Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun |
2
|
2 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
15000000 |
13500000 |
90.00
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
4
|
1 |
25 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
15000000 |
5000000 |
33.33
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen LKIP |
Jumlah dokumen LKIP |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
20000000 |
11800000 |
59.00
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN |
Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan |
38
|
38 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
8840780010 |
1319311525 |
14.92
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan |
Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D |
25
|
25 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
31995000 |
2745000 |
8.58
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Keuangan |
Jumlah Laporan Keuangan |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
24999800 |
12437800 |
49.75
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
8999000 |
4498000 |
49.98
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
345226190 |
152848400 |
44.27
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Bahan Logistik Kantor |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi Bahan Logistik Kantor |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
194997500 |
50700000 |
26.00
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan |
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
100063200 |
22392000 |
22.38
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
42000000 |
20442960 |
48.67
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
250000000 |
170691309 |
68.28
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terpenuhinya kebutuhan air |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
9000000 |
1615520 |
17.95
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya layanan listrik |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
216000000 |
95116994 |
44.04
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya layanan telepon |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
16800000 |
6131425 |
36.50
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor |
Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
105456000 |
30420000 |
28.85
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Jasa Keamanan Kantor |
Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
105456000 |
20280000 |
19.23
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Jasa Operator Komputer |
Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Operator Komputer |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
52728000 |
20280000 |
38.46
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi |
Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Tenaga Administrasi |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
105456000 |
44211000 |
41.92
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terpeliharanya sarana dan prasarana |
Jumlah unit kerja yang terpelihara sarana dan prasarana |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
63000000 |
46025000 |
73.06
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS |
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun |
2
|
2 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
205224800 |
135299800 |
65.93
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun |
2
|
2 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
204959600 |
180134600 |
87.89
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terverifikasinya Perubahan RKA-SKPD sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA |
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi |
56
|
56 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
168040000 |
89225000 |
53.10
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD) |
Jumlah Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD) |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
66809000 |
50585000 |
75.72
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah |
Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah |
90
|
90 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
70249800 |
17160000 |
24.43
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer |
Jumlah Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
253427300 |
86332500 |
34.07
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terlayaninya permohonan SP2D Perangkat Daerah |
Persentase permohonan SP2D yang terlayani |
25
|
25 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
319981500 |
10140000 |
3.17
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara Berkala dan Akuntabel |
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
133454000 |
111170000 |
83.30
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Dokumen persyaratan dana transfer terpenuhi |
% persyaratan dana transfer yang terpenuhi tepat waktu |
25
|
25 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
454693967978 |
179234166703 |
39.42
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersertifikasinya bidang tanah BMD |
Jumlah bidang tanah BMD yang bersertifikat |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
900000000 |
94640000 |
10.52
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Layanan Internet |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
228000000 |
110556000 |
48.49
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terpeliharanya Gedung Kantor |
Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
50000000 |
299660000 |
599.32
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terverifikasinya DPA Perubahan Perangkat Daerah |
Jumlah DPA Perubahan PD yang terverifikasi |
56
|
56 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
105740000 |
76537500 |
72.38
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD |
Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
337350000 |
4750000 |
1.41
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD |
Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
562074900 |
347622000 |
61.85
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Materi Muatan Regulasi Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan |
Jumlah Dokumen Materi Muatan Regulasi Anggaran |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
242649900 |
77242500 |
31.83
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP |
Jumlah Dokumen Buku LKPD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
127592500 |
52450000 |
41.11
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
4
|
4 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
175937500 |
51300000 |
29.16
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah |
Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang |
56
|
56 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
45000000 |
2600000 |
5.78
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah |
Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
175000000 |
10897800 |
6.23
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah yang Akurat |
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
401000000 |
17353250 |
4.33
|