Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN |
Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan |
35
|
35 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
41303698426 |
1254046038 |
3.04
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
6000000 |
6000000 |
100.00
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan |
Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D |
25
|
25 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
31995000 |
11057500 |
34.56
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Keuangan |
Jumlah Laporan Keuangan |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
24999800 |
22599800 |
90.40
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
8996210 |
4480650 |
49.81
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
295226010 |
58943050 |
19.97
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Bahan Logistik Kantor |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi Bahan Logistik Kantor |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
194997500 |
91000000 |
46.67
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan |
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
52363000 |
13085000 |
24.99
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan |
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
42000000 |
5000000 |
11.90
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
216802842 |
16879838 |
7.79
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya layanan listrik |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
202640288 |
46659807 |
23.03
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Terpenuhinya kebutuhan air |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
7175700 |
1268460 |
17.68
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya layanan telepon |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
15757710 |
3695505 |
23.45
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Layanan Internet |
Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
228000000 |
39516000 |
17.33
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Jasa Keamanan Kantor |
Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
105456000 |
12168000 |
11.54
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor |
Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
105456000 |
8112000 |
7.69
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Jasa Operator Komputer |
Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Operator Komputer |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
52728000 |
8112000 |
15.38
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi |
Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Tenaga Administrasi |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
105456000 |
8112000 |
7.69
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Terpeliharanya sarana dan prasarana |
Jumlah unit kerja yang terpelihara sarana dan prasarana |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
63000000 |
13950000 |
22.14
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Terpeliharanya Gedung Kantor |
Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
50000000 |
49711400 |
99.42
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Terverifikasinya DPA Perangkat Daerah |
Jumlah DPA Perangkat Daerah yang terverifikasi |
90
|
90 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
80875000 |
74800000 |
92.49
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD |
Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
578975000 |
115875000 |
20.01
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD) |
Jumlah Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD) |
4
|
4 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
66809000 |
4056000 |
6.07
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah |
Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
61500000 |
3750000 |
6.10
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer |
Jumlah Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
199507300 |
24506600 |
12.28
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Terlayaninya permohonan SP2D Perangkat Daerah |
Persentase permohonan SP2D yang terlayani |
25
|
25 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
259989000 |
159681000 |
61.42
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara Berkala dan Akuntabel |
Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester |
4
|
4 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
133449000 |
4056000 |
3.04
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Dokumen persyaratan dana transfer terpenuhi |
Jumlah Dokumen persyaratan dana transfer yang terpenuhi tepat waktu |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
464914281100 |
216385339228 |
46.54
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersertifikasinya bidang tanah BMD |
Jumlah bidang tanah BMD yang bersertifikat |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
600000000 |
220961000 |
36.83
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Disepakatinya ketentuan teknis tentang Tuntutan Kerugian Daerah |
Jumlah Dokumen Kesepakatan tentang Tuntutan Kerugian Daerah Hasil Koordinasi |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
175000000 |
7050000 |
4.03
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Terlayaninya Permohonan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |
Jumlah Permohonan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD yang terlayani |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
664175000 |
4972500 |
0.75
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Terpeliharanya kendaraan dinas |
Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara dengan baik |
6
|
4 |
66.67 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
15100000 |
1397200 |
9.25
|
Badan Keuangan dan Aset Daerah |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
OPINI BPK |
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD |
Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD |
1
|
1 |
100 |
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku |
654687500 |
18700000 |
2.86
|