 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 420.000.000
3908 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 100.000.000
3909 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah - Rp 0
3910 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota - - Rp 0
3911 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 0
3912 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten Kota Rp 25.000.000
3913 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Kesediaan Pelaku Usaha Memenuhi Standar Usaha Pariwisata Kabuapetn/Kota Rp 0
3914 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Sertifikat Standar Usaha Pariwisata yang diterbitkan oleh Lembaga OSS Rp 0
3915 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kab/Kota Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota Rp 0
3916 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 200.000.000.000
3917 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Rp 188.184.000
3918 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Rp 5.000.000
3919 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Rp 5.000.000
3920 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Rp 0
3921 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif Rp 50.000.000
3922 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 2.784.600.000
3923 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya produktifitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif PDRB Akomodasi, makan dan minum 2.97 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 75.000.000
3924 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 50 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Rp 26.364.000
3925 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 50 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Adat Rp 375.000.000
3926 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 50 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Rp 0
3927 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 50 PEMBINAAN SEJARAH Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Kabupaten/Kota Rp 25.000.000
3928 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 50 PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pengembangan Cagar Budaya Rp 550.000.000
3929 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 50 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanan Perangkat Daerah Rp 665.000
3930 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 50 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 290.004.000
3931 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan, dibina, dan dimanfaatkan 50 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Rp 5.313.913.585
3932 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 679.460.000
3933 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Rp 721.608.000
3934 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Desa Rp 1.419.600.000
3935 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Reviu Laporan Kinerja Rp 570.600.000
3936 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp 458.505.000
3937 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Rp 95.100.000
3938 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp 305.670.000
3939 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 169.865.000
3940 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Rp 240.536.000
3941 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Desa Rp 473.200.000
3942 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Reviu Laporan Kinerja Rp 190.200.000
3943 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp 286.845.000
3944 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berdampak pada efektifitas kinerja Nilai AKIP Dimensi Evaluasi 16.3 Penyelenggaraan Pengawasan Peningkatan kualitas tatakelola pelayanan adminstrasi Irban 1-irban V Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Rp 77.940.000
3945 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp 1.466.154.880
3946 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 13.412.500
3947 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 5.825.000
3948 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perbahan RKA-SKPD Rp 5.825.000
3949 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp 6.175.000
3950 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Rp 6.175.000
3951 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 15.000.000
3952 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 9.700.000
3953 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 8.615.608.601
3954 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
3955 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
3956 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
3957 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 63.000.000
3958 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 679.700.000
3959 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
3960 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
3961 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemindahan Tugas ASN Rp 0
3962 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
3963 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 63.000.000
3964 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 679.700.000
3965 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 800.000.000
3966 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" Rp 400.000.000
3967 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH APengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3968 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH APengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3969 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH APengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3970 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH APengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3971 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH APengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3972 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH APengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah BMD yang terpasang Identitas Rp 0
3973 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH APengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
3974 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 8.020.000
3975 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 245.304.918
3976 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi surat menyurat Rp 0
3977 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Melaksanakan Pendistribusian Surat Rp 0
3978 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 78.013.225
3979 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 263.640.000
3980 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 43.600.000
3981 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Mebel Rp 0
3982 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 50.000.000
3983 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 150.000.000
3984 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
3985 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 8.615.608.601
3986 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
3987 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 0
3988 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
3989 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Rp 0
3990 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
3991 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
3992 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
3993 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 156.026.450
3994 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 12.400.120
3995 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 14.609.720
3996 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 82.920.000
3997 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 23.629.080
3998 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 18.120.000
3999 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Rp 147.500.000
4000 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 1.200.000.000
4001 Inspektorat Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 80.23 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 400.000.000
4002 Inspektorat Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 70.25 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu ub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Rp 21.355.000
4003 Inspektorat Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 70.25 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 224.687.600
4004 Inspektorat Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 70.25 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp 318.774.880
4005 Inspektorat Meningkatnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 70.25 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Rp 271.205.000
4006 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3.07 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp 698.805.600
4007 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3.07 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp 3.494.028.000
4008 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3.07 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp 77.940.000
4009 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3.07 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Rp 389.700.000
4010 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3.07 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp 1.397.611.200
4011 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3.07 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 1.019.550.000
4012 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3.07 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Rp 442.500.000
4013 Inspektorat Meningkatnya kompetensi dan kemampuan Aparatur Pengawasan yang berkualitas dan handal Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3.07 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Rp 147.500.000
4014 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp 52.728.000
4015 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Citra Produk Ekspor Rp 52.955.000
4016 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pameran Dagang Lokal Rp 535.000.000
4017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp 5.000.000
4018 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp 528.748.283
4019 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 0
4020 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
4021 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 9.000.000
4022 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 0
4023 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
4024 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 2.650.000
4025 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 8.507.000
4026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 6.750.100
4027 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 2.700.100
4028 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.649.900
4029 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
4030 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 7.000.000
4031 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 25.000.000
4032 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 120.000.000
4033 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
4034 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
4035 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 0
4036 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
4037 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
4038 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
4039 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
4040 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 30.000.000
4041 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor hasil pengadaan Rp 50.000.000
4042 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 30.000.000
4043 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 22.500.000
4044 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp 0
4045 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 0
4046 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah dokumen Kesepakatan Hasil Rapat Rp 100.000.000
4047 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
4048 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
4049 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 505.897.500
4050 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 870.012.000
4051 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
4052 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4053 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
4054 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
4055 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4056 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan PENGAWASAN / PENYULUHAN METROLOGI LEGAL Rp 26.364.000
4057 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Rp 0
4058 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG Rp 50.000.000
4059 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Rp 52.728.000
4060 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Rp 150.000.000
4061 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat Rp 156.986.097
4062 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Diseminasi publikasi data informasi dan analisa industri kabupaten/kota melalui SIINAS Rp 0
4063 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional SIINas Rp 52.728.000
4064 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri Rp 0
4065 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Industri Pengolahan Klasifikasi Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Rp 0
4066 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 16.800.000
4067 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 5.000.000
4068 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 17.500.000
4069 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 7.300.000
4070 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 13.000.000
4071 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
4072 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 15.000.000
4073 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 7.150.000
4074 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 34.000.000
4075 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 49.960.005
4076 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Rp 23.485.790
4077 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 5.325.000
4078 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 11.100.000
4079 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 5.044.000
4080 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 5.372.100
4081 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 874.000
4082 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Dokumen RKA-SKPD Rp 1.436.800
4083 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 1.436.800
4084 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp 1.435.500
4085 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Rp 1.435.500
4086 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 840.000
4087 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 659.500
4088 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.257.963.681
4089 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 2.125.400
4090 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 1.080.000
4091 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 167.605.000
4092 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 4.620.000
4093 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.189.000
4094 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 4.612.500
4095 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 6.414.000
4096 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 4.529.500
4097 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 4.672.000
4098 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 5.326.000
4099 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 3.816.000
4100 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 32.165.000
4101 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 37.470.000
4102 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 0
4103 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 0
4104 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 19.502.400
4105 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 19.920.000
4106 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 160.050.000
4107 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 7.339.900
4108 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 10.708.400
4109 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 4.171.100
4110 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 3.874.800
4111 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 6.915.000
4112 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 9.960.000
4113 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 4.077.400
4114 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 4.115.000
4115 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 12.432.500
4116 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 5.314.800
4117 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 7.209.700
4118 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 3.757.600
4119 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.305.000
4120 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 1.480.000
4121 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 3.455.000
4122 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.330.000
4123 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.125.000
4124 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi KinerjaPerangkat Daerah Rp 1.300.000
4125 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.879.051.514
4126 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 10.000.000
4127 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 9.000.000
4128 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 26.451.630
4129 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 17.440.000
4130 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 4.376.300
4131 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 11.545.000
4132 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Mebel Rp 16.671.600
4133 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 8.300.000
4134 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 30.000.000
4135 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 61.767.329
4136 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
4137 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 5.750.000
4138 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 14.950.000
4139 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 17.569.000
4140 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Gedung dan lingkungannya yang laik Fungsi Persentase gedung yang memiliki SLF 1.2 Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten / Kota Rp 100.000.000
4141 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Gedung dan lingkungannya yang laik Fungsi Persentase gedung yang memiliki SLF 1.2 Program Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Rp 500.000.000
4142 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tertatanya Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Pelaksanaan persetujuan substansi RTRW kabupaten/Kota Rp 572.124.900
4143 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tertatanya Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang undangan bidang penataan ruang Rp 45.000.000
4144 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tertatanya Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota pelaksanaan persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota Rp 200.000.000
4145 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tertatanya Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi pelaksanaan penataan ruang Rp 100.000.000
4146 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rp 17.415.573.000
4147 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - Rp 0
4148 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Rp 11.232.779.800
4149 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi Rp 19.992.500
4150 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
4151 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Rp 0
4152 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
4153 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 0
4154 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 0
4155 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 0
4156 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 1
4157 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
4158 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jumlah kendaraan operasional lapangan di UPTD SDA SUKAHAJI yang dipelihara Rp 0
4159 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.5 Program Pengelolaan Sumber Daya Air Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota Operasional kelembagaan pengelola irigasi Rp 450.000.000
4160 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 3.800.000
4161 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 3.800.000
4162 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 3.800.000
4163 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 3.800.000
4164 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 3.800.000
4165 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 3.800.000
4166 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 3.800.000
4167 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 3.800.000
4168 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 3.800.000
4169 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 3.800.000
4170 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 5.000.000
4171 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 5.000.000
4172 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 3.800.000
4173 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 3.800.000
4174 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 11.667.077.058
4175 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 11.667.077.058
4176 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
4177 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
4178 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
4179 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
4180 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 15.000.000
4181 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 15.000.000
4182 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
4183 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
4184 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4185 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4186 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
4187 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
4188 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 412.379.404
4189 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 412.379.404
4190 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 57.500.000
4191 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 57.500.000
4192 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 105.000.000
4193 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 105.000.000
4194 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
4195 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
4196 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
4197 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
4198 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
4199 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
4200 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
4201 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
4202 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 20.000.000
4203 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 20.000.000
4204 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 489.715.000
4205 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 489.715.000
4206 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 15.000.000
4207 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 15.000.000
4208 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 224.940.000
4209 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 224.940.000
4210 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 20.000.000
4211 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 20.000.000
4212 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 48.000.000
4213 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 48.000.000
4214 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 87.577.040
4215 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 87.577.040
4216 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 233.104.596
4217 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 233.104.596
4218 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 465.710.000
4219 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 465.710.000
4220 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
4221 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
4222 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Rp 2.182.728.000
4223 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Rp 2.182.728.000
4224 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp 170.000.000
4225 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp 170.000.000
4226 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Rp 6.127.807.656
4227 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Rp 6.127.807.656
4228 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 207.606.000
4229 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 207.606.000
4230 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten /Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Rp 82.370.000
4231 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten /Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Rp 82.370.000
4232 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Rp 1.322.950.500
4233 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Rp 1.322.950.500
4234 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp 601.250.000
4235 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp 601.250.000
4236 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rp 380.428.000
4237 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitas dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rp 380.428.000
4238 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan sarana prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Rp 0
4239 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan sarana prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Rp 0
4240 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 65.000.000
4241 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 65.000.000
4242 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 526.368.000
4243 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 526.368.000
4244 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Audit dan Inspeksi Keselamtan LLAJ di Jalan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Rp 82.760.000
4245 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Audit dan Inspeksi Keselamtan LLAJ di Jalan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Rp 82.760.000
4246 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 74.000.000
4247 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan Umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 74.000.000
4248 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rp 128.443.000
4249 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Rp 128.443.000
4250 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp 928.988.500
4251 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp 928.988.500
4252 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 11.232.458.900
4253 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 11.232.458.900
4254 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik Rp 1.351.529.998
4255 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta didik Rp 1.351.529.998
4256 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 284.279.935.000
4257 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 284.279.935.000
4258 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidikdan Tenaga Kependidikan Rp 30.000.000
4259 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidikdan Tenaga Kependidikan Rp 30.000.000
4260 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Rp 0
4261 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Rp 0
4262 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 30.000.000
4263 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp 30.000.000
4264 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 2.074.563.000
4265 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 2.074.563.000
4266 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp 1.170.850.000
4267 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp 1.170.850.000
4268 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 59.585.000
4269 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 59.585.000
4270 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 206.000.000
4271 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 206.000.000
4272 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOSP Sekolah Dasar Rp 26.885.000
4273 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOSP Sekolah Dasar Rp 26.885.000
4274 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 2.900.908.700
4275 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 2.900.908.700
4276 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengadaan Mebel Sekolah Rp 564.000.000
4277 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengadaan Mebel Sekolah Rp 564.000.000
4278 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp 220.500.000
4279 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp 220.500.000
4280 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp 200.000.000
4281 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp 200.000.000
4282 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp 525.000.000
4283 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Rp 525.000.000
4284 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp 1.861.200.000
4285 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp 1.861.200.000
4286 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pembinaan Penggunaan Teknologi,Informasi dan Komunikasi (TIK) untukPendidikan Rp 156.553.632
4287 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pembinaan Penggunaan Teknologi,Informasi dan Komunikasi (TIK) untukPendidikan Rp 156.553.632
4288 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengembangan Karir Pendidik danTenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp 674.761.058
4289 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pengembangan Karir Pendidik danTenaga Kependidikan pada SatuanPendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp 674.761.058
4290 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidikdan Tenaga Kependidikan Rp 30.000.000
4291 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidikdan Tenaga Kependidikan Rp 30.000.000
4292 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untuk PeningkatanKapasitas Bidang Pendidikan Rp 387.858.510
4293 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atauMagang/PKL untuk PeningkatanKapasitas Bidang Pendidikan Rp 387.858.510
4294 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP - Rp 0
4295 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP - Rp 0
4296 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 200.000.000
4297 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 200.000.000
4298 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp 1.014.300.000
4299 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp 1.014.300.000
4300 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 418.560.000
4301 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 418.560.000
