Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
4
|
4 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
15000000 |
15000000 |
100.00
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN |
Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan |
38
|
38 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
8840780010 |
6094796037 |
68.94
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan |
Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D |
25
|
25 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
31995000 |
8624100 |
26.95
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Keuangan |
Jumlah Laporan Keuangan |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
24999800 |
6332000 |
25.33
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
345226190 |
552964850 |
160.17
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Bahan Logistik Kantor |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi Bahan Logistik Kantor |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
194997500 |
99475000 |
51.01
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan |
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
100063200 |
37950000 |
37.93
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
42000000 |
22683960 |
54.01
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
250000000 |
100182919 |
40.07
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terpenuhinya kebutuhan air |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
9000000 |
1551160 |
17.24
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya layanan listrik |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
216000000 |
57155784 |
26.46
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya layanan telepon |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
16800000 |
3689955 |
21.96
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Layanan Internet |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
228000000 |
106590000 |
46.75
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor |
Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
105456000 |
16244000 |
15.40
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Jasa Keamanan Kantor |
Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
105456000 |
16224000 |
15.38
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Jasa Operator Komputer |
Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Operator Komputer |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
52728000 |
16224000 |
30.77
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi |
Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Tenaga Administrasi |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
105456000 |
24336000 |
23.08
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terpeliharanya sarana dan prasarana |
Jumlah unit kerja yang terpelihara sarana dan prasarana |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
63000000 |
57200000 |
90.79
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terverifikasinya DPA Perubahan Perangkat Daerah |
Jumlah DPA Perubahan PD yang terverifikasi |
56
|
56 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
105740000 |
13180000 |
12.46
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Disepakatinya Upaya Untuk Mencapai Sebuah Tujuan Melalui Rapat Perencanaan Anggaran Pendapatan |
Jumlah Dokumen Kesepakatan Hasil Rapat Perencanaan Anggaran Pendapatan |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
261275300 |
13695300 |
5.24
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD) |
Jumlah Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD) |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
66809000 |
8112000 |
12.14
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer |
Jumlah Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
253427300 |
100719000 |
39.74
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terlayaninya permohonan SP2D Perangkat Daerah |
Persentase permohonan SP2D yang terlayani |
25
|
25 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
319981500 |
327738000 |
102.42
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara Berkala dan Akuntabel |
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
133454000 |
13412000 |
10.05
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |
Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
56345000 |
36045000 |
63.97
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Dokumen persyaratan dana transfer terpenuhi |
% persyaratan dana transfer yang terpenuhi tepat waktu |
25
|
25 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
454693967978 |
48032684517 |
10.56
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terkelolanya Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan |
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
21110256448 |
12999999800 |
61.58
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersertifikasinya bidang tanah BMD |
Jumlah bidang tanah BMD yang bersertifikat |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
900000000 |
544923000 |
60.55
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah |
Jumlah Dokumen Penggunaan Barang Milik Daerah |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
175000000 |
284102200 |
162.34
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terlayaninya Permohonan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |
Persentase Permohonan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD yang terlayani |
25
|
25 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
730000000 |
457999510 |
62.74
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah yang Akurat |
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
401000000 |
90575000 |
22.59
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
6000000 |
5475000 |
91.25
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
6000000 |
6000000 |
100.00
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |
Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
12000000 |
12000000 |
100.00
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
8999000 |
4995000 |
55.51
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi Peralatan Rumah Tangga |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
28090000 |
15496500 |
55.17
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terpeliharanya kendaraan dinas |
Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik |
17
|
17 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
16800000 |
29138400 |
173.44
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen KUA dan PPAS |
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun |
2
|
2 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
205224800 |
53625000 |
26.13
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun |
2
|
2 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
204959600 |
10525000 |
5.14
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terverifikasinya RKA-SKPD sesuai dengan Pedoman Penyusunan RKA |
Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang Diverifikasi |
56
|
56 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
244792500 |
93287500 |
38.11
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD |
Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
337350000 |
251912000 |
74.67
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD |
Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
562074900 |
194512000 |
34.61
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Materi Muatan Regulasi Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Pembiayaan |
Jumlah Dokumen Materi Muatan Regulasi Anggaran |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
242649900 |
77425000 |
31.91
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP |
Jumlah Dokumen Buku LKPD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
127592500 |
30000000 |
23.51
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
4
|
4 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
175937500 |
124480000 |
70.75
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terevaluasinya Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |
Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang terevaluasi |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
16850000 |
16490000 |
97.86
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah |
Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang |
56
|
56 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
45000000 |
25900000 |
57.56
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Terinventarisasinya Barang Milik Daerah |
Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah Hasil Inventarisasi |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
41000000 |
25500000 |
62.20
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah |
Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah |
90
|
90 |
100 |
Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku |
70249800 |
20100000 |
28.61
|