Detail Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah

Ranking ( 32 )

Predikat SAKIP: A

Rata-rata Nilai: 97.27%

Predikat: Baik

Back to pengukuran kinerja

Pengukuran Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Detail

Kinerja Anggaran
Perangkat Daerah Sasaran Strategis Indikator Sasaran Sasaran Sub-kegiatan Indikator Sub-kegiatan Target Realisasi Capaian (%) Sub Kegiatan PAGU Realisasi Capaian (%)
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terlaksananya koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4 4 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 15000000 5000000 33.33
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Dokumen LKIP Jumlah dokumen LKIP 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 20000000 6225000 31.13
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan 38 38 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 8840780010 1540526937 17.43
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terpenuhinya kewajiban pembayaran kegiatan Persentase SPM yang berhasil menjadi SP2D 25 25 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 31995000 29250000 91.42
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 24999800 6230000 24.92
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah unit kerja yang terpenuhi Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 30000000 25770000 85.90
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Unit Kerja yang terpenuhi Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 8999000 4498000 49.98
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantornya 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 345226190 99095170 28.70
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumlah unit kerja yang terpenuhi Peralatan Rumah Tangga 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 28090000 18000000 64.08
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Jumlah unit kerja yang terpenuhi Bahan Logistik Kantor 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 194997500 40610000 20.83
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 100063200 24740000 24.72
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 42000000 8442960 20.10
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 250000000 46939349 18.78
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya layanan listrik Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan listrik 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 216000000 32716460 15.15
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terpenuhinya kebutuhan air Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan air 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 9000000 568080 6.31
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya layanan telepon Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan telepon 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 16800000 2452570 14.60
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Layanan Internet Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan layanan internet 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 228000000 60445240 26.51
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Kebersihan Kantor 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 105456000 12168000 11.54
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Jasa Keamanan Kantor Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Keamanan Kantor 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 105456000 8112000 7.69
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Jasa Operator Komputer Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Operator Komputer 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 52728000 8112000 15.38
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi Jumlah unit kerja yang terlayani jasa Tenaga Administrasi 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 105456000 12168000 11.54
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terpeliharanya Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara dengan baik 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 50000000 49969355 99.94
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD) Jumlah Dokumen Buku Kas Umum Bendahara Umum Daerah (BUD) 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 66809000 4056000 6.07
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Surat Penyediaan Dana Seluruh Perangkat Daerah 90 90 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 70249800 14700000 20.93
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Jumlah Laporan Dana Perimbangan dan Dana Transfer 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 253427300 15262000 6.02
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Terlayaninya permohonan SP2D Perangkat Daerah Persentase permohonan SP2D yang terlayani 25 25 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 319981500 4056000 1.27
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara Berkala dan Akuntabel Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semester 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 133454000 4056000 3.04
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai SAP Jumlah Dokumen Buku LKPD 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 127592500 35000000 27.43
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Dokumen persyaratan dana transfer terpenuhi % persyaratan dana transfer yang terpenuhi tepat waktu 25 25 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 454693967978 49748327523 10.94
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersalurkannya Dana Darurat dan Mendesak kepada SKPD sesuai dengan Ketentuan Jumlah SKPD yang menerima Dana Darurat dan Mendesak 26 4 15.38 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 7724550000 637209900 8.25
Badan Keuangan dan Aset Daerah Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku OPINI BPK Tersertifikasinya bidang tanah BMD Jumlah bidang tanah BMD yang bersertifikat 1 1 100 Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 900000000 268956000 29.88
Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Majalengka Provinsi Jawa Barata