4302 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 23.940.000
4303 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan SMP Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 23.940.000
4304 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas PAUD Rp 70.000.000
4305 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Sarana, Prasarana danUtilitas PAUD Rp 70.000.000
4306 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Mebel PAUD Rp 360.000.000
4307 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Mebel PAUD Rp 360.000.000
4308 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Perlengkapan PAUD Rp 1.249.922.000
4309 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengadaan Perlengkapan PAUD Rp 1.249.922.000
4310 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD Rp 95.160.000
4311 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD Rp 95.160.000
4312 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan dana BOSP PAUD Rp 12.600.000
4313 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan dana BOSP PAUD Rp 12.600.000
4314 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp 480.000.000
4315 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp 480.000.000
4316 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp 113.100.800
4317 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik Rp 113.100.800
4318 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Rp 4.680.000.000
4319 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Rp 4.680.000.000
4320 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Koordinasi, Perencanaan, Supervisi danEvaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp 100.050.000
4321 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Koordinasi, Perencanaan, Supervisi danEvaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp 100.050.000
4322 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini - Rp 0
4323 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini - Rp 0
4324 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 870.022.500
4325 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 870.022.500
4326 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 123.040.000
4327 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 123.040.000
4328 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp 151.074.000
4329 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Rp 151.074.000
4330 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 43.165.000
4331 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 43.165.000
4332 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 252.000.000
4333 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 252.000.000
4334 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Rp 0
4335 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Rp 0
4336 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 147.409.382
4337 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 147.409.382
4338 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa Rp 543.758.726
4339 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa Rp 543.758.726
4340 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.82 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Rp 0
4341 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.35 Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Rp 0
4342 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 11.750.000
4343 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 7.000.000
4344 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 5.100.000
4345 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 5.100.000
4346 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 5.320.000
4347 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 4.710.000
4348 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.617.419.058
4349 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 4.467.200
4350 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 1.700.000
4351 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 25.000.000
4352 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 57.500.000
4353 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 29.199.000
4354 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 6.501.930
4355 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 55.400.504
4356 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 13.840.000
4357 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik kantor Rp 43.680.000
4358 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 10.012.000
4359 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 15.500.000
4360 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 52.422.482
4361 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 183.165.549
4362 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 237.276.000
4363 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Pengelolaan Arsip Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Penilaian dan Penetapan Autensitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip Rp 79.092.000
4364 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Program Pengelolaan Arsip Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI Rp 21.445.000
4365 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Pengelolaan Arsip Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Rp 36.445.000
4366 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 82.3 Pengelolaan Arsip Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 190.875.000
4367 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time 60.1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Rp 0
4368 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time 60.1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat Rp 0
4369 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time 60.1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, danPenanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Daerah Kabupaten / Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota Rp 497.602.000
4370 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Menuhi Respon Time 60.1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, danPenanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Daerah Kabupaten / Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 164.160.000
4371 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Kentraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penangganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota Rp 25.245.900
4372 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Kentraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pengawasan Atas Kepatuhan Pelaksana Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota Rp 15.136.000
4373 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Kentraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pengawasan atas Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Rp 241.094.200
4374 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Kentraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Rp 520.920.000
4375 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Kentraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota Rp 109.044.673
4376 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat tingkat kabupaten / kota Rp 27.299.800
4377 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Rp 20.000.000
4378 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 815.000.000
4379 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawalan Rp 648.500.000
4380 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Pencegahan Gangguan Ketentrama Melalui Deteksi dini dan Cegah dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Dan Pengawalan Rp 5.224.128.000
4381 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp 100.000.000
4382 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum Penanganan gangguaan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuasa Hak asasi Manusia Rp 69.000.000
4383 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas Rp 427.500.000
4384 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 12.923.100
4385 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 10.997.700
4386 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 4.275.000
4387 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp 4.275.000
4388 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 14.120.000
4389 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub.Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 4.275.000
4390 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Rp 4.275.000
4391 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN Rp 5.729.008.987
4392 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
4393 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 6.000.000
4394 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 5.170.000
4395 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Rp 6.310.000
4396 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 3.990.000
4397 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
4398 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Pemulangan Pegawai yang Pensiun Rp 0
4399 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
4400 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
4401 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
4402 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 8.000.000
4403 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
4404 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
4405 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 30.000.033
4406 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 5.000.000
4407 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 5.003.250
4408 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 70.005.000
4409 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 11.403.980
4410 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 15.000.000
4411 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 110.000.178
4412 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto Rp 0
4413 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
4414 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 150.293.460
4415 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 40.560.000
4416 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
4417 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
4418 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak Lanjut Pemeriksaan Rp 3.430.000
4419 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
4420 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4421 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4422 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp 0
4423 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4424 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik daerah SKPD Rp 0
4425 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 82.500.000
4426 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 82.500.000
4427 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 40.000.000
4428 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp 0
4429 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 10.000.000
4430 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
4431 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 11.185.300
4432 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 0
4433 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Rp 0
4434 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
4435 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
4436 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Rp 0
4437 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan layanan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Rp 0
4438 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan BLUD - Rp 0
4439 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan BLUD Rehabilisasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Rp 0
4440 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 0
4441 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan BLUD pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 0
4442 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan BLUD - Rp 0
4443 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 0
4444 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 0
4445 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 0
4446 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 0
4447 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan Penunjang Pelanyan BLUD Rp 0
4448 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 100.000.000
4449 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 0
4450 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD Rp 0
4451 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan RSUD Talaga Pelayanan IGD Rp 0
4452 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan RSUD Talaga Pelayanan Rawat Jalan Rp 0
4453 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan RSUD Talaga Pelayanan Rawat Inap Rp 0
4454 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Kesehatan RSUD Talaga Melakukan kegiatan pelayanan Kesehatan pada Seksi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Talaga Rp 0
4455 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kualitas pengelolaan tata usaha RSUD Talaga - Rp 0
4456 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan kualitas pengelolaan tata usaha RSUD Talaga Terkelolanya Surat Masuk dan Keluar Rp 0
4457 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Talaga Terselesaikannya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Rp 0
4458 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan RSUD Talaga - Rp 0
4459 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Laporan Pengadministrasian Keuangan - Rp 0
4460 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penunjang RSUD Talaga Pelayanan Farmasi RSUD Talaga Rp 0
4461 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penunjang RSUD Talaga Pelayanan Radiologi RSUD Talaga Rp 0
4462 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penunjang RSUD Talaga Pelayanan Rekam Medik RSUD Talaga Rp 0
4463 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penunjang RSUD Talaga Pelayanan Instalasi Gizi RSUD Talaga Rp 0
4464 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penunjang RSUD Talaga Pelayanan Sanitasi RSUD Talaga Rp 0
4465 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penunjang RSUD Talaga Pelayanan Laboratorium RSUD Talaga Rp 0
4466 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penunjang RSUD Talaga Pelayanan IPSRS Rp 0
4467 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penunjang RSUD Talaga Pelayanan CSSD dan Laundry Rp 0
4468 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penunjang RSUD Talaga - Rp 0
4469 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penunjang RSUD Talaga Mengumpulkan bahan-bahan kerja lingkup Bidang Pelayanan Kesehatan sesuai prosedur untuk keperluan penyelesaian pekerjaan; Rp 0
4470 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penunjang RSUD Talaga Melakukan kegiatan pelayanan dan pengelolaan layanan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi Rp 0
4471 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan Penunjang RSUD Talaga Melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian pada seksi penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Talaga Rp 0
4472 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat Rp 35.660.000
4473 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Rp 94.315.000
4474 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Rp 1.140.273.000
4475 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan ibu hamil, bersalin, bayi baru lahir, balita, penjaringan anak usia sekolah remaja dan pengelolaan pelayanan lansia Rp 1.827.017.750
4476 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 73.110.000
4477 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Rp 194.094.000
4478 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Puskesmas Rp 2.400.000.000
4479 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Rp 1.999.567.000
4480 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Rp 45.726.515.052
4481 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 0
4482 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 2.503.862.500
4483 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinana apotek,toko oba,toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) Rp 83.975.000
4484 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp 118.045.152.446
4485 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular Rp 150.000.000
4486 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Rp 150.000.000
4487 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 47.025.000
4488 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 237.800.000
4489 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 17.780.000
4490 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 45.540.000
4491 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 33.697.500
4492 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 33.697.500
4493 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 33.697.500
4494 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 9.200.000
4495 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 9.200.000
4496 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 33.697.500
4497 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 20.822.500
4498 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 143.432.609.899
4499 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 90.000.000
4500 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 150.000.000
4501 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 240.644.232
4502 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 213.031.000
4503 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 48.899.768
4504 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 814.000.000
4505 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.756.035.232
4506 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.186.380.000
4507 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.186.360.000
4508 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Mayarakat Rp 137.222.400
4509 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 203.502.600
4510 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp 12.440.000
4511 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyakarat Puskesmas Majalengka Rp 289.639.400
4512 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp 289.639.400
4513 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Penyediaan Layanan kesehatan untuk UKM dan UKP, Rujukan tingkat daerah Kabupaten/Kota Rp 749.924.400
4514 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKO, rujukan tingkat daerah kabupaten/kota Rp 749.924.400
4515 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 109.711.478.389
4516 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 472.888.114.638
4517 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan penunjang pelayanan BLUD Rp 1.717.203.120
4518 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota elayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 7.835.905.110
4519 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 3.434.433.240
4520 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan Penunjang BLUD Rp 1.717.203.120
4521 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 5.086.259.380
4522 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 9.315.525.016
4523 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Rp 4.361.504.466
4524 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp 49.155.000
4525 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 28.500.000
4526 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 0
4527 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota Sub Kegiatan : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 0
4528 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Mayarakat Rp 228.967.200
4529 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 37.848.562.673
4530 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD Rp 4.907.582.342
4531 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 605.445.680
4532 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Mayarakat Rp 106.075
4533 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 886.851.481
4534 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp 7.500.000
4535 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 51.543.321.691
4536 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD Rp 9.984.688.879
4537 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Anggota Tim Rp 3.121.894.442
4538 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 279.355.200
4539 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 1.324.126.320
4540 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 1.934.615.034
4541 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 629.324.434
4542 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayan BLUDan BLUD Rp 1.158.584.271
4543 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 1.158.584.271
4544 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 1.158.584.271
4545 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 81.934.431
4546 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 16.000.000
4547 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase layanan kepegawaian sesuai standar Rp 927.674.836
4548 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 2.278.304.700
4549 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 2.781.192.560
4550 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 773.038.960
4551 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 26.036.450.878
4552 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp 43.344.000
4553 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp 31.046.400
4554 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat enyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 611.817.600
4555 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp 531.140.600
4556 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Rp 702.863.000
4557 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya Rp 4.500.000
4558 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 4.381.526.164
4559 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 0
4560 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 129.877.440
4561 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pe Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 2.501.241.192
4562 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp 10.120.000
4563 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 144.621.600
4564 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengelola Program UKM dan UKP Rp 517.779.310
4565 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota. Rp 52.600.000
4566 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUDPelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 20.000.000
4567 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 217.009.240
4568 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Terdeteksinya masyarakat tentang penyakit menular dan tidak menular Rp 175.550.000
4569 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 3.872.128.121
4570 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 3.872.128.121
4571 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 10.849.535.780
4572 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan marsyarakat pengelola pelayanan kesehatan gizi masyarakat Rp 2
4573 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan marsyarakat penyedia layanan kesehatan untuk UKP dan UKM rujukan tingkat daerah kabupaten/kota Rp 1
4574 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan marsyarakat penyedia layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota Rp 1
4575 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan marsyarakat oprasional pelayanan fasilitaskesehatan lainnya Rp 4.500.000
4576 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota pelayanan dan penunjang pelayanan blud Rp 240.352.000
4577 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota kegiatan pelayanan dan penunjang pelayanan blud Rp 0
4578 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota pelayanan dan penjunjang pelayanan blud Rp 6.417.501
4579 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pelayanan dan penunjang blud Rp 0
4580 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota pelayanan dan penunjang pelayanan blud Rp 0
4581 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota pelayanan dan penujnang pelayanan blud Rp 28.800.000
4582 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan program penunjang urusan pemerintah daerah/kota pelayanan dan penunjang pelayanan blud Rp 0
4583 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 11.340.539.304
4584 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan Rp 0
4585 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 0
4586 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Rp 630.702.000
4587 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 63.500.000
4588 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Rp 156.267.930
4589 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 4.740.000
4590 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 2.925.000
4591 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Rp 1.300.000
4592 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 2.457.000
4593 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 86 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 1.750.000
4594 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.000.000
4595 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 2.480.000
4596 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 2.480.000
4597 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.480.000
4598 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.480.000
4599 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.000.000
4600 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 2.000.000
4601 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.255.575.904
4602 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 2.000.000
4603 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 3.500.000
4604 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 15.000.000
4605 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 35.863.000
4606 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 3.766.594
4607 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 13.270.000
4608 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 4.050.000
4609 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 27.997.370
4610 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 15.542.535
4611 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 5.627.400
4612 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 13.000.000
4613 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 3.300.000
4614 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 29.636.856
4615 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 131.820.000
4616 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 14.861.000
4617 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Rp 697.000.000
4618 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 166.210.000
4619 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.010.000
4620 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 2.010.000
4621 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.010.000
4622 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Rp 2.010.000
4623 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 2.010.000
4624 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 28.964.000
4625 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 5.930.000
4626 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 2.010.000
4627 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 34.810.000
4628 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional Rp 21.055.000
4629 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 2.580.000
4630 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 13.000.000
4631 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 3.200.000
4632 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 4.370.000
4633 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penataan Organisasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Rp 224.329.000
4634 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Rp 276.927.000
4635 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penataan Organisasi Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Rp 254.758.500
4636 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penataan Organisasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Rp 169.609.160
4637 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 226.175.100
4638 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 40.000.000
4639 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 150.000.000
4640 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 429.569.517
4641 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 362.642.700
4642 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 510.000.000
4643 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 200.000.000
4644 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 150.000.000
4645 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 2.402.952.000
4646 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 500.000.000
4647 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian Rp 0
4648 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
4649 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 774.179.000
4650 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp 2.103.801.640
4651 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp 150.000.000
4652 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Rp 1.068.000.000
4653 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Rp 395.000.000
4654 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 1.030.000.000
4655 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 377.500.000
4656 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya Rp 2.145.000.000
4657 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 32.000.000
4658 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Rp 1.480.000.000
4659 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 3.549.216.000
4660 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 174.000.000
4661 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian Rp 0
4662 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
4663 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Rp 1.363.050.668
4664 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Rp 800.000.000
4665 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Keprotokolan Rp 144.868.000
4666 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Rp 682.988.000
4667 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan Rp 112.826.000
4668 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah Rp 22.075.000
4669 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 5.050.000
4670 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 5.950.000
4671 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 6.300.000
4672 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 6.825.000
4673 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 6.450.000
4674 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 103.153.375
4675 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 24.123.833.629
4676 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 171.325.575
4677 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD Rp 6.498.500
4678 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
4679 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Rp 610.531.790
4680 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan Penataan Administrasi Pemerintahan Rp 977.173.500
4681 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi Kerjasama Daerah Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Rp 8.716.016
4682 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri Rp 171.175.948
4683 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Rp 34.316.000
4684 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Administrasi Tata Pemerintahan Pengelolaan Administrasi kewilayahan Rp 0
4685 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Rp 3.443.085.812
4686 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Rp 366.404.174
4687 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat Rp 4.483.277.469
4688 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Rp 88.590.021
4689 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Rp 100.767.900
4690 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Fasilitasi Bantuan Hukum Rp 145.526.500
4691 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring danEvaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Rp 220.720.125
4692 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Rp 73.573.375
4693 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian Rp 200.349.606
4694 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Koordinasi, Sinkronisasi dan EvaluasiKebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan,dan Perikanan Rp 150.000.000
4695 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Rp 35.105.350
4696 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Rp 51.531.500
4697 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Rp 19.158.000
4698 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Rp 556.450.000
4699 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa Rp 210.685.000
4700 Sekretariat Daerah Meningkatnya Praktik Baik Reformasi Birokrasi Nilai RB General 74 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp 232.395.053
4701 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pembentukan Paskibraka Rp 553.800.000
4702 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA dan RKAP-SKPD Rp 6.000.000
4703 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA dan DPPA-SKPD Rp 6.000.000
4704 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah enyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.000.000
4705 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.236.579.917
4706 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 2.000.000
4707 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Ditindaklanjutinya Laporan Hasil Pemeriksaan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.000.000
4708 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 5.000.000
4709 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 4.000.000
4710 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 30.000.000
4711 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 1.000.000
4712 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 12.000.000
4713 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 59.957.010
4714 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 159.988.407
4715 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 5.200.000
4716 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Meningkatnya Kualitas Pembinaan Kesatuan Bangsa Tingkat Bina Kesatuan Bangsa 92 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan Rp 2.000.000
4717 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berkurangnya Potensi Konflik Sosial Persentase penurunan potensi konflik sosial 15 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Rp 32.125.000
4718 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berkurangnya Potensi Konflik Sosial Persentase penurunan potensi konflik sosial 15 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Rp 74.800.000
4719 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Rp 90.000.000
4720 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Konsultasi Publik Rp 50.000.000
4721 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah Rp 20.824.400
4722 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Rp 107.600.000
4723 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Rp 40.098.000
4724 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp 211.428.750
4725 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perecanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Rp 90.650.000
4726 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 28.750.400
4727 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanan Pembangunan Daerah Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 53.437.400
4728 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanan Pembangunan Daerah Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Rp 74.999.900
4729 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanan Pembangunan Daerah Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Rp 54.312.250
4730 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 17.400.000
4731 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 47.675.000
4732 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp 19.775.000
4733 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Rp 13.950.000
4734 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp 22.500.000
4735 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembanguna Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Rp 26.250.000
4736 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 58.364.000
4737 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 26.425.000
4738 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Rp 29.324.500
4739 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunn Derah Bidang SDA Rp 23.000.000
4740 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Rp 70.500.000
4741 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Rp 52.042.600
4742 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Rp 53.731.500
4743 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Rp 115.174.900
4744 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 16.209.100
4745 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan RKA SKPD Rp 21.498.800
4746 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 6.000.000
4747 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 5.998.800
4748 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 5.999.700
4749 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 3.924.900
4750 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 98.785.697
4751 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 6.808.289.466
4752 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 2.799.900
4753 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD Rp 9.917.800
4754 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD Rp 0
4755 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
4756 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 19.822.160
4757 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 128.220.830
4758 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 18.790.480
4759 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Rp 92.157.500
4760 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 60.208.300
4761 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 15.300.000
4762 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 120.000.000
4763 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 0
4764 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
4765 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
4766 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Rp 0
4767 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 27.700.000
4768 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
4769 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 135.600.000
4770 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 318.264.000
4771 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
4772 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 50.500.000
4773 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
4774 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4775 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
4776 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
4777 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Majalengka yang Berdampak Untuk Mewujudkan Hasil yang Berkesinambungan Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 23.11 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4778 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka yang Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Rp 59.875.000
4779 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka yang Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Rp 113.004.900
4780 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka yang Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Rp 26.500.000
4781 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka yang Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Rp 13.000.000
4782 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka yang Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Rp 38.750.000
4783 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka yang Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Rp 133.000.000
4784 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Majalengka yang Dimanfaatkan Dalam Perbaikan Perencanaan Pembangunan Daerah Nilai Komponen Pengukuran Kinerja pada Penilaian SAKIP Kabupaten 21 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Rp 143.450.000
4785 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Indeks Inovasi Daerah 55.45 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Pegembangan Inovasi dan Teknologi Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif Rp 40.000.000
4786 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Indeks Inovasi Daerah 55.45 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Pegembangan Inovasi dan Teknologi Diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif Rp 135.400.000
4787 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Indeks Inovasi Daerah 55.45 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan Rp 31.574.900
4788 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Indeks Inovasi Daerah 55.45 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Rp 65.612.600
4789 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Majalengka Meningkatnya Inovasi dan Hasil Kelitbangan yang Bermanfaat Indeks Inovasi Daerah 55.45 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pengan Rp 26.807.200
4790 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 113.326.350
4791 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 577.500
4792 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 525.000
4793 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 577.500
4794 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 3.027.500
4795 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 28.777.300
4796 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 20.262.600
4797 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.332.400
4798 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.995.730.798
4799 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah oordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 906.900
4800 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 3.023.520
4801 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 17.190.225
4802 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 10.972.500
4803 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 3.523.600
4804 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 6.000.000
4805 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 158.184.000
4806 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 15.850.000
4807 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 18.000.000
4808 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 577.500
4809 Kecamatan Jatitujuh Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 84.5 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 437.500
4810 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk Rp 5.300.000
4811 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Pelayanan Pendaftaran Penduduk Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp 5.300.000
4812 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Pelayanan Pendaftaran Penduduk Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Rp 0
4813 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Rp 3.400.000
4814 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Rp 3.380.000
4815 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rp 0
4816 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Rp 5.300.000
4817 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Rp 5.300.000
4818 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Penyelenggaraan Pencatatan sipil Pelayanan Secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil Rp 93.000.000
4819 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Penyelenggaraan Pencatatan sipil Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil Rp 2.600.000
4820 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Penyelenggaraan Pencatatan sipil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Rp 0
4821 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Rp 0
4822 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp 5.300.000
4823 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Rp 5.300.000
4824 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Penyusunan Profil Kependudukan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota Rp 5.400.000
4825 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Penyusunan Profil Kependudukan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Rp 8.400.000
4826 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan Rp 5.450.000
4827 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Rp 0
4828 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Rp 0
4829 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Rp 7.648.800
4830 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.010.000
4831 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 2.010.000
4832 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 4.150.000
4833 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.050.000
4834 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 4.400.000
4835 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.092.467.145
4836 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 3.220.000
4837 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 2.020.000
4838 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 0
4839 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
4840 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 2.020.000
4841 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
4842 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4843 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 0
4844 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
4845 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 0
4846 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
4847 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.131.800
4848 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 1.017.564.000
4849 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 2.139.708
4850 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan Rp 3.200.000
4851 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 6.000.000
4852 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 2.400.000
4853 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 60.000.000
4854 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Rp 0
4855 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
4856 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
4857 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 1.000.000
4858 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 215.000.000
4859 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 369.096.000
4860 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 66.500.000
4861 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 27.000.000
4862 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
4863 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
4864 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Kependudukan 91.72 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Administrasi Umum Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 0
4865 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENATAAN DESA Penyelenggaraan Penataan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Rp 4.410.000.000
4866 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota Rp 2.500.000.000
4867 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Rp 100.000.000
4868 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Rp 4.100.000.000
4869 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Rp 0
4870 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Rp 0
4871 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Rp 0
4872 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa Rp 0
4873 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Rp 0
4874 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Rp 0
4875 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Rp 0
4876 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa Rp 36.840.000
4877 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Rp 53.570.000
4878 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp 60.000.000
4879 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp 0
4880 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Rp 30.000.000
4881 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Rp 154.850.000
4882 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Rp 600.000.000
4883 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat Rp 10.000.000
4884 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp 1.500.000.000
4885 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Rp 40.000.000
4886 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (SKPD) Rp 12.000.000
4887 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 10.000.000
4888 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 5.000.000
4889 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 5.000.000
4890 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 5.000.000
4891 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 15.000.000
4892 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 12.000.000
4893 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.705.271.721
4894 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
4895 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
4896 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 4.500.000
4897 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 6.000.000
4898 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 0
4899 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
4900 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4901 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4902 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
4903 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
4904 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 1.200.000
4905 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
4906 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 0
4907 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 24.900.000
4908 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 20.000.000
4909 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
4910 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
4911 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
4912 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 17.000.000
4913 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 125.838.340
4914 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 10.000.000
4915 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 41.500.000
4916 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 25.000.000
4917 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 20.000.000
4918 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 100.000.000
4919 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
4920 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
4921 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
4922 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
4923 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 89.547.340
4924 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meningkatnya Kemandirian Desa Persentase Desa Mandiri 62.42 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 210.912.000
4925 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 2.97 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISAT Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Rp 82.728.000
4926 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 2.97 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISAT Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS Rp 30.000.000
4927 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 2.97 PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISAT Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 99.450.000
4928 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 2.97 PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Rp 92.728.000
4929 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 2.97 PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri Rp 10.000.000
4930 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 2.97 PEMASARAN PARIWISATA Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Rp 10.000.000
4931 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 2.97 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreati Rp 60.000.000
4932 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Produktivitas sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum 2.97 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreati Rp 0
4933 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Rp 55.205.200
4934 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Rp 56.811.100
4935 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Rp 187.186.700
4936 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah Rp 500.000.000
4937 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 11.065.400
4938 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 30.199.800
4939 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Rp 11.065.400
4940 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 15.999.700
4941 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD,Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 11.999.300
4942 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 17.655.013
4943 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.311.741.890
4944 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Barang Milik Daerah Tertib Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
4945 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Barang Milik Daerah Memadai Pemeliharaan_Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 50.000.000
4946 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Rp 0
4947 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 50.000.000
4948 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 30.000.000
4949 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 43.261.500
4950 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 480.207.000
4951 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 663.450.000
4952 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya Kuallitas Informasi dan Produk Kehumasan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
4953 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 30.000.000
4954 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
4955 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
4956 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda 56.02 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
4957 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 0
4958 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Rp 0
4959 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Rp 0
4960 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp 0
4961 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp 0
4962 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4963 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
4964 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
4965 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
4966 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
4967 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
4968 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Rp 0
4969 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Rp 0
4970 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Rp 0
4971 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Rp 0
4972 Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku OPINI BPK 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota Rp 0
4973 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase prestasi olahraga 46.35 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Rp 312.624.924
4974 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase prestasi olahraga 46.35 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Rp 2.717.473.300
4975 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase prestasi olahraga 46.35 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Rp 3.396.064.000
4976 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase prestasi olahraga 46.35 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga Rp 385.295.000
4977 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase prestasi olahraga 46.35 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Rp 52.728.000
4978 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Prestasi Olahraga Persentase prestasi olahraga 46.35 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Rp 69.656.500
4979 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 48.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat Rp 120.550.000
4980 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 48.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Rp 51.750.000
4981 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 48.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Seleksi Atlet Daerah, Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) Rp 483.952.500
4982 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 48.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Rp 426.150.000
4983 Dinas Pemuda dan Olah Raga Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Persentase Masyarakat Berolahraga 48.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota Rp 250.000.000
4984 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 30.915.500
4985 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 2.927.500
4986 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.825.000
4987 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 5.932.500
4988 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 1.541.100
4989 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 2.362.500
4990 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 2.562.000
4991 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 1.817.900
4992 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 1.575.000
4993 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah perangkat desa yang terbina terkait bidang pemerintahan Rp 1.185.000
4994 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 692.500
4995 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.010.000
4996 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 8.250.000
4997 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 1.500.000
4998 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 1.977.000
4999 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 1.992.000
5000 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.977.000
5001 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 1.977.000
5002 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.100.000
5003 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.875.000
5004 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.581.244.816
5005 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.100.000
5006 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 2.850.000
5007 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 2.841.000
5008 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
5009 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 7.276.000
5010 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 5.730.000
5011 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 7.500.000
5012 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultas SKPD Rp 1.750.000
5013 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 5.000.000
5014 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 2.500.000
5015 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 3.500.000
5016 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 22.241.021
5017 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 10.500.000
5018 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 860.000
5019 Kecamatan Palasah Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) 97.65 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 1.157.400
5020 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOSP PAUD Rp 16.414.640.646
5021 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOSP PAUD Rp 16.414.640.646
5022 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOSP PAUD Rp 16.414.640.646
5023 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOSP PAUD Rp 16.414.640.646
5024 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 220.000.000
5025 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 220.000.000
5026 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 220.000.000
5027 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 220.000.000
5028 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp 0
5029 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp 0
5030 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp 0
5031 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Dana BOP PAUD Rp 0
5032 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp 26.317.500
5033 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp 26.317.500
5034 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp 26.317.500
5035 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD Rp 26.317.500
5036 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp 106.424.210.000
5037 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp 106.424.210.000
5038 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp 106.424.210.000
5039 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Rp 106.424.210.000
5040 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 300.000.000
5041 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 300.000.000
5042 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 300.000.000
5043 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 300.000.000
5044 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 46.743.700.000
5045 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 46.743.700.000
5046 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 46.743.700.000
5047 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Rp 46.743.700.000
5048 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 120.000.000
5049 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 120.000.000
5050 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 120.000.000
5051 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Rp 120.000.000
5052 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 14.623.950.000
5053 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 14.623.950.000
5054 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 14.623.950.000
5055 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 14.623.950.000
5056 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 125.233.300
5057 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 125.233.300
5058 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 125.233.300
5059 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 125.233.300
5060 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 13.233.150
5061 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 13.233.150
5062 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 13.233.150
5063 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 13.233.150
5064 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 11.375.000
5065 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 11.375.000
5066 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 11.375.000
5067 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 11.375.000
5068 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 15.750.000
5069 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 15.750.000
5070 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 15.750.000
5071 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 15.750.000
5072 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 8.855.000
5073 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 8.855.000
5074 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 8.855.000
5075 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 8.855.000
5076 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 17.500.000
5077 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 17.500.000
5078 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 17.500.000
5079 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 17.500.000
5080 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
5081 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
5082 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
5083 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
5084 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
5085 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
5086 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
5087 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
5088 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
5089 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
5090 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
5091 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
5092 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
5093 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
5094 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
5095 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
5096 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 597.108.341.927
5097 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 597.108.341.927
5098 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 597.108.341.927
5099 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 597.108.341.927
5100 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
5101 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
5102 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
5103 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
5104 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 21.000.000
5105 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 21.000.000
5106 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 21.000.000
5107 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 21.000.000
5108 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 71.000.000
5109 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 71.000.000
5110 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 71.000.000
5111 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 71.000.000
5112 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 150.000.000
5113 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 150.000.000
5114 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 150.000.000
5115 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 150.000.000
5116 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 50.000.000
5117 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 50.000.000
5118 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 50.000.000
5119 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 50.000.000
5120 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
5121 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
5122 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
5123 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
5124 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
5125 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
5126 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
5127 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
5128 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 0
5129 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 0
5130 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 0
5131 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 0
5132 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 377.477.840
5133 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 377.477.840
5134 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 377.477.840
5135 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 377.477.840
5136 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 55.250.000
5137 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 55.250.000
5138 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 55.250.000
5139 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 55.250.000
5140 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 307.565.042
5141 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 307.565.042
5142 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 307.565.042
5143 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 307.565.042
5144 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Rp 90.000.000
5145 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Rp 90.000.000
5146 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Rp 90.000.000
5147 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Rp 90.000.000
5148 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 256.755.000
5149 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 256.755.000
5150 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 256.755.000
5151 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 256.755.000
5152 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
5153 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
5154 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
5155 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
5156 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 383.760.000
5157 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 383.760.000
5158 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 383.760.000
5159 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 383.760.000
5160 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 624.624.000
5161 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 624.624.000
5162 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 624.624.000
5163 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 624.624.000
5164 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
5165 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
5166 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
5167 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
5168 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
5169 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
5170 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
5171 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
5172 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Implementasi SPBE Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
5173 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Implementasi SPBE Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
5174 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Implementasi SPBE Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
5175 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Implementasi SPBE Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
5176 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Implementasi SPBE Perangkat Daerah Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Rp 0
5177 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Implementasi SPBE Perangkat Daerah Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Rp 0
5178 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Implementasi SPBE Perangkat Daerah Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Rp 0
5179 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Implementasi SPBE Perangkat Daerah Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE Rp 0
5180 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 100.000.000
5181 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 100.000.000
5182 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 100.000.000
5183 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 100.000.000
5184 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 5-6 Tahun 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
5185 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-12 Tahun 99.25 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
5186 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 13-15 Tahun 96.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
5187 Dinas Pendidikan Meningkatnya Akses Pendidikan APS Anak Usia 7-18 Tahun Kesetaraan 45.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
5188 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Mebel Sekolah Rp 1.480.000.000
5189 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pengadaan Mebel Sekolah Rp 1.480.000.000
5190 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 203.462.500
5191 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 203.462.500
5192 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp 400.000.000
5193 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Ruang Kelas Baru Rp 400.000.000
5194 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 1.517.300.200
5195 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 1.517.300.200
5196 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 0
5197 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 0
5198 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp 0
5199 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp 0
5200 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Rp 0
5201 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - Rp 0
5202 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 785.000.000
5203 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Rp 785.000.000
5204 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp 300.000.000
5205 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp 300.000.000
5206 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 1.052.700.000
5207 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rp 1.052.700.000
5208 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 327.265.300
5209 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 327.265.300
5210 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 0
5211 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 0
5212 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp 0
5213 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp 0
5214 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Mebel Sekolah Rp 470.000.000
5215 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pengadaan Mebel Sekolah Rp 470.000.000
5216 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp 560.250.000
5217 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Rp 560.250.000
5218 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Rp 0
5219 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Rp 0
5220 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp 0
5221 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik Rp 0
5222 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan PAUD Rp 1.010.000.000
5223 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengadaan Perlengkapan PAUD Rp 1.010.000.000
5224 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan dana BOSP PAUD Rp 12.600.000
5225 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan dana BOSP PAUD Rp 12.600.000
5226 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 0
5227 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Rp 0
5228 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Rp 0
5229 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Rp 0
5230 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan PAUD Rp 70.472.500
5231 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan PAUD Rp 70.472.500
5232 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 255.427.500
5233 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 255.427.500
5234 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 2.925.000
5235 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp 2.925.000
5236 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 2.775.000
5237 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 2.775.000
5238 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Rp 4.651.200.000
5239 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Rp 4.651.200.000
5240 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 268.162.320.100
5241 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 268.162.320.100
5242 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 400.000.000
5243 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Rp 400.000.000
5244 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 252.000.000
5245 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 252.000.000
5246 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 100.003.380
5247 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 100.003.380
5248 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 4.937.599.900
5249 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp 4.937.599.900
5250 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp 842.400.000
5251 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp 842.400.000
5252 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp 700.000.000
5253 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Rp 700.000.000
5254 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Harapan Lama Sekolah (HLS) 12.55 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 250.040.400
5255 Dinas Pendidikan Meningkatnya Mutu Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 7.9 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Rp 250.040.400
5256 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.198.000
5257 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.198.000
5258 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.198.000
5259 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD Rp 2.372.900
5260 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD Rp 2.372.900
5261 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD Rp 2.372.900
5262 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 3.384.800
5263 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 3.384.800
5264 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 3.384.800
5265 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.373.000
5266 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.373.000
5267 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.373.000
5268 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 4.747.900
5269 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 4.747.900
5270 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 4.747.900
5271 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.575.000
5272 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.575.000
5273 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.575.000
5274 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.897.900
5275 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.897.900
5276 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.897.900
5277 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.407.523.379
5278 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.407.523.379
5279 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.407.523.379
5280 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.934.750
5281 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.934.750
5282 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.934.750
5283 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 31.410.050
5284 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 31.410.050
5285 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 31.410.050
5286 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 6.304.330
5287 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 6.304.330
5288 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 6.304.330
5289 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 17.120.000
5290 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 17.120.000
5291 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 17.120.000
5292 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 9.592.900
5293 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 9.592.900
5294 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 9.592.900
5295 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 1.500.000
5296 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 1.500.000
5297 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 1.500.000
5298 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 60.000.000
5299 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 60.000.000
5300 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 60.000.000
5301 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 122.601.052
5302 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 122.601.052
5303 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 122.601.052
5304 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 10.000.000
5305 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 10.000.000
5306 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 10.000.000
5307 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 345.132.000
5308 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 345.132.000
5309 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 345.132.000
5310 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp 717.467.314
5311 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp 717.467.314
5312 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Rp 717.467.314
5313 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair/Bursa Kerja Rp 92.340.000
5314 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair/Bursa Kerja Rp 92.340.000
5315 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Job Fair/Bursa Kerja Rp 92.340.000
5316 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Rp 390.464.000
5317 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Rp 390.464.000
5318 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Rp 390.464.000
5319 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengesahan Peraturan Perusahaandan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Rp 629.210.000
5320 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengesahan Peraturan Perusahaandan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Rp 629.210.000
5321 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengesahan Peraturan Perusahaandan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Rp 629.210.000
5322 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Rp 629.210.000
5323 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Rp 629.210.000
5324 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Rp 629.210.000
5325 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat produktivitas tenaga kerja 67000000 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Rp 278.502.000
5326 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Tingkat perlindungan tenaga kerja 53 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Rp 278.502.000
5327 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase usia kerja yang bekerja 98.1 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota Rp 278.502.000
5328 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya kualitas koperasi Persentase koperasi yang berkualitas 61.9 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Rp 163.585.000
5329 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya kualitas koperasi Persentase koperasi yang berkualitas 61.9 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Koperasi denganKeanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Rp 34.350.000
5330 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya kualitas koperasi Persentase koperasi yang berkualitas 61.9 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Rp 68.700.000
5331 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM Rasio Kewirausahaan 3.78 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Fasilitasi Kemudahan Perizinan UsahaMikro Rp 38.599.900
5332 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM Rasio Kewirausahaan 3.78 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,Kemitraan, Kemudahan Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp 53.070.000
5333 Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan Usaha Kecil Menenggah Meningkatnya daya saing sumber daya dan produk lokal UMKM Rasio Kewirausahaan 3.78 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Rp 38.599.900
5334 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Alat Bantu Rp 86.864.000
5335 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan Rp 62.500.000
5336 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Rp 149.999.956
5337 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Program Penanganan Bencana Penyelengaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/kota Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Rp 0
5338 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Rp 26.364.000
5339 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Rp 26.364.000
5340 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 9.000.000
5341 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 9.000.000
5342 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 10.000.000
5343 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 10.000.000
5344 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 12.000.000
5345 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 17.800.000
5346 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 94.815.073
5347 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 914.732.000
5348 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota "Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 55.600.000
5349 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota "Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 15.000.000
5350 Dinas Sosial Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 50.000.000
5351 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.222.800
5352 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.222.800
5353 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Dokumen RKA-SKPD Rp 705.000
5354 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Dokumen RKA-SKPD Rp 705.000
5355 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 705.000
5356 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 705.000
5357 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp 790.000
5358 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Rp 790.000
5359 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Rp 790.000
5360 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Rp 790.000
5361 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 805.000
5362 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 805.000
5363 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 960.000
5364 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 960.000
5365 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 1.440.000
5366 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 1.440.000
5367 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.299.980.628
5368 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.299.980.628
5369 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 745.000
5370 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusuanan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 745.000
5371 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
5372 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
5373 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang- undangan Rp 6.000.000
5374 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang- undangan Rp 6.000.000
5375 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
5376 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
5377 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 140.076.820
5378 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 140.076.820
5379 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tida Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 1.770.000
5380 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tida Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 1.770.000
5381 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tida Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 3.912.500
5382 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tida Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 3.912.500
5383 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tida Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 57.395.500
5384 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tida Dilaksanakan oleh Unit kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 57.395.500
5385 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan Rp 3.788.500
5386 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan Rp 3.788.500
5387 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 5.960.000
5388 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , tentara nasional Indonesia dan Instansi vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 5.960.000
5389 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 3.625.000
5390 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 3.625.000
5391 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 63.199.500
5392 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai Penugasan Kepala daerah Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 63.199.500
5393 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 3.455.000
5394 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 3.455.000
5395 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 5.925.000
5396 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 5.925.000
5397 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 3.155.000
5398 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 3.155.000
5399 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capai SAKIP Perangkat daerah 80.4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 2.905.000
5400 Kecamatan ligung Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 96.23 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 2.905.000
5401 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 20.600.000
5402 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 1.250.000
5403 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 1.250.000
5404 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.250.000
5405 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 2.300.000
5406 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 1.250.000
5407 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.250.000
5408 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal Rp 1.250.000
5409 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 1.600.000
5410 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 24.750.000
5411 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 ROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 6.925.000
5412 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 2.650.000
5413 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 6.662.500
5414 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.250.000
5415 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 1.250.000
5416 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.530.000
5417 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.225.000
5418 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 1.980.000
5419 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.295.000
5420 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 580.000
5421 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.885.000
5422 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 2.435.000
5423 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
5424 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.990.926.642
5425 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.905.000
5426 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.980.000
5427 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 16.316.280
5428 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 5.223.180
5429 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 13.700.000
5430 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 5.866.000
5431 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 1.000.000
5432 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 4.000.000
5433 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 77.222.435
5434 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
5435 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 9.600.000
5436 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 5.000.000
5437 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 8.327.000
5438 Kecamatan Rajagaluh Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.66 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 239.266.770
5439 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI Rp 26.940.000
5440 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 9.544.000
5441 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 5.656.620
5442 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 8.413.000
5443 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 6.412.000
5444 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan Rp 9.351.000
5445 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 5.821.500
5446 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa Rp 6.006.420
5447 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.999.500
5448 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 1.500.000
5449 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 1.500.000
5450 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 1.999.500
5451 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 1.999.500
5452 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.500.000
5453 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 3.000.000
5454 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 12.043.616.148
5455 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD Rp 1.500.000
5456 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 2.200.000
5457 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rp 0
5458 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Rp 0
5459 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 0
5460 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 0
5461 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 0
5462 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 0
5463 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 5.724.600
5464 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 182.695.920
5465 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 5.028.000
5466 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Rp 80.750.000
5467 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 4.800.000
5468 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 7.575.000
5469 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
5470 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik Rp 48.464.040
5471 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 79.092.000
5472 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 12.500.000
5473 Kecamatan Jatiwangi Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 91.15 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 19.760.000
5474 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 138.575.587.533
5475 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 28.289.500
5476 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 41.750.000
5477 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 900.000.000
5478 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan Rp 8.785.000
5479 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 20.105.000
5480 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 6.140.000
5481 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 16.915.000
5482 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 4.600.000
5483 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 10.750.000
5484 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 8.049.600
5485 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 11.633.900
5486 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 170.000.000
5487 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 170.000.000
5488 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 70.000.000
5489 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 151.990.000
5490 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 20.000.000
5491 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 20.000.000
5492 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 14.740.000
5493 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 15.000.000
5494 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 16.000.000
5495 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 233.000.000
5496 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.987.440.000
5497 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Obat, Vaksin, Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) Rp 8.187.271.160
5498 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan apotek,toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) Rp 109.637.500
5499 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Rp 84.832.500
5500 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas dan Pustu Rp 284.722.000
5501 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENANGANAN GAWAT DARURAT TERPADU (SPGDT) Rp 12.800.000
5502 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL, AKUPUNTUR, ASUHAN MANDIRI DAN TRADISIONAL LAINNYA Rp 17.150.000
5503 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp 590.234.820
5504 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Dinas Kesehatan) Rp 25.000.000
5505 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan, Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional Rp 714.235.590
5506 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Rumah Sakit Rp 18.278.395.102
5507 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 10.704.159.314
5508 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 215.322.239.825
5509 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Pelayanan BLUD Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 28.551.926.459
5510 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Pelayanan BLUD Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rp 851.673.482
5511 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 552.093.427
5512 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Peningkatan Pelayanan BLUD Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Rp 500.000
5513 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 491.269.197.824
5514 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 3.258.742.280
5515 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 725.492.700.940
5516 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 1.070.020.500
5517 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 479.802.500
5518 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan Rp 27.360.000
5519 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp 18.310.000
5520 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Rp 528.931.000
5521 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan Rp 0
5522 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 251.242.333
5523 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 0
5524 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 30.120.000
5525 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Rp 3.030.000
5526 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 17.160.000
5527 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Pelayanan BLUD Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Rp 1.839.015.570
5528 Dinas Kesehatan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Usia Harapan Hidup (UHH) 75.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 0
5529 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 2.479.826.200
5530 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Rp 2.016.654.126
5531 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 7.729.760.520
5532 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp 696.556.500
5533 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 69.800.000
5534 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Rp 158.880.000
5535 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 170.619.840
5536 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp 75.525.000
5537 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak Rp 122.532.000
5538 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Rp 54.320.000
5539 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Rp 139.846.560
5540 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 616.727.426
5541 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp 118.720.000
5542 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 59.529.177.449
5543 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Rp 15.528.775.762
5544 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Rp 0
5545 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 30.320.000
5546 Dinas Kesehatan Berkurangnya Stunting Prevalensi Stunting 16.47 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Rp 25.520.000
5547 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.200.000
5548 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 1.200.000
5549 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 1.200.000
5550 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.200.000
5551 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 1.200.000
5552 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.790.000
5553 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.390.000
5554 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.001.690.549
5555 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 2.783.000
5556 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 2.860.000
5557 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 6.000.000
5558 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.640.000
5559 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 9.069.608
5560 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 2.382.000
5561 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 3.954.000
5562 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 6.104.700
5563 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 9.000.000
5564 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 14.396.049
5565 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 26.364.000
5566 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 4.000.000
5567 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 2.000.000
5568 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 5.026.350
5569 Kecamatan Bantarujeg Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 6.540.000
5570 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Meningkatnya Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 6 Pembinaan Perpustakaan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Rp 108.854.500
5571 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Meningkatnya Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 6 Pembinaan Perpustakaan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Rp 189.797.500
5572 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Meningkatnya Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 6 Pembinaan Perpustakaan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Rp 296.032.300
5573 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Meningkatnya Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 6 Pembinaan Perpustakaan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Rp 29.762.500
5574 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Meningkatnya Literasi Masyarakat Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat 6 Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan Rp 23.093.700
5575 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Rp 101.744.300
5576 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI Rp 91.069.300
5577 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kot Rp 19.200.000
5578 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 68.700.000
5579 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.759.012.233
5580 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 3.525.000
5581 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 10.664.500
5582 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 4.950.000
5583 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 6.725.000
5584 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 5.775.000
5585 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 6.200.000
5586 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 7.825.000
5587 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 3.828.000
5588 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 10.000.000
5589 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 25.402.095
5590 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 11.944.000
5591 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 26.850.000
5592 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 7.725.500
5593 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 13.500.000
5594 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 67.756.610
5595 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 5.000.000
5596 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 233.694.075
5597 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 158.184.000
5598 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 56.000.000
5599 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Arsip Terkelola Secara Tertib Indeks Kearsipan 86.1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 31.788.000
5600 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 121.174.400
5601 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 1.350.000
5602 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.310.000
5603 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 1.600.000
5604 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.570.000
5605 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan usrusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 28.425.000
5606 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan usrusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 10.075.000
5607 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sinkronisasi Program Kerja Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Swasta Di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 0
5608 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.225.000
5609 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 0
5610 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 3.870.000
5611 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 2.900.000
5612 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 3.200.000
5613 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 4.910.000
5614 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 2.450.000
5615 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan Rp 0
5616 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp 700.000
5617 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusuanan Dokumen RKA SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen SKPD Rp 450.000
5618 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen perubahan RKA dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan RKA SkPD Rp 300.000
5619 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen DPA Perangkat Daerah dan Laporan hasil penyusunan dokumen DPA SKPD Rp 580.000
5620 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan perubahan DPA SKPD Rp 580.000
5621 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi SKPD Rp 370.000
5622 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi kinerja perangkat daerah Rp 0
5623 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 0
5624 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.028.204.458
5625 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 500.000
5626 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan dan semesteran Rp 0
5627 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan /triwulanan/semesteran Rp 0
5628 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 0
5629 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor Rp 763.750
5630 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 5.621.080
5631 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan rumah tangga Rp 2.140.000
5632 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan logistik kantor Rp 3.887.500
5633 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 2.872.000
5634 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Rp 4.500.000
5635 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp 79.092.000
5636 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan Rp 2.200.000
5637 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Adminitrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Logistik Kantor Rp 11.320.000
5638 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 64.636.712
5639 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya Rp 3.500.000
5640 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp 5.661.000
5641 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
5642 Kecamatan Sukahaji Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Rp 0
5643 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 50.000.000
5644 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Rp 182.000.000
5645 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Meningkatnya kualitas pelayanan adminsitratif legislasi, pengawasan dan penganggaran. IKM DPRD 87 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD Peningkatan Kapasitas DPRD Orientasi DPRD Rp 71.200.000
5646 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Media Komunikasi Publik Rp 234.906.000
5647 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelayanan Informasi Publik Rp 170.714.000
5648 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Relasi Media Rp 100.000.000
5649 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kemitraan Komunikasi Dengan Komunitas Informasi Masyarakat Rp 0
5650 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pelayanaan Informasi Publik Rp 0
5651 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Diseminasi Informasi Rp 0
5652 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 4.000.000
5653 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD Rp 4.000.000
5654 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 3.500.000
5655 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 3.500.000
5656 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Perencanaan, Pengangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 8.000.000
5657 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.260.932.962
5658 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 5.000.000
5659 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Rp 0
5660 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rp 0
5661 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Rp 410.000.000
5662 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 4.711.785
5663 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya Rp 25.000.000
5664 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 200.000.000
5665 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
5666 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Rp 0
5667 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) Rp 0
5668 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatkannya Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik 90.05 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE Rp 0
5669 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Rp 203.175.000
5670 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp 10.000.000
5671 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penanggulangan Bencana Daerah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp 50.250.000
5672 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
5673 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 8.920.000
5674 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 14.200.000
5675 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
5676 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
5677 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
5678 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Rp 0
5679 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
5680 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pelayanan Informasi Publik Rp 0
5681 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pelayanan Informasi Publik Rp 0
5682 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat daerah Pelayanan Informasi Publik Rp 0
5683 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 0.68 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 0
5684 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 5.000.000
5685 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Mebel Rp 4.000.000
5686 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 7.809.272
5687 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.795.457.277
5688 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 553.000
5689 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 326.200
5690 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 1.124.500
5691 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 4.635.000
5692 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 0
5693 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 1.124.500
5694 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 1.124.500
5695 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.124.500
5696 Kecamatan Sumberjaya Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 83 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 133.696.100
5697 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 29.057.500
5698 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 102.070.820
5699 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 1.625.000
5700 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 1.862.500
5701 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.625.000
5702 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.625.000
5703 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 1.625.000
5704 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 8.162.500
5705 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 1.625.000
5706 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 1.625.000
5707 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 1.625.000
5708 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 1.625.000
5709 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 1.625.000
5710 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 950.000
5711 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.750.000
5712 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.120.000
5713 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 550.000
5714 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.065.000
5715 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 655.000
5716 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.754.745.003
5717 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 265.000
5718 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 640.000
5719 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 1.381.250
5720 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto Rp 7.808.719
5721 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 2.538.550
5722 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 11.875.000
5723 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 900.000
5724 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 9.900.000
5725 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 6.114.436
5726 Kecamatan Banjaran Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 85.6 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
5727 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunnjang) Rp 26.364.000
5728 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunnjang) Rp 26.364.000
5729 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Pengelolaan Oprasional Terminal Rp 0
5730 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ ) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Pengelolaan Oprasional Terminal Rp 0
5731 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penyedia Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp 4.773.668.667
5732 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penyedia Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp 4.773.668.667
5733 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penyedia Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Rp 1.526.807.754
5734 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penyedia Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan Rp 1.526.807.754
5735 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 0
5736 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 0
5737 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas ( Andalalin )Untuk Jalan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Rp 0
5738 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas ( Andalalin )Untuk Jalan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Rp 0
5739 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Rp 566.734.000
5740 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Rp 566.734.000
5741 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp 20.000.000
5742 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rp 20.000.000
5743 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rp 86.000.000
5744 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Rp 86.000.000
5745 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rp 0
5746 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Rp 0
5747 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Zona selamat sekolah (ZOSS) Rp 0
5748 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Zona selamat sekolah (ZOSS) Rp 0
5749 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 0
5750 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 0
5751 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 212.728.000
5752 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Rp 212.728.000
5753 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Rp 10.450.000
5754 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota Rp 10.450.000
5755 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 30.000.000
5756 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( LLAJ) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 30.000.000
5757 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 5.000.186
5758 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 5.000.186
5759 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 5.000.186
5760 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 5.000.186
5761 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 5.000.186
5762 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 5.000.186
5763 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 5.000.186
5764 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 5.000.186
5765 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 5.000.186
5766 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 5.000.186
5767 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 5.000.186
5768 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 5.000.186
5769 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 5.000.186
5770 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 5.000.186
5771 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Rp 12.285.206.540
5772 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan Rp 12.285.206.540
5773 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
5774 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
5775 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
5776 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
5777 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Rp 0
5778 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Rp 0
5779 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
5780 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
5781 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 9.025.000
5782 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 9.025.000
5783 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 256.376.000
5784 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 256.376.000
5785 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 20.000.000
5786 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 20.000.000
5787 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 212.745.000
5788 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 212.745.000
5789 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 59.808.000
5790 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 59.808.000
5791 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 20.000.000
5792 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 20.000.000
5793 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 60.000.000
5794 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 60.000.000
5795 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 174.041.021
5796 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 174.041.021
5797 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 2.109.624.000
5798 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 2.109.624.000
5799 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 377.447.960
5800 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 377.447.960
5801 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 25.000.000
5802 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 25.000.000
5803 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 105.000.000
5804 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 105.000.000
5805 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
5806 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
5807 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
5808 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
5809 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Rp 0
5810 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Rp 0
5811 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
5812 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
5813 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
5814 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
5815 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Indeks Kelancaran Lalu Lintas di Kabupaten Majalengka 0.33 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
5816 Dinas Perhubungan Meningkatnya Aksesbilitas Transportasi yang berkeselamatan Persentase Angkutan umum yang memenuhi standar keselamatan di Kabupaten Majalengka 85 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
5817 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 30.500.000
5818 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 0
5819 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 0
5820 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 76.497.150
5821 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 1.800.000
5822 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 0
5823 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 0
5824 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.750.000
5825 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 0
5826 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 5.525.000
5827 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 6.000.000
5828 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 0
5829 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 0
5830 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecaatan Rp 2.000.000
5831 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.500.000
5832 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 1.500.000
5833 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 1.500.000
5834 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.500.000
5835 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 1.500.000
5836 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.500.000
5837 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.500.000
5838 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.223.812.159
5839 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 5.000.000
5840 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 3.500.000
5841 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 0
5842 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.500.000
5843 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 9.500.570
5844 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 10.650.000
5845 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 11.650.000
5846 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 6.500.000
5847 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
5848 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 28.596.771
5849 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
5850 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 5.000.000
5851 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 11.218.200
5852 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 4.500.000
5853 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 5.949.000
5854 Kecamatan Kasokandel Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.5 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 0
5855 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Umum sesuai penugasan kepala daerah Pembinaan wawasan Kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara republik indonesia Tahun 1945,pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan republik indonesia Rp 29.262.260
5856 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Umum sesuai penugasan kepala daerah Pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku,umat beragama,ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional Rp 2.540.000
5857 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan Rp 134.345.700
5858 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan Rp 5.428.048
5859 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan Koordinasi Pemberdayaan masyarakat desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 1.985.000
5860 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Koordinasi Ketrentaman dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi pertikal di wilayah kecamatan Rp 2.700.000
5861 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepadan camat Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa Rp 5.510.000
5862 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Kegiatan Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepadan camat Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Rp 2.352.200
5863 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD Rp 657.500
5864 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 657.500
5865 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat daerah Rp 870.000
5866 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 717.500
5867 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 842.500
5868 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi Rp 567.500
5869 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Evaluasi Kinerja perangkat daerah Rp 575.900
5870 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Penyediaan komponen isntalasi listrik/penerangan bangunan kamtor Rp 1.750.000
5871 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 6.607.805
5872 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Penyediaan Peralatan rumah tangga Rp 1.025.000
5873 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Penyediaan bahan logistik kantor Rp 4.200.000
5874 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 4.376.000
5875 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 2.500.000
5876 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 11.456.326
5877 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp 52.728.000
5878 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas Rp 6.700.000
5879 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp 2.500.000
5880 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya Rp 5.798.000
5881 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Pengadaan pakaian dinas beserta Atribut kelengkapannya Rp 4.500.000
5882 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum perangkat daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 4.200.000
5883 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya Rp 9.665.480
5884 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Menyediakan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.185.179.935
5885 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd Rp 567.500
5886 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan Rp 806.000
5887 Kecamatan Sindang Pelayanan Publik yang Lebih Baik dan Berkualitas Indeks Kepuasan masyarakat 92.22 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 0
5888 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.025.000
5889 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 1.450.000
5890 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 1.450.500
5891 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.079.927
5892 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 4.375.000
5893 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 1.648.125
5894 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 1.500.000
5895 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.208.667.017
5896 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
5897 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
5898 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
5899 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
5900 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 1.175.000
5901 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 20.022.730
5902 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 12.255.000
5903 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan Rp 9.100.000
5904 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan Rp 0
5905 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
5906 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Rp 0
5907 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
5908 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
5909 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
5910 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 16.300.000
5911 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 11.000.000
5912 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya Rp 10.000.000
5913 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
5914 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
5915 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 0
5916 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Rp 0
5917 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
5918 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
5919 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
5920 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 170.755.808
5921 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.609.757.500
5922 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 10.000.000
5923 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SPBE Rp 0
5924 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 200.000.000
5925 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota Rp 0
5926 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Meningkatnya Kesetaraan Gender dan Keberdayaan Perempuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) 88.6 Peningkatan Kualitas Keluarga Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 100.000.000
5927 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pengelolaan dan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Rp 952.728.000
5928 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Rp 200.000.000
5929 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Rp 200.000.000
5930 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Rp 200.000.000
5931 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pemgambangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik Rp 2.645.000
5932 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Rp 187.264.800
5933 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Rp 43.130.000
5934 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Rp 400.000.000
5935 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 5.060.000
5936 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Rp 567.728.000
5937 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 Program Kawasan Permukiman Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh Rp 800.000.000
5938 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Rp 0
5939 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Rp 4.126.364.000
5940 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah Rp 5.983.300
5941 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 4.991.000
5942 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 4.832.900
5943 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 5.408.000
5944 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 4.319.000
5945 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 8.637.000
5946 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 7.838.800
5947 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi keuangan perangkat daerah Rp 5.420.586.511
5948 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp 0
5949 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
5950 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
5951 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 68.011.000
5952 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 80.000.000
5953 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 65.000.000
5954 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Rp 0
5955 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Aministrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan jasa surat menyurat Rp 0
5956 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 35.900.000
5957 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 119.483.500
5958 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan bahan logistik kantor Rp 58.000.000
5959 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 55.500.000
5960 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 50.508.000
5961 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 100.000.000
5962 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa surat menyurat Rp 205.447.884
5963 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 531.960.000
5964 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor Rp 0
5965 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
5966 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Peresentase Rumah Tangga Hunian Layak 96.66 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp 0
5967 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketenteraman dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja Rp 14.000.000
5968 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 10.000.000
5969 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp 66.695.900
5970 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota enanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Rp 17.534.900
5971 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Rp 109.824.300
5972 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Rp 445.944.900
5973 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Rp 2.524.986.000
5974 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Rp 1.250.000
5975 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Rp 8.381.700
5976 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 ( satu ) Daerah Kabupaten / Kota Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Rp 275.538.200
5977 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 32.780.100
5978 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 19.125.000
5979 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 4.875.000
5980 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 4.875.000
5981 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 14.600.000
5982 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 4.875.000
5983 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 4.875.000
5984 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN Rp 15.436.014.878
5985 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
5986 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 4.185.000
5987 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 4.817.500
5988 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 5.080.000
5989 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 2.000.100
5990 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
5991 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Pemulangan Pegawai yang Pensiun Rp 0
5992 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
5993 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
5994 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
5995 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 0
5996 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
5997 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat daeraeh Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 333.450.000
5998 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
5999 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 0
6000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.013.750
6001 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 22.810.224
6002 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 4.088.750
6003 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 13.250.000
6004 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 11.845.883
6005 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 10.000.000
6006 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 30.000.000
6007 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
6008 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 121.861.640
6009 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
6010 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 3.441.600
6011 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
6012 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
6013 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
6014 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekomendasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp 0
6015 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
6016 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik daerah SKPD Rp 0
6017 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 216.000.000
6018 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 4.000.000
6019 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp 0
6020 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 0
6021 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penurunan Gangguan Trantibum 10.36 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
6022 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time 60.1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Inpeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Rp 0
6023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time 60.1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, danPenanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran di Daerah Kabupaten / Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp 229.820.000
6024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif Persentase Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran yang Tertanggulangi Memenuhi Respon Time 60.1 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Rp 9.999.900
6025 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan danNegara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan danPemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RepublikIndonesiaPancasila, Pelaksanaan Undang-Undang DasarNasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Ketahanan Rp 28.481.500
6026 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya GunaMewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regionaldan Nasional Rp 7.625.000
6027 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan diTingkat Kecamatan Rp 122.308.500
6028 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakatdi Kecamatan Rp 2.537.500
6029 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar PelayananMinimal di Wilayah Kecamatan Rp 875.000
6030 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanankepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.347.500
6031 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkaitdengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 1.161.000
6032 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa danPerangkat Desa Rp 1.074.900
6033 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan KawasanPerdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 2.169.500
6034 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan KegiatanPemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan olehPemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 1.068.900
6035 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan PemberdayaanMasyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.050.000
6036 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara RepublikIndonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan Rp 1.207.500
6037 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama danTokoh Masyarakat Rp 1.207.500
6038 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDaerah dengan Pembangunan Desa Rp 8.420.000
6039 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan KewajibaLembaga Kemasyarakatan Rp 1.032.500
6040 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkaDaerah Rp 586.500
6041 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 586.500
6042 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 586.500
6043 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 586.500
6044 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 586.500
6045 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 586.500
6046 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 586.500
6047 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun SKPD Rp 540.000
6048 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor Rp 957.000
6049 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 12.517.006
6050 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 4.121.622
6051 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 21.122.500
6052 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 9.742.450
6053 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 18.000.000
6054 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 8.000.000
6055 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 7.000.000
6056 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik Rp 39.275.771
6057 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
6058 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionalatau Lapangan Rp 5.800.000
6059 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 2.700.000
6060 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 12.917.720
6061 Kecamatan Leuwimunding Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 257.963.400
6062 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 980.000
6063 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD Rp 802.500
6064 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.985.363.881
6065 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 415.000
6066 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 345.000
6067 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 762.100
6068 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 12.000.000
6069 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 41.135.471
6070 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.758.000
6071 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 9.356.000
6072 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 2.290.000
6073 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 3.525.000
6074 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 3.050.000
6075 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 4.950.000
6076 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 3.542.500
6077 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 24.899.700
6078 Kecamatan Talaga Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96.99 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 3.310.000
6079 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota Pemantauan Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang dalam satu kabupaten/kotapenting pada pelaku usaha distribusi Rp 26.364.000
6080 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam satu kabupaten/kota Rp 100.000.000
6081 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabupaten/kota Rp 0
6082 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM STABILITAS HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Pengendalian Harga dan Stok Barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota Pemantauan Harga dan Stok barang Kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam satu kabupaten/kota Rp 0
6083 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pelaksanaan Promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota Rp 0
6084 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota Rp 0
6085 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera / Tera ulang Rp 50.000.000
6086 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/Penyuluha Metrologi Legal Rp 20.000.000
6087 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan Pengawasan/penyuluhan metrologi legal Rp 0
6088 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Perngelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Rp 0
6089 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD Rp 0
6090 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Rp 0
6091 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD Rp 0
6092 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran SKPD Rp 15.000.000
6093 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran Rp 0
6094 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administras Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD Rp 0
6095 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD Rp 4.000.000
6096 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 4.050.000
6097 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 4.000.000
6098 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan Rp 15.000.000
6099 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 25.000.000
6100 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
6101 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian Rp 0
6102 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
6103 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga Rp 0
6104 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Rp 0
6105 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Hasil Pengadanan Rp 54.000.000
6106 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 10.000.000
6107 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan Rp 42.336.691
6108 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 10.000.000
6109 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Laju PDRB Sektor Perdagangan 5.28 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
6110 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri302 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Rp 152.272.000
6111 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri302 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Rp 150.000.000
6112 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri302 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Rp 0
6113 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota Koordinasi Sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan Sumber daya Industri Rp 0
6114 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas Rp 25.000.000
6115 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Rp 26.364.000
6116 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah 2.08 Perencanaan dan Pembangunan Industri Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota Rp 0
6117 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 571.03 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Rp 0
6118 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 571.03 Pemenuhan Hak Anak (PHA) Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, NON Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 68.712.250
6119 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 571.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Rp 56.425.000
6120 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 571.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Rp 0
6121 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 571.03 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp 74.847.500
6122 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terlindungi dan Terpenuhinya Hak Anak Nilai Capaian Evaluasi Kabupaten Layak Anak 571.03 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota Rp 0
6123 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) Rp 3.018.000.000
6124 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita) Rp 3.621.600.000
6125 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp 0
6126 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB Rp 0
6127 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanaan dan pembinaan kesertaan ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas Rp 0
6128 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp 0
6129 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Rp 43.200.000
6130 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Rp 2.725.040.000
6131 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas LapanganKB (PKB/PLKB) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan Rp 498.239.000
6132 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pengelolaan Operasional Sarana dan Prasarana di Balai Penyuluhan KB Rp 390.000.000
6133 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pengendalian Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga Rp 205.800.000
6134 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pengendalian Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB Rp 57.600.000
6135 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Terkendalinya Penduduk Aspek Kelahiran Total Fertility Rate (TFR) 2.09 Pengendalian Penduduk Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Rp 0
6136 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK Rp 0
6137 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK Rp 300.000.000
6138 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Rp 35.000.000
6139 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 35.000.000
6140 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Pengelolaan sistem informasi kepegawaian Rp 63.391.800
6141 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pengelolaan data kepegawaian Rp 35.000.000
6142 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Pengelolaan Data Kepegawaian Rp 0
6143 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Rp 100.000.000
6144 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan promosi ASN Rp 300.000.000
6145 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan mutasi ASN Rp 75.000.000
6146 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Pengembangan Kompetensi ASN Pengelolaan assessment center Rp 149.950.000
6147 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Pengembangan Kompetensi ASN Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional Rp 35.000.000
6148 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Rp 0
6149 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Rp 26.202.500
6150 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Rp 99.122.500
6151 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
6152 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pembinaan Disiplin ASN Rp 23.950.000
6153 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 Program Kepegawaian Daerah Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Rp 109.625.000
6154 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Rp 228.392.000
6155 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan Rp 200.000.000
6156 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.000.000
6157 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 1.000.000
6158 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 1.000.000
6159 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.000.000
6160 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 1.000.000
6161 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD Rp 1.000.000
6162 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.000.000
6163 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 16.063.080.777
6164 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
6165 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersusunnya bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan Rp 0
6166 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 0
6167 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 0
6168 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
6169 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 10.000.000
6170 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - pegawai mendapatkan penilaian kinerja Rp 0
6171 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Tersosialisasikannya kamus kompetensi implementasi core value ASN Berakhlak Rp 0
6172 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 30.000.000
6173 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 10.000.000
6174 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 59.997.500
6175 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 42.810.631
6176 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 80.000.000
6177 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 0
6178 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 313.177.600
6179 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 544.448.000
6180 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Tersusunnya metadata perangkat daerah Rp 0
6181 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya profesionalisme dan integritas ASN Nilai indeks sistem merit 349 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pembinaan Disiplin ASN Rp 41.100.000
6182 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Realisasi Investasi Nilai Realisasi Investasi 3780 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Rp 102.000.000
6183 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Realisasi Investasi Nilai Realisasi Investasi 3780 Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Rp 25.450.000
6184 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Realisasi Investasi Nilai Realisasi Investasi 3780 Promosi Penanaman Modal Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Rp 0
6185 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Realisasi Investasi Nilai Realisasi Investasi 3780 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Penanaman Modal Rp 25.000.000
6186 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Realisasi Investasi Nilai Realisasi Investasi 3780 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Rp 0
6187 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pereangkat Daerah Rp 3.300.000
6188 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 2.100.000
6189 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyususnan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 800.000
6190 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 3.500.000
6191 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 1.100.000
6192 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 720.000
6193 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.850.000
6194 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.714.051.898
6195 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 475.000
6196 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 580.000
6197 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Rp 0
6198 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
6199 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan DInas Jabatan Rp 5.000.000
6200 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 20.500.000
6201 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 50.000.000
6202 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 10.000.000
6203 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
6204 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Administrasi Kepegawaian Rp 0
6205 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemindahan Tugas ASN Rp 0
6206 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
6207 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Rp 0
6208 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 0
6209 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 9.500.000
6210 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 60.990.000
6211 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 16.000.000
6212 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Rp 67.000.000
6213 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 75.018.000
6214 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 10.000.000
6215 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 95.000.000
6216 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 0
6217 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 0
6218 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 176.919.966
6219 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaanj Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 465.980.000
6220 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
6221 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
6222 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Rp 0
6223 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
6224 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
6225 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
6226 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
6227 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
6228 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
6229 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
6230 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Rp 140.106.000
6231 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Rp 2.200.000
6232 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 88.5 Pelayanan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik Rp 50.005.500
6233 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 825.000
6234 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 825.000
6235 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 825.000
6236 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 825.000
6237 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 825.000
6238 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 825.000
6239 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 825.000
6240 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.804.270.356
6241 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 856.800
6242 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 860.000
6243 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 8.501.400
6244 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 1.320.000
6245 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 9.350.000
6246 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 7.420.000
6247 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 1.968.000
6248 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 20.142.186
6249 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 131.820.000
6250 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 92.736.170
6251 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 1.505.000
6252 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 1.505.000
6253 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.505.000
6254 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 1.505.000
6255 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 1.505.000
6256 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 12.095.000
6257 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.505.000
6258 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 2.950.000
6259 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 1.505.000
6260 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.505.000
6261 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 1.505.000
6262 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 1.505.000
6263 Kecamatan Cikijing Pelayan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 19.650.000
6264 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Berdampak pada Efektivitas Kinerja Nilai SAKIP Dimensi Evaluasi 16.32 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp 615.180.000
6265 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Berdampak pada Efektivitas Kinerja Nilai SAKIP Dimensi Evaluasi 16.32 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Rp 849.325.000
6266 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Berdampak pada Efektivitas Kinerja Nilai SAKIP Dimensi Evaluasi 16.32 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Reviu Laporan Keuangan Rp 962.144.000
6267 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Berdampak pada Efektivitas Kinerja Nilai SAKIP Dimensi Evaluasi 16.32 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Reviu Laporan Kinerja Rp 855.900.000
6268 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Berdampak pada Efektivitas Kinerja Nilai SAKIP Dimensi Evaluasi 16.32 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Desa Rp 1.892.800.000
6269 Inspektorat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Berdampak pada Efektivitas Kinerja Nilai SAKIP Dimensi Evaluasi 16.32 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp 153.795.000
6270 Inspektorat Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 81 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Rp 1.434.225.000
6271 Inspektorat Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah terhadap Ketentuan Pengelolaan Keuangan Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI 81 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Rp 295.000.000
6272 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 112.343.800
6273 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Rp 21.355.000
6274 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 13.412.500
6275 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 5.825.000
6276 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 5.825.000
6277 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 15.000.000
6278 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 9.700.000
6279 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 6.175.000
6280 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 6.175.000
6281 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 8.615.608.601
6282 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 8.615.608.601
6283 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
6284 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan 100% 100% 100% 100% 4 Laporan 1 Dokumen 0 stel 1 unit 47 orang Rp95.100.000,00 Rp95.100.000,00 Rp95.100.000,00 Rp95.100.000,00 Rp0,00 Rp0,00 Rp0,00 Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja Koordinasi dan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Kasubbag Administrasi Umum dan Terpantaunya Desa di wilayah kerja Irban 1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa di wilayah kerja Irban 1 Terpantaunya Desa di wilayah kerja Irban 2 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa di wilayah kerja Irban 2 TerpantaunyaDesa di wilayah kerja Irban 3 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa di wilayah kerja Irban 3 Terpantaunya Desa di wilayah kerja Irban 4 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa di wilayah kerja Irban 4 Target 28 Laporan 28 Laporan 28 Laporan 28 Laporan 2 Laporan 5 unit 47 orang Anggaran (Rp) Rp473.200.000,00 Rp473.200.000,00 Rp473.200.000,00 Rp473.200.000,00 Rp0,00 Nama Sub Kegiatan Sub Kegiatan Pengawasan Desa Sub Kegiatan Pengawasan Desa Sub Kegiatan Pengawasan Desa Sub Kegiatan Pengawasan Desa Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Pengampu Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional Kasubbag Administrasi Umum dan Sasaran Sub Kegiatan Indikator Sub Kegiatan Target 1 Dokumen 0 unit 47 orang Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
6285 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
6286 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Rp 147.500.000
6287 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
6288 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Rp 0
6289 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 100.000.000
6290 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Rp 0
6291 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
6292 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 339.850.000
6293 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
6294 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor Rp 78.013.225
6295 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 101.040.000
6296 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 4.010.000
6297 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Administrasi surat menyurat Rp 0
6298 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Rp 112.343.800
6299 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Rp 956.324.400
6300 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Pendampingan dan Asistensi Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Rp 542.410.000
6301 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 600.000.000
6302 Inspektorat Meningkatnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN Survey Penilaian Integritas (SPI) 68.3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Rp 698.805.600
6303 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 1.424.850
6304 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 1.562.500
6305 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.900.000
6306 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikan Rp 1.750.000
6307 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 2.000.000
6308 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 2.194.900
6309 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 7.950.000
6310 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.460.000
6311 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 1.187.500
6312 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 2.150.000
6313 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 2.194.900
6314 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.229.205.509
6315 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nama Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 5.000.000
6316 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 4.225.200
6317 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 23.938.288
6318 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 8.081.760
6319 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 22.070.000
6320 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 7.692.918
6321 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 8.100.000
6322 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 18.865.250
6323 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 5.000.000
6324 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Mebel Rp 4.000.000
6325 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.550.000
6326 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 950.000
6327 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Koordinasi dan Penyusunan RKA Perubahan SKPD Rp 950.000
6328 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 1.512.500
6329 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD Rp 1.512.500
6330 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.500.000
6331 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.140.050
6332 Kecamatan Argapura Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 97.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
6333 Dinas Komunikasi dan Informatika Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah Rp 0
6334 Dinas Komunikasi dan Informatika Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) 1.5 Program Aplikasi dan Informatika Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Rp 7.200.000
6335 Dinas Komunikasi dan Informatika Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) 1.5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan e Goverment Di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE Rp 0
6336 Dinas Komunikasi dan Informatika Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) 1.5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE Rp 55.960.000
6337 Dinas Komunikasi dan Informatika Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) 1.5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan nama Domain Pemerintah Desa Rp 24.000.000
6338 Dinas Komunikasi dan Informatika Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) 1.5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa Rp 0
6339 Dinas Komunikasi dan Informatika Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) 1.5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah Rp 0
6340 Dinas Komunikasi dan Informatika Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) 1.5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Rp 0
6341 Dinas Komunikasi dan Informatika Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) 1.5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Rp 0
6342 Dinas Komunikasi dan Informatika Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) 1.5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Rp 0
6343 Dinas Komunikasi dan Informatika Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) 1.5 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi Rp 24.000.000
6344 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.200.000
6345 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 1.680.000
6346 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 1.680.000
6347 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.610.000
6348 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.880.000
6349 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.200.000
6350 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.147.855.590
6351 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.200.000
6352 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 2.700.000
6353 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 15.000.000
6354 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Sub Kegiatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepadaerencanaan kegiatann pelayanan Rp 1.575.000
6355 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.907.500
6356 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi kepegawaian perangkat daerah Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 1.907.500
6357 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 1.907.500
6358 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Rp 4.766.594
6359 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 26.172.120
6360 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 12.990.305
6361 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 32.512.500
6362 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 12.001.800
6363 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 18.040.000
6364 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 14.702.106
6365 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaann jasa pelayanan umum kantor Rp 79.092.000
6366 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 5.800.000
6367 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 4.000.000
6368 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainny Rp 43.410.000
6369 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 10.000.000
6370 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah ktifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.575.000
6371 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Terbinanya Kader PKK Kecamatan Tentang Administrasi PKK Rp 24.780.000
6372 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 100.000.000
6373 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Kegiatan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 1.575.000
6374 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan Rp 26.364.000
6375 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 3.912.500
6376 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 26.364.000
6377 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordionasi Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 1.575.000
6378 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah tahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik IndonesiaSub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 33.615.000
6379 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyaraka Rp 3.912.500
6380 Kecamatan Maja Pelayanan publik lebih dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 89.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 9.010.000
6381 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Keamanan Informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Kemanan Informasi (KAMI) 510 Program Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 0
6382 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Keamanan Informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Kemanan Informasi (KAMI) 510 Program Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengemanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Rp 26.000.000
6383 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Keamanan Informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Kemanan Informasi (KAMI) 510 Program Penyelenggaraan Persandian Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Pelaksanaan Ananlisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp 3.000.000
6384 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 2.8 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Rp 11.950.000
6385 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 2.8 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota Pelaksanaan Proses Bisnis statistik Sektoral Sesuai Standar Rp 26.700.000
6386 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 2.8 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional Rp 2.700.000
6387 Dinas Komunikasi dan Informatika Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Indeks Pembangunan Statistik 2.8 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten /Kota Peningkatan Kapasitas Kelembagaan statistik Sektoral Rp 3.700.000
6388 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Rp 375.000.000
6389 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Rp 0
6390 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAY Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota PENGEMBANGAN CAGAR BUDAYA Rp 60.000.000
6391 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PEMBINAAN SEJARAH Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Rp 0
6392 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 Pengembangan Kesenian Tradisional Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional Rp 0
6393 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.740.000
6394 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah evaluasi kinerja perangkat daerah Rp 7.682.400.000
6395 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 3.050.000
6396 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 3.050.000
6397 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 5.376.217.385
6398 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 76.954.237
6399 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 11.200.000
6400 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 248.642.500
6401 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Meningkatnya Pemanfaatan Nilai Budaya Daerah dan Kearifan Lokal Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.079.598.000
6402 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jembatan Rp 6.900.000.000
6403 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pembangunan Jembatan Rp 7.500.000.000
6404 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Rp 14.800.000.000
6405 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Rp 200.000.000
6406 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Rp 17.915.000
6407 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis Rp 5.860.000
6408 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi Rp 0
6409 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota Rp 2.400.000
6410 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi Rp 0
6411 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Rp 7.200.000
6412 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Rp 10.690.000
6413 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Rp 5.110.000
6414 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
6415 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
6416 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 180.000.000
6417 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
6418 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 41.700.000
6419 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 56.000.000
6420 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 0
6421 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
6422 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Rp 0
6423 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 7.500.000
6424 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 374.535.000
6425 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 18.019.746.692
6426 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 23.200.000
6427 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 143.829.104
6428 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 54.527.500
6429 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 63.381.790
6430 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 50.000.000
6431 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
6432 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
6433 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
6434 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
6435 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
6436 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 25.136.604.392
6437 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
6438 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
6439 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 0
6440 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 25.875.000
6441 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 12.100.000
6442 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 12.100.000
6443 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 12.100.000
6444 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 12.100.000
6445 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 12.100.000
6446 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 12.700.000
6447 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 4.500.000
6448 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Rp 18.000.000
6449 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 4.500.000
6450 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Rp 0
6451 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan/Material Rp 124.155.000
6452 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Rp 238.402.982
6453 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Rp 36.000.000
6454 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 1.000.000
6455 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Kemantapan Jalan Persentase jalan dalam kondisi mantap 90.95 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp 1.500.000
6456 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Rp 63.353.000
6457 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Rp 84.442.900
6458 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Rp 102.728.000
6459 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Rp 321.992.500
6460 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah Rp 395.592.000
6461 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Rp 55.200.000
6462 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp 228.452.000
6463 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Rp 17.000.000
6464 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah - Rp 0
6465 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Rp 221.523.000
6466 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Rp 20.000.000
6467 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penetapan Wajib Pajak Daerah Rp 311.765.000
6468 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penagihan Pajak Daerah Rp 691.892.000
6469 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Rp 211.632.000
6470 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp 706.083.710
6471 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.110.000
6472 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 1.110.000
6473 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 1.110.000
6474 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 1.575.000
6475 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Rp 1.575.000
6476 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.110.000
6477 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.086.600
6478 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 7.392.053.289
6479 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
6480 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
6481 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.550.000
6482 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
6483 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
6484 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
6485 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
6486 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 18.800.000
6487 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 20.000.000
6488 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 220.000.000
6489 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
6490 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
6491 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 0
6492 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp 0
6493 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
6494 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
6495 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
6496 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bngunan Kantor Rp 15.004.100
6497 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 67.524.100
6498 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 25.000.000
6499 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 92.500.000
6500 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 47.299.900
6501 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp 15.000.000
6502 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 244.000.000
6503 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Rp 0
6504 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Rp 0
6505 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
6506 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
6507 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
6508 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
6509 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 237.000.000
6510 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 744.089.000
6511 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan Rp 0
6512 Badan Pendapatan Daerah Meningkatnya Pendapatan Daerah Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 5 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 88.000.000
6513 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Gedung dan Lingkungannya yang Laik Fungsi Persentase gedung yang memiliki SLF 1.2 PROGRAM PENATAAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Untuk Kepentingan Strategis Kabupaten / Kota Rp 13.650.000
6514 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Gedung dan Lingkungannya yang Laik Fungsi Persentase gedung yang memiliki SLF 1.2 PROGRAM PENATAAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Rp 289.000.000
6515 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Gedung dan Lingkungannya yang Laik Fungsi Persentase gedung yang memiliki SLF 1.2 PROGRAM PENATAAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Rp 13.000.000
6516 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Gedung dan Lingkungannya yang Laik Fungsi Persentase gedung yang memiliki SLF 1.2 PROGRAM PENATAAN GEDUNG Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Rp 4.400.000.000
6517 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tertatanya Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Pelaksanaan persetujuan substansi RTRW kabupaten/Kota Rp 100.000.000
6518 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tertatanya Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota pelaksanaan persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota Rp 87.000.000
6519 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tertatanya Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang Rp 0
6520 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tertatanya Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi pelaksanaan penataan ruang Rp 80.100.000
6521 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tertatanya Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang 79 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Rp 80.100.000
6522 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan Rp 7.053.305.652
6523 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota Rp 99.965.000
6524 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air Rp 0
6525 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Rp 84.675.000
6526 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Embung Rp 750.000.000
6527 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi Rp 1.384.669.822
6528 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 8.000.000
6529 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 18.000.000
6530 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 20.000.000
6531 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 16.000.000
6532 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 10.800.000
6533 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 7.500.000
6534 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Rp 30.000.000
6535 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 7.500.000
6536 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.000.000
6537 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 6.000.000
6538 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik Rp 24.000.000
6539 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 6.000.000
6540 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah kendaraan operasional lapangan di UPTD SDA SUKAHAJI yang dipelihara Rp 1.000.000
6541 Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Meningkatnya Ketersediaan Air Irigasi Persentase debit air termanfaatkan 87.4 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasional kelembagaan pengelola irigasi Rp 992.535.856
6542 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 55.800.000
6543 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 5.000.000
6544 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 3.225.000
6545 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 4.887.500
6546 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 1.918.138.126
6547 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 915.000
6548 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 1.000.000
6549 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 2.400.000
6550 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 8.322.705
6551 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 14.400.000
6552 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 2.570.500
6553 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 8.231.438
6554 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
6555 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.625.500
6556 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 3.551.953
6557 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 3.600.000
6558 Kecamatan Cingambul Pelayanan Publik lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.05 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 2.000.000
6559 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang Rp 0
6560 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Rp 0
6561 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Rp 90.280.000
6562 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Rp 0
6563 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp 615.740.000
6564 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Rp 5.146.041.700
6565 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Rp 429.040.000
6566 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Rp 10.000.000
6567 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Rp 0
6568 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah Penanganan sampahmelalui pemrosesan akhirsampahdi TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Rp 0
6569 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rp 50.000.000
6570 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Rp 0
6571 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Rp 0
6572 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota Rp 0
6573 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Penyimpanan sementara Limbah B3 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Rp 0
6574 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Penyimpanan sementara Limbah B3 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 Rp 0
6575 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Rp 0
6576 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 3.150.167
6577 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Rp 800.000
6578 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Rp 950.000
6579 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Rp 800.000
6580 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 1.900.000
6581 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 3.450.000
6582 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 2.100.000
6583 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 7.230.789.581
6584 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Rp 0
6585 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 0
6586 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 800.000
6587 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 0
6588 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Rp 0
6589 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Rp 0
6590 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 1.150.000
6591 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Rp 0
6592 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 36.685.500
6593 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 0
6594 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Rp 0
6595 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemulangan Pegawai yang Pensiun Rp 0
6596 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
6597 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp 0
6598 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Rp 0
6599 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 27.210.000
6600 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 5.088.000
6601 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 10.500.000
6602 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 2.847.900
6603 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Fasilitasi Kunjungan Tamu Rp 0
6604 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 20.000.000
6605 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan Rp 0
6606 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
6607 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 123.582.180
6608 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 4.112.016.000
6609 Dinas Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 62.16 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 0
6610 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka MemantapkanPengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PelestarianBhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 32.632.000
6611 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 129.865.700
6612 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 900.000
6613 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 900.000
6614 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 900.000
6615 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 900.000
6616 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa katan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 900.000
6617 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia danInstansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 2.275.000
6618 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 900.000
6619 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 1.350.000
6620 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 4.850.000
6621 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 900.000
6622 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 900.000
6623 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.300.000
6624 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 850.000
6625 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 850.000
6626 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.150.000
6627 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 1.150.000
6628 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.150.000
6629 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 800.000
6630 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.137.636.714
6631 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 700.000
6632 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 700.000
6633 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 3.750.000
6634 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 7.600.000
6635 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 23.862.000
6636 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 12.075.000
6637 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 9.817.300
6638 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 5.000.000
6639 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 5.000.000
6640 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 21.112.860
6641 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
6642 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan Rp 5.050.000
6643 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 7.200.000
6644 Kecamatan Sindangwangi Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan 92.75 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 9.000.000
6645 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 19.440.400
6646 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 140.752.450
6647 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 2.430.000
6648 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.952.500
6649 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan Rp 2.240.000
6650 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 2.430.000
6651 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 8.220.000
6652 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 2.335.000
6653 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.079.900
6654 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Rp 2.240.000
6655 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 2.240.000
6656 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.240.000
6657 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.240.000
6658 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.680.000
6659 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.680.000
6660 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 7.500.000
6661 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 4.500.000
6662 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 10.469.000
6663 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan mebel Rp 12.000.000
6664 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 21.400.000
6665 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 10.000.000
6666 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 51.668.876
6667 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
6668 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 3.750.000
6669 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 7.000.000
6670 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 11.965.000
6671 Kecamatan dawuan Pelayanan Publik lebih dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 94.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 14.752.450
6672 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 70.207.500
6673 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 17.612.500
6674 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan Rp 243.737.000
6675 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 6.430.000
6676 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 2.712.500
6677 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksankan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.137.500
6678 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 28.001.500
6679 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 1.637.500
6680 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisain Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 2.810.000
6681 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 1.025.000
6682 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 1.025.000
6683 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 1.025.000
6684 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 7.455.000
6685 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 1.725.000
6686 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 1.025.000
6687 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 0
6688 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.915.000
6689 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 825.000
6690 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 650.000
6691 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.915.000
6692 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 3.736.251.107
6693 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 55.210.720
6694 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Perangkat Daerah Rp 6.008.600
6695 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 27.500.000
6696 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 8.924.400
6697 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 3.000.000
6698 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 21.108.411
6699 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 52.728.000
6700 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 5.000.000
6701 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 3.000.000
6702 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 4.961.000
6703 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 31.161.816
6704 Kecamatan Malausma Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 90.2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 114.260.000
6705 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah Rp 2.500.000
6706 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah Rp 2.500.000
6707 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Rp 2.500.000
6708 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Rp 2.500.000
6709 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 2.500.000
6710 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 2.500.000
6711 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.500.000
6712 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.500.000
6713 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 2.500.000
6714 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 2.500.000
6715 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.500.000
6716 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.500.000
6717 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.500.000
6718 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Perencanaan, Penggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.500.000
6719 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.075.696.565
6720 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 2.075.696.565
6721 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.500.000
6722 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.500.000
6723 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 3.500.000
6724 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 3.500.000
6725 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 3.000.000
6726 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 3.000.000
6727 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 7.800.000
6728 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 7.800.000
6729 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 1.250.000
6730 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 1.250.000
6731 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 3.000.000
6732 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 3.000.000
6733 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 3.000.000
6734 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 3.000.000
6735 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 8.431.000
6736 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 8.431.000
6737 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 74.692.295
6738 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 74.692.295
6739 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
6740 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
6741 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 8.000.000
6742 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penunjang Urusan Pearentahan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 8.000.000
6743 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penyelenggaranan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 104.020.000
6744 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penyelenggaranan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 104.020.000
6745 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penyelenggaranan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 4.000.000
6746 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penyelenggaranan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 4.000.000
6747 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penyelenggaranan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 4.000.000
6748 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penyelenggaranan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 4.000.000
6749 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penyelenggaranan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 4.000.000
6750 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penyelenggaranan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 4.000.000
6751 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penyelenggaranan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 4.000.000
6752 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penyelenggaranan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 4.000.000
6753 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Koordinasi Ketentaram dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 4.000.000
6754 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Koordinasi Ketentaram dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 4.000.000
6755 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Koordinasi Ketentaram dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 4.000.000
6756 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Koordinasi Ketentaram dan Ketertiban Umum Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 4.000.000
6757 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 4.000.000
6758 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 4.000.000
6759 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 4.000.000
6760 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 4.000.000
6761 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 44.850.000
6762 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 44.850.000
6763 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Pembianan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 4.000.000
6764 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Pembianan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 4.000.000
6765 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Pembianan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 9.237.600
6766 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Pembianan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 9.237.600
6767 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Pembianan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 4.000.000
6768 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Pembianan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 4.000.000
6769 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Sakip Perangkat Daerah 73.01 Program Pembianan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 4.000.000
6770 Kecamatan Kertajati Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Capaian Nilai IKM Perangkat Daerah 94.27 Program Pembianan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 4.000.000
6771 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp 0
6772 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Rp 0
6773 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 0
6774 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok Pangan Rp 0
6775 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Rp 45.000.000
6776 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota Rp 0
6777 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Rp 0
6778 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Rp 0
6779 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 39.000.000
6780 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Rp 2.000.000
6781 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota Rp 0
6782 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Rp 0
6783 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Rp 0
6784 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp 40.000.000
6785 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Rp 3.000.000
6786 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 12.000.000
6787 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota Rp 0
6788 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan Rp 0
6789 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Rp 0
6790 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 7.239.050
6791 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 6.820.100
6792 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 3.360.000
6793 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 3.220.000
6794 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Rp 2.380.000
6795 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 6.394.850
6796 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 5.320.000
6797 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 11.445.283.885
6798 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.498.000
6799 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 1.498.000
6800 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 11.851.140
6801 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 44.548.930
6802 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 8.997.500
6803 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 10.010.000
6804 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 15.010.000
6805 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 20.000.000
6806 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 30.000.000
6807 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel Rp 0
6808 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
6809 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 0
6810 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 294.650.000
6811 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 0
6812 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 1.087.674.000
6813 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp 58.290.000
6814 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Mebel Rp 0
6815 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
6816 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 7.200.000
6817 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya akses pangan Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi 94.83 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp 19.500.000
6818 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Implementasi Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Rp 0
6819 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Implementasi Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Rp 0
6820 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rp 0
6821 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 67.820.000
6822 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Rp 30.000.000
6823 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 13.680.000
6824 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Rp 91.925.000
6825 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman Rp 0
6826 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Rp 676.880.000
6827 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Rp 519.041.000
6828 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Rp 0
6829 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak Rp 50.000.000
6830 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Rp 0
6831 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Rp 200.000.000
6832 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Rp 0
6833 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pengembangan Prasarana Pertanian Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota Rp 14.790.000
6834 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 0
6835 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Peredaran Produk Hewan Rp 33.450.000
6836 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rp 10.000.000
6837 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Rp 0
6838 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp 46.955.000
6839 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp 0
6840 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Rp 0
6841 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp 0
6842 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Rp 330.300.000
6843 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa Rp 57.800.000
6844 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Rp 50.000.000
6845 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Rp 0
6846 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYULUHAN PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian Rp 0
6847 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Pembangunan Prasarana Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan Rp 26.364.000
6848 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Rp 178.175.000
6849 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman Rp 270.000.000
6850 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian Persentase Kenaikan Produktivitas Komoditas Pertanian 1.85 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA Pengelolaan Pembudidayaan Ikan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp 70.908.000
6851 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang dilimpahkan Rp 875.000
6852 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 875.000
6853 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 2.877.500
6854 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesiadan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 875.000
6855 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 875.000
6856 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa Rp 6.577.500
6857 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 1.150.000
6858 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 1.150.000
6859 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 1.150.000
6860 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD Rp 1.150.000
6861 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ SemesteranSKPD Rp 2.270.000
6862 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 3.990.970
6863 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 1.500.000
6864 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 8.000.000
6865 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Meubel Rp 4.000.000
6866 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau BangunanLainnya Rp 445.000
6867 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak KendaraanPerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 5.100.000
6868 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Rp 3.570.000
6869 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 13.000.000
6870 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
6871 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 8.000.000
6872 Kecamatan Lemahsugih Pelayanan Publik lebih dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 92.29 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 2.500.000
6873 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahAdministrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 35.000.000
6874 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahAdministrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 33.000.000
6875 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahAdministrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 568.516.000
6876 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahAdministrasi Umum Perangkat Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 41.700.000
6877 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahAdministrasi Umum Perangkat Daerah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 82.525.000
6878 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahAdministrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 0
6879 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahAdministrasi Umum Perangkat Daerah administrasi umum perangkat daerah Rp 0
6880 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahAdministrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi kepegawaian perangkat daerah Rp 0
6881 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahAdministrasi Umum Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp 0
6882 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 31.516.700
6883 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 20.000.000
6884 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 30.816.700
6885 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 915.000
6886 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 2.600.000
6887 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - Rp 0
6888 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 0
6889 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 0
6890 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 0
6891 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 132.293.520
6892 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 117.310.000
6893 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 4.945.100
6894 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 56.000.000
6895 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Fasilitasi percepatan pencapaian standar peleyanan minimal di wilayah kecamatan Rp 9.175.000
6896 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 2.400.000
6897 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK - - Rp 0
6898 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 0
6899 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rp 38.150.000
6900 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - - Rp 0
6901 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Harmonisasi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 5.010.000
6902 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - - Rp 0
6903 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.500.000
6904 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 2.219.000
6905 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 2.065.000
6906 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 2.065.000
6907 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 2.065.000
6908 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 2.065.000
6909 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 2.065.000
6910 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 4.480.000
6911 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0
6912 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.250.000
6913 Kecamatan Majalengka Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 98.7 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.500.000
6914 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi upaya Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamata Rp 610.000
6915 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 12.500.000
6916 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah dangan Pembangunan Desa Rp 4.674.800
6917 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa - Rp 0
6918 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Rp 2.900.000
6919 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 2.395.000
6920 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 10.653.500
6921 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 10.035.000
6922 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 10.064.070
6923 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Rp 0
6924 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersusunnya pengelolaan administrasi kepegawaian Rp 0
6925 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
6926 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Rp 2.000.000
6927 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
6928 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Rp 1.780.000
6929 Kecamatan Panyingkiran Pelayanan Publik Lebih Dekat dan berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 96 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN SAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Rp 0
6930 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kegiatan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku,Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 0
6931 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa Sub Kegiatan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kecamatan Rp 0
6932 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal Rp 3.875.000
6933 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.590.000
6934 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Rp 1.590.000
6935 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp 12.500.000
6936 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 2.263.800
6937 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 13.009.850
6938 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 4.075.000
6939 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 14.725.000
6940 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 9.000.000
6941 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 34.786.750
6942 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 105.456.000
6943 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp 6.000.000
6944 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp 8.000.000
6945 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp 0
6946 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Rp 4.050.000
6947 Kecamatan Kadipaten Pelayanan Publik Lebih Dekat dan Berkualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.51 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.830.000
6948 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Rp 16.200.000
6949 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Rp 3.700.000
6950 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Rp 117.103.000
6951 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - Rp 0
6952 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Rp 2.510.000
6953 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Rp 2.510.000
6954 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 2.510.000
6955 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Rp 5.020.000
6956 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Rp 5.020.000
6957 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rp 7.530.000
6958 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun Rp 2.094.713.550
6959 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 423.600.000
6960 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - Rp 0
6961 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Rp 7.530.000
6962 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rp 2.094.713.550
6963 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Rp 423.600.000
6964 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Rp 3.700.000
6965 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Rp 3.700.000
6966 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - Rp 0
6967 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Rp 7.400.000
6968 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Rp 8.000.000
6969 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - Rp 0
6970 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Rp 2.510.000
6971 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 2.510.000
6972 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rp 3.700.000
6973 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - - Rp 0
6974 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian, umum dan kehumasan Rp 0
6975 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 1.000.100
6976 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Rp 1.500.000
6977 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Rp 1.500.000
6978 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Rp 1.500.000
6979 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Rp 1.500.000
6980 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 1.500.000
6981 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 1.000.100
6982 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 4.439.537.505
6983 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Rp 1.500.000
6984 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Sumber Rp 3.600.500
6985 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 15.015.848
6986 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 47.715.215
6987 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Rp 4.683.218
6988 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 60.000.000
6989 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 14.900.000
6990 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 25.000.000
6991 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 84.050.000
6992 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp 237.276.000
6993 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - Rp 0
6994 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - Rp 0
6995 Kecamatan Cigasong Pelayanan Publik lebih Dekat dan Bekualitas Indeks Kepuasan Masyarakat 87.48 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Rp 